Ketum Pemuda Muhammadiyah: Ada Masalah dengan Integritas Pimpinan KPK

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan memilih Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Brigjen Pol Firli sebagai deputi penindakan, menggantikan posisi Heru Winarko yang sudah menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). 

Namun, berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di laman https://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn/, Firli terungkap tak patuh melaporkan harta kekayaannya ke KPK selama menjadi penegak hukum. Terakhir di bahkan melaporkan harta kekayaan pada tahun 31 Maret 2002. Dengan total kekayaan senilai Rp 162,9 juta. 

Hal ini menuai kritikan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurutnya, ada masalah Integritas yang absen di pimpinan KPK. Karena, memilih deputi yang tak tertib melaksanakan pelaporan kekayaan.

"Bagaimana mungkin deputi penindakan KPK yang akan menangani pelaku-pelaku korupsi, justru tidak tertib dan abai melakukan pelaporan terhadap LHKPN-nya, padahal pelaporan secara rutin terkait LHKPN adalah salah satu indikator Integritas dan pencegahan praktik korupsi," ungkapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com Rabu (4/4).

Dengan terpilihnya Firli, katanya, ini berarti ada masalah dengan integritas pimpinan KPK. "Bagi saya ada masalah integritas yang absen di pimpinan KPK. Bagaimana mungkin mereka memilih deputi penindakan yang tidak tertib melaporkan LHKPN yang sering menjadi pidato-pidato dan anjuran mereka dalam setiap kesempatan," jelasnya. 

Selain itu, pendiri madrasah antikorupsi ini juga menyebut, KPK seperti mengabaikan nilai antikorupsi karena memilih seorang pemimpin deputi penindakan yang tak patuh melaporkan LHKPN.

"Jadi, bagi saya terang ada anomali yang Luar biasa. Institusi antikorupsi namun mengabaikan nilai-nilai antikorupsi," tukasnya.

Senada dengan Dahnil peneliti ICW, Lalola Ester mempertanyakan kenapa yang dipilih Firli. “Kenapa yang bersangkutan dipilih? Padahal dari sisi kepatuhan pelaporan LHKPN (Note:dengan pencarian nama Firli bukan Firly saja sudah tidak dilakukan,” ketus Lola.

Hal ini katanya, karena rekam jejaknya terkait upaya pemberantasan korupsi juga masih minim dan tidak ada prestasi yang berarti. Firli dalam catatan ICW  selama menjabat Kapolda NTB hanya tercatat menyidik perkara korupsi penyelenggaraan lari maraton di Lombok.

“Kalau KPK saja tidak memilih direktur penyidikan, sepatutnya KPK bisa saja tidak memaksakan memilih deputi penindakan,” tegasnya.

Sementara peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar menuturkan perlu adanya pertimbangan untuk memilih dari kalangan internal.

"Karena belajar dari pengalaman, terdapat permasalahan dengan double loyality jika posisi setingkat deputi dijabat oleh pihak - pihak yang tidak berasal dari penegak hukum lain. 

Dikonfirmasi terpisah perihal alasan keputusannya memilih Firli, sejumlah pimpinan dan juru bicara KPK belum merespon pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com. Hal senada juga dilakukan Firli.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan telah memilih seorang Deputi Penindakan untuk mengisi jabatan yang kosong semenjak ditinggalkan Heru Winarko karena terpilih menjadi Kepala BNN. Ihwal adanya hal ini dikatakan Ketua KPK Agus Raharjo.

"Tes kemarin sudah dilakukan. Kelihatannya deputi sudah ditemukan dari hasil tes itu," kata Ketua KPK Agus Raharjo, Rabu (4/4).