Usut Penembakan 6 Anggota FPI, Jokowi Didesak Bentuk Tim Independen

JawaPos.com – Aksi polisi yang menembak mati enam anggota Front Pembela Islam (FPI) memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk mengusut kasus tersebut.

Ketua Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nelson Nikodemus Simamora menyampaikan, banyak kejanggalan dalam peristiwa tersebut.

”Harus diusut karena diduga kuat terdapat pelanggaran HAM, khususnya hak atas peradilan yang adil dan hak hidup warga negara,” ungkap dia.

Nelson membeberkan beberapa kejanggalan yang ditemukan Koalisi Masyarakat Sipil (organisasi gabungan para aktivis HAM).

Antara lain, alasan Polri membuntuti Rizieq Syihab. Kemudian, alasan penembakan yang dinilai bersifat umum. Yakni, Laskar FPI disebut menyerang lebih dulu. Matinya CCTV di lokasi kejadian saat peristiwa berlangsung juga dianggap janggal.

”Penggunaan senjata api oleh kepolisian seharusnya merupakan upaya terakhir yang sifatnya melumpuhkan dan hanya dapat dilakukan ketika tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan kejahatan,” bebernya. Karena itu, mereka meminta dilakukan penyelidikan independen. Koalisi juga meminta pemerintah segera membentuk tim independen yang melibatkan Komnas HAM, Ombudsman, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Secara terpisah, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan bahwa instansinya mendorong supaya proses hukum dilaksanakan profesional dan akuntabel. ”Agar tidak menjadi opini publik yang sulit dikontrol,” kata dia. Edwin menyatakan bahwa LPSK bersedia membantu pengungkapan kasus tersebut. Pihaknya siap memberikan perlindungan kepada saksi-saksi yang mengetahui kejadian di tol Jakarta−Cikampek itu. ”Korban maupun saksi yang memiliki keterangan penting dan khawatir adanya ancaman, LPSK siap beri perlindungan,” ungkapnya.

Pernyataan senada disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas. Dia mengatakan, tim independen sebaiknya dibentuk oleh presiden untuk mengungkap secara jelas duduk perkara sebenarnya. Tim independen seyogianya diberi mandat untuk melakukan investigasi dan pengungkapan seluruh penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh aparat penegak hukum. ” Bukan hanya untuk kasus meninggalnya enam anggota FPI,” papar dia.

Mantan wakil ketua KPK itu mengatakan, tim independen bisa berasal dari beberapa lembaga. Misalnya, dari unsur lembaga negara, seperti Komnas HAM, LPSK, unsur masyarakat, serta unsur profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Menurut dia, polisi harus segera melakukan penetapan TKP, barang bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi. Proses itu bisa dilakukan divisi lain atau diambil alih Mabes Polri. ”Jika penggunaan kekerasan dengan senjata api dilakukan di luar prosedur yang telah ditetapkan, pertanggungjawaban hukum harus dilakukan secara etik dan hukum pidana untuk disidangkan di pengadilan secara terbuka,” papar dia. Selanjutnya, kata Busyro, perlu dilakukan otopsi dan olah TKP oleh tim forensik independen untuk mendapatkan keterangan ilmiah tentang penyebab kematian, waktu kematian, dan arah peluru atau benda yang menyebabkan kematian.

Muhammadiyah juga menyesalkan keterlibatan Pangdam Jaya dalam proses penjelasan peristiwa tersebut oleh kepolisian. Hal itu menguatkan dugaan TNI turut diperankan dalam penyidikan tindak kejahatan. ’’Yang berarti TNI telah keluar dari fungsi dan tugas utamanya,’’ katanya.

Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity M. Zuhdan menjelaskan, penembakan terhadap enam anggota FPI itu bisa dikategorikan sebagai eksekusi di luar proses peradilan. Artinya, pembunuhan secara tidak sah dan sengaja. ”Untuk mencegah eksekusi di luar hukum, pemerintah harus menjamin pengawasan yang ketat dan rantai komando yang jelas terhadap setiap pejabat yang bertanggung jawab,” jelasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=iOP6WXpGIZo