LPSK Putuskan Beri Perlindungan bagi Saksi dan Keluarga Andrie Yunus

JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan perlindungan korban Andrie Yunus, Saksi RF, serta keluarga korban dalam perkara penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Keputusan perlindungan diambil dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL), pada Senin (16/3).

LPSK telah lebih dahulu memberikan perlindungan darurat kepada Andrie Yunus sejak 13 hingga 16 Maret 2026, dengan memberikan program layanan berupa bantuan medis serta perlindungan fisik melalui pengamanan melekat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). 

Ketua LPSK, Achmadi, menyampaikan korban, saksi, dan keluarga korban memerlukan perlindungan untuk menjamin keselamatan, serta memastikan proses hukum dapat berjalan tanpa tekanan.

“Pada Senin, 16 Maret 2026, LPSK melalui Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada AY sebagai korban berupa perlindungan fisik melalui pengamanan melekat, fasilitasi bantuan medis, serta pemenuhan hak prosedural selama proses hukum berlangsung. Dalam keputusan tersebut, LPSK juga memberikan bantuan dan/atau perlindungan kepada keluarga korban serta perlindungan kepada saksi terkait,” kata Achmadi dalam keterangannya, Selasa (17/3).

Baca Juga:Kapolda Jatim Imbau Warga Tetap Tenang Usai Ledakan Misterius di Masjid Jember

Perlindungan yang diberikan kepada korban Andrie Yunus, lanjut Achmadi, meliputi perlindungan fisik berupa pengamanan melekat, pemenuhan hak prosedural dalam proses peradilan, serta bantuan medis berupa perawatan medis reguler. 

Sementara itu, saksi memperoleh perlindungan dalam bentuk pemenuhan hak prosedural guna memastikan saksi dapat memberikan keterangan secara aman selama proses hukum berlangsung. 

Sementara, anggota keluarga korban memperoleh perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural, bantuan biaya hidup sementara, serta penggantian biaya kediaman sementara atau rumah aman.

"Program perlindungan tersebut diberikan untuk jangka waktu enam bulan sejak penandatanganan pernyataan kesediaan dan/atau perjanjian perlindungan, dan dapat diperpanjang atau disesuaikan sesuai kebutuhan serta perkembangan penanganan perkara," tegasnya.

LPSK juga menegaskan bahwa pemberian perlindungan ini merupakan bagian dari komitmen negara dalam menjamin keselamatan serta pemenuhan hak-hak saksi dan korban selama proses hukum berlangsung.