Demo di MK, Mahasiswa Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Desak Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Diusut Tuntas

JawaPos.com - Bersama Koalisi Masyarakat Sipil, ratusan mahasiswa berdemo di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat (Jakpus), pada Rabu (8/4). Mereka mendesak pengusutan secara tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Selain itu, mereka juga mendukung judicial review Undang-Undang (UU) TNI.

Demo tersebut berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan sidang judicial review UU TNI hari ini. Menurut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Yatalathof Ma'shum Imawan, judicial review UU TNI harus dikabulkan oleh MK. Pasal 47 UU TNI yang mengatur penempatan prajurit TNI aktif pada posisi sipil menjadi salah satu poin yang disorot.

Selain itu, para pendemo juga menyuarakan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS. Menurut Yatalathof , Andrie adalah korban percobaan pembunuhan berencana yang melibatkan prajurit TNI. Sebagaimana telah disampaikan kepada publik, Mabes TNI telah mengungkap dugaan keterlibatan 4 personel Detasemen Markas (Denma) BAIS TNI dalam kasus tersebut.

”Jika MK mengabulkan judicial review yang diajukan oleh Andrie Yunus salah satunya, maka setiap kriminalisasi yang dilakukan oleh TNI kepada sipil, akan diadili di peradilan umum. Bukan di peradilan militer yang sangat tertutup dan tidak transparan,” kata dia.

Baca Juga:Kemenpan RB Ingatkan Instansi Pusat dan Daerah WFH Mulai Jumat Pekan Ini, Beri Peringatan Jika Tak Patuh

Apabila tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil terus terjadi, Yatalathof menyatakan bahwa mahasiswa akan kembali berdemo dengan jumlah massa yang lebih besar. Dalam aksi tersebut, perwakilan Serikat Tahanan Politik Khariq Anhar ikut buka suara. Dia mendesak pengusutan tuntas kasus Andrie. Menurut dia, itu penting sebagai bukti keadilan ada untuk korban penyiraman air keras tersebut.

”Dengan kita mendesak agar dikembalikannya hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh rakyat, yaitu tidak mendapatkan penindasan dan juga tidak untuk mendapatkan keadilan di hari ini,” ujarnya.

Lewat aksi yang sama, Koalisi Masyarakat Sipil dan mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, mereka mengecam keras serangan air keras terhadap Andrie. Tindakan itu dinilai sebagai aksi biadab dan secara jelas telah melanggar hukum. Karena itu, mereka menyatakan bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan tersebut.

”Kami menuntut penyelesaian kasus Andrie Yunus secara berkeadilan melalui sistem peradilan umum bukan peradilan militer,” bunyi tuntutan kedua dalam demo tersebut.

Para pendemo mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta untuk mengungkap kasus Andrie Yunus secara terang benderang. Mereka juga meminta DPR mengawasi serius proses hukum Andrie Yunus dan memastikan kasus itu disidangkan di peradilan umum. Selain itu, mereka menyuarakan reformasi total militer demi tentara yang profesional dan mendukung judicial review UU TNI.