1,5 Tahun Pemerintahan Prabowo, KPK Jerat 13 Pejabat Negara, Didominasi Kepala Daerah

JawaPos.com – Dalam kurun waktu 1,5 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjerat sejumlah pejabat negara dalam berbagai kasus korupsi.

Mayoritas pejabat yang terjerat merupakan kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur. Selain itu, terdapat pula pejabat di tingkat pusat, seperti Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.

Kasus terbaru melibatkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, menambah panjang daftar pejabat negara yang tersandung kasus korupsi.

Sejak Agustus 2025 hingga April 2026, tercatat 13 pejabat negara telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Baca Juga:Sejarah Baru Bundesliga! Marie-Louise Eta Jadi Perempuan Pertama Latih Tim Putra Union Berlin

Daftar Pejabat Negara yang Terjaring OTT KPK:

1. Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis

Terjaring OTT pada 8 Agustus 2025 terkait suap proyek pembangunan RSUD. Diduga meminta fee 8% dari proyek senilai Rp 126,3 miliar.

2. Wamenaker, Immanuel Ebenezer
Terjaring OTT pada 20 Agustus 2025 di Kementerian Ketenagakerjaan terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Ia terjerat bersama 10 tersangka lainnya.

3. Gubernur Riau, Abdul Wahid

Ditangkap pada 3 November 2025 atas dugaan pemerasan dan penerimaan fee proyek di lingkungan Pemprov Riau.

4. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko

Terlibat kasus suap jabatan dan proyek RSUD dengan nilai penerimaan miliaran rupiah.