3 Kepala Daerah di Jatim Terjaring OTT KPK, Wagub Emil Dardak: Momentum Pembenahan

JawaPos.com - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengaku prihatin setelah tiga kepala daerah di Jawa Timur terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam satu tahun terakhir.

"Saya sangat prihatin dan ini perlu menjadi satu momentum untuk kita melakukan pembenahan lebih lanjut," tutur Wagub Emil setelah mengisi Media Briefing Kementerian Keuangan di Nganjuk, Kamis (16/4).

Menurut dia, rentetan kasus tersebut harus menjadi peringatan serius bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan internal agar praktik penyimpangan serupa tidak kembali terjadi.

"Kami berusaha untuk melakukan upaya mitigasi risiko-risiko tata kelola yang tidak baik, misalnya dari sisi pengadaan barang dan jasa, penentuan jabatan, perencanaan anggaran, dan banyak sekali aspeknya," lanjutnya.

Baca Juga:KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Tulungagung Gatut Sunu, Sita Template Surat Pengunduran Diri Kepala OPD

Mantan Bupati Trenggalek itu mengakui penerapan seluruh sistem pencegahan korupsi di daerah tidak mudah.

Penyebabnya, banyak aspek administratif yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah kabupaten maupun kota.

Setiap pemerintah kabupaten dan kota juga memiliki tantangan berbeda dalam menjalankan sistem pengawasan sehingga pembenahan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Selain pengawasan dari pemerintah provinsi, KPK melalui deputi pencegahan dan monitoring juga melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem birokrasi.

"Karena ada yang mengatakan bahwa, oh cara atau modusnya itu semakin banyak dan berbeda-beda, jadi itu yang kemudian menjadi feedback untuk membuat sistem (birokrasi) menjadi lebih baik lagi," tegas Emil.

Baca Juga:Usai OTT Bupati Gatut Sunu, KPK Sebut Pemkab Tulungagung dapat Skor Rendah soal Integritas

Emil menegaskan kinerja dari KPK yang melakukan OTT 3 kepala daerah akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemprov, dalam menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk praktik korupsi di daerah.