Waskita Beton hingga Jasa Marga Diduga Urus Perkara di Jampidsus Lewat Don Ritto, Kejagung Akui Periksa 7 Perusahaan

JawaPos.com - Tim Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap adanya dugaan sejumlah perusahaan yang menggunakan jasa kantor hukum Don Ritto & Associates untuk mengurus penanganan perkara di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Dalam perkembangan penyidikan, sedikitnya tujuh perusahaan disebut telah diperiksa terkait dugaan rasuah tersebut.

Koordinator Tim 9 yang juga menjabat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Rudi Margono, menyebut tujuh perusahaan itu terdiri dari PT Waskita Beton Precast, PT Argo Jaya, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Perwira Adhitama Sejati, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Bandung Indah Gemilang, dan PT Jasa Marga.

"Ini perusahaan-perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa hukum yang terkait dengan diduga kuat Don Ritto dan kawan-kawan," kata Rudi Margono di Kompleks Kejagung, Jakarta, Jumat malam (30/7).

Sejumlah perusahaan tersebut diketahui pernah berkaitan dengan perkara yang ditangani Jampidsus. Pada 2023, Kejagung mengusut dugaan korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan sejumlah bank yang melibatkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast Tbk.

Baca Juga:Putusan PT DKI Jakarta soal Jaksa Tak Bisa Ajukan Banding Atas Vonis Bebas Dinilai Beri Kepastian Hukum

Sementara itu, PT Jasa Marga pernah masuk dalam rangkaian penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Jalan Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ), termasuk dengan pemeriksaan mantan Direktur Utama PT Jasa Marga Adityawarman pada Agustus 2024.

Rudi menjelaskan, pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara yang kini ditangani Tim 9.

Hal ini setelah Kejagung menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terkait dugaan korupsi di PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara PLTU untuk PLN yang mengakibatkan blackout, serta perkara PT ASABRI.

Selain itu, Kejagung juga menerbitkan Sprindik dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Seluruh penyidikan tersebut merupakan tindak lanjut atas pengalihan penanganan perkara dari Kepolisian.

"Dari perkembangan penanganan perkara tersebut yang telah diperiksa perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa terkait dengan penanganan perkara di Jampidsus," ungkap Rudi.