KPK: Ada 3 Pertemuan Bupati Kuansing dengan Menhut Raja Juli, Ada Penyerahan Uang pada Mei dan Juni

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap, sedikitnya ada tiga pertemuan yang diduga melibatkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Pertemuan tersebut diduga berlangsung pada April, Mei, dan Juni 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menemukan indikasi bahwa pertemuan pada 2 Juni 2026 bukanlah yang pertama kali terjadi antara kedua pihak. Dalam pertemuan ketiga itu, diduga terdapat penyerahan uang dari Bupati Kuansing kepada Raja Juli Antoni.

"Pertemuan dengan pak menteri pada tanggal 2 Juni itu bukan yang pertama, karena penyidik menduga ada pertemuan sebelum-sebelumnya di bulan April dan Mei," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu malam (5/8).

KPK menduga pada Mei 2026 terjadi pemberian uang dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi kepada seorang pejabat di Kementerian Kehutanan. Nilai uang yang diduga diberikan mencapai SGD 12.500.

Meski demikian, Budi belum mengungkap identitas pejabat tersebut. Menurutnya, keterangan yang diperoleh dari salah seorang saksi masih memerlukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut oleh penyidik.

Sementara, untuk pertemuan pada Juni 2026, penyidik menduga Suhardiman Amby menyerahkan sebuah amplop berisi uang sebesar SGD 14.000 kepada Raja Juli Antoni.

"Di bulan Juni yang kemudian sudah dikonfirmasi secara terbuka oleh pak menteri, adanya pemberian dari pihak pak bupati kepada pak menteri pada awal Juni, tepatnya 2 Juni," ungkapnya.

Sedangkan pertemuan yang berlangsung pada April 2026, KPK masih mendalami materi pembicaraan yang terjadi saat itu. Penyidik lembaga antirasuah menelusuri apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan di wilayah Kuansing.

"Isi pertemuan April, ini juga masih akan terus didalami ya, pembahasannya terkait dengan apa. Apakah itu juga menjadi pembahasan awal berkaitan dengan proses mekanisme pelepasan izin kawasan hutan di wilayah Kuansing dalam rangka pemberian sertifikasi kepada pihak-pihak ataupun masyarakat di wilayah Kuansing pada program nasional," jelasnya.