KPK Duga Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena menerima gratifikasi dengan nilai total mencapai Rp 11,14 miliar. Penerimaan gratifikasi itu diduga terjadi pada periode 2023-2026.

"SJL juga diduga memperoleh penerimaan lainnya/gratifikasi dalam kurun waktu tahun 2023-2026 dengan total mencapai Rp 11,14 miliar," kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/9).

KPK mengungkapkan, dugaan penerimaan gratifikasi itu diterima dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Bolaang Mongondow Utara yang sebelumnya juga menjabat sebagai Kadis Kesehatan sebesar Rp 350 juta. Serta, penerimaan dari pihak-pihak lain senilai Rp 10,79 miliar.

Baca Juga:Wastra Indonesia Tetap Jadi Primadona di Panggung Mode, Kaya dan Bernilai Filosofi

"Dimana pada tahun 2023-2024, SJL menjadi Pj Bupati Bolmut dan tahun 2025-2026, saat SJL menjabat sebagai Bupati Bolmut periode 2025-2030," ucapnya.

Bupati Diduga Terlibat Pemerasan Fee Proyek

Berdasarkan hasil penyidikan, lanjut Taufik, penyidik menemukan dugaan adanya pengaturan besaran fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut. Sirajudin diduga mematok fee 10 persen dari setiap pengadaan barang dan jasa (PBJ) di wilayahnya.

"Adanya dugaan bahwa Sdr. SJL selaku Bupati Bolmut periode 2025-2030, mematok tarif fee proyek sebesar 10 persen dari pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang diadakan di lingkungan Kabupaten Bolmut, dan menentukan fee proyek sebesar 4 persen untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bolmut, serta 1 persen untuk Kelompok Kerja (Pokja) PBJ," ujar Taufik.

Selain diduga menetapkan tarif fee, Sirajudin juga melakukan pengaturan proyek sebelum proses pengadaan resmi berjalan. Pengaturan itu disebut dilakukan melalui mekanisme ploting terhadap sejumlah proyek yang berada di lingkungan Dinas PUPR Bolaang Mongondow Utara.

Menurut Taufik, calon pelaksana proyek tersebut bahkan telah ditentukan sebelum proses pengadaan berlangsung. Nama-nama vendor yang akan mengerjakan proyek ditulis pada lembaran kertas yang memuat daftar paket pekerjaan.

"Ploting dilakukan dengan cara menuliskan nama calon pemenang pada setiap proyek yang sudah di-list pada lembaran kertas HVS," tuturnya.