Program makan bergizi gratis (MBG). (Dok. Jawapos.com).
JawaPos.com - Peningkatan ketahanan gizi dinilai perlu menjadi fokus pemerintah dan sektor swasta. Hal ini berkaitan dengan memperkuat kesehatan preventif di kawasan ASEAN.
Materi ini yang dibahas dalam laporan kesehatan terbaru ASEAN yang diterbitkan oleh EU-ASEAN Business Council (EU-ABC). Melalui laporan ini ditekankan bahwa perlu pendekatan kebijakan berbasis siklus kehidupan (life-course approach) untuk memperkuat ketahanan kesehatan dan ekonomi kawasan.
Terdapat 3 pilar yang perlu digarisbawahi, yakni ketahanan gizi, penerapan gaya hidup sehat dan penguatan praktik perawatan mandiri (self-care), sebagai fondasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif.
Kesehatan preventif diposisikan sebagai investasi strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, berkontribusi terhadap pengurangan beban pembiayaan kesehatan, peningkatan produktivitas tenaga kerja serta penguatan daya saing ekonomi ASEAN dalam jangka panjang.
Indonesia dianggap telah berjalan ke arah yang tepat dengan membuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat.
“Upaya Indonesia untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, mulai dari inisiatif berskala besar seperti program Makan Bergizi Gratis hingga berbagai upaya penurunan stunting, menunjukkan bahwa prioritas yang ditetapkan sudah berada di jalur yang tepat," kata Direktur Eksekutif, EU-ASEAN Business Council, Chris Humphrey, Selasa (30/6).
Chris menyampaikan, tantangan yang dihadapi kini adalah memastikan implementasi berbagai program tersebut dapat berjalan secara efektif dalam skala luas. Dia mendorong adanya kolaborasi kuat antara pemerintah dan dunia usaha.
"Kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, akademisi dan masyarakat sipil dapat membantu memperkuat ketahanan gizi, meningkatkan kesehatan masyarakat serta membangun ketahanan ekonomi jangka panjang," imbuhnya.
Sejalan dengan pesan tersebut, laporan kesehatan ASEAN yang disusun oleh EU-ABC memuat 29 rekomendasi utama mengenai bagaimana pemerintah dan sektor industri dapat bekerja sama untuk meningkatkan hasil gizi masyarakat, memperkuat upaya kesehatan preventif serta membangun sistem konsumsi yang lebih berkelanjutan dan sirkular, dengan mengacu pada pengalaman dari Eropa maupun kawasan ASEAN.
Pada momentum seperti sekarang kebijakan berbasis bukti, inovasi serta kolaborasi lintas sektor perlu dibuat dalam menghadapi tantangan yang masih berlangsung, seperti stunting, defisiensi mikronutrien, obesitas dan pola konsumsi yang kurang sehat.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian kesehatan RI, Sri Ridha Hasanah mengatakan, kemajuan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kemitraan jangka panjang dan pendekatan kesehatan berbasis siklus hidup. Perlu ada komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan pilihan hidup sehat menjadi lebih mudah diakses, terjangkau dan diterapkan oleh seluruh masyarakat.
“Jika kita memiliki tujuan kesehatan masyarakat yang sama, maka selalu ada ruang untuk berkolaborasi. Kami tidak memandang pertumbuhan ekonomi dan kesehatan masyarakat sebagai dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat berjalan beriringan untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih baik," kata Sri.