Segini Perkiraan Biaya Sewa Helikopter Mewah Firli Bahuri

JawaPos.com - Penggunaan helikopter milik swasta dengan kode PK-JTO oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menuai polemik. Pengamat penerbangan yang juga anggota komisioner Ombudsman RI, Alvin Lie memperkirakan, biaya sewa helikopter mewah tersebut sebesar USD 2.500 per jam. Jika dikurs secara rupiah sekitar Rp 35 juta.

"Biaya sewa helikopter untuk kapasitas setara itu sekitar USD2.500 per jam," ujar Alvin kepada JawaPos.com, Minggu (28/6).

Alvin menuturkan, Ombudsman tidak bisa menyelidiki soal dugaan penggunaan helikopter mewah tersebut. Karena Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) telah melaporkannya ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"Kan sudah dilaporkan dan diselidiki oleh Dewan Pengawas KPK," ujar Alvin.

Kendati demikian, lanjut Alvin, jika Dewas KPK mengabaikan laporan tersebut. Ombudsman tak segan memproses Dewas KPK, karena ada dugaan maladministrasi.

"Kecuali jika Dewas KPK abaikan pengaduan, bisa dilaporkan kepada Ombudsman sebagai maladministrasi oleh Dewas KPK," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyampaikan, pihaknya pada Kamis (25/6) kemarin mulai mencari bukti terkait penggunaan fasilitas mewah oleh Firli Bahuri. "Klarifikasi juga sudah mulai dilakukan hari ini. Karena yang diadukan adalah Ketua KPK tentu pihak yang diadukan juga akan diklarifikasi oleh Dewas," ujar Tumpak.

Tumpak mengaku, pihaknya sudah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri. Namun, pihaknya terlebih dahulu akan mengidentifikasi terkait fakta tersebut.

"Pengaduan itu sudah kami terima dan Dewas sudah tugaskan tim untuk melakukan identifikasi fakta-fakta lebih lanjut," beber Tumpak.

Menurutnya, Dewas akan melakukan fungsinya sebagai pengawas dengan sebaik-baiknya. Terlebih adanya laporan soal dugaan etik terhadap Firli.

"Kami akan lakukan tugas pengawasan ini sebaik-baiknya. Terimakasih atas perhatian dari masyarakat untuk terus menjaga KPK agar senantiasa bergerak di relnya," pungkasnya.

Namun,Firli enggan mengomentari aduan masyarakat ke Dewas KPK. Dia berdalih, hanya fokus kerja pada penindakan dan pencegahan korupsi

"Saya hanya kerja, dan kerja," kata Firli dikonfirmasi, Jumat (26/6).

Jenderal polisi bintang tiga ini enggan memikirkan soal kritikan dan aduan masyarakat. Dia menyebut, waktunya akan habis jika mengomentari hal tersebut.

"Masa waktu kita habis karena merespon kritikan dan aduan," beber Firli.

Sebelumnya, MAKI melaporkan Ketua Komisi KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan pelanggaran etik. Laporan kali ini menyangkut dugaan gaya hidup mewah jenderal polisi bintang tiga itu.

"MAKI telah menyampaikan melalui email kepada Dewas KPK berisi aduan dugaan pelanggaran kode etik oleh Firli atas penggunaan helikopter mewah untuk perjalanan dari Palembang ke Baturaja (Sumatra Selatan) pada Sabtu, 20 Juni 2020," kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6).

Laporan itu tertuang dalam surat nomor 72/MAKI/VI/2020. Boyamin menuturkan, helikopter yang digunakan Firli merupakan jenis Helimousine President Air yang juga pernah digunakan oleh motivator Tung Desem Waringin. Helikopter tersebut milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO.

Boyamin menyebut, perjalanan Firli ke Baturaja untuk kepentingan pribadi keluarga yakni ziarah makam orang tuanya. Boyamin mengklaim, jarak tempuh dari Palembang ke Baturaja hanya membutuhkan waktu empat jam menggunakan mobil.

"Hal ini bertentangan dengan kode etik pimpinan KPK dilarang bergaya hidup mewah apalagi dari larangan bermain golf. Pelarangan main golf karena dianggap bergaya hidup mewah telah berlaku sejak tahun 2004 dan masih berlaku hingga kini," tukas Boyamin.