MK Putuskan TNI/Polri Tak Netral di Pilkada Bisa di Penjara, Paling Lama Enam Bulan

JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mempertegas larangan pelanggaran netralitas bagi TNI/Polri dalam Pilkada. Dalam norma baru, TNI/Polri akan terancam pidana penjara dan denda jika menguntungkan pasangan calon.

Norma itu diputus MK dalam perkara 136/PUU-XXII/2024 yang dibacakan kemarin (14/11). Perkara terhadap Pasal 188 UU Pilkada itu diajukan oleh warga Nias Barat, Sumatera Utara.

Pada mulanya, Pasal 188 hanya mencantumkan sanksi pidana netralitas bagi pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Kepala Desa
atau sebutan lain/Lurah. Pasal itu dianggap memberi celah bagi TNI/Polri tidak ditindak secara pidana.

Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan tersebut. "Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK, Suhartoyo.

Dalam tafsir yang baru, MK memasukkan TNI/Polri dan pejabat daerah sebagai objek yang bisa dikenakan sanksi pidana selain pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.

Adapun sanksi pidana yang dikenakan tetap sesuai ketentuan Pasal 188 UU Pilkada. Yakni sanksi pidana paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta.