JawaPos.com - Kasus kematian balita di Sukabumi, yaitu balita Raya mendapat perhatian serius dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Sekretaris Kemen PPPA Titi Eko Rahayu menyebut peristiwa itu sangat memilukan dan menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak anak adalah tanggung jawab bersama.

"Ini kasus memilukan. Kami mengingatkan bahwa tanggung jawab melindungi anak ada pada kita semua, bukan hanya keluarganya. Kalau keluarganya tidak mampu, masyarakat harus punya empati dan kepedulian untuk turut memastikan pemenuhan hak anak," tegas Titi di sela kegiatan peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia di Kawasan Senin, Jumat (22/8).

Dia menambahkan, salah satu orang tua balita tersebut diduga ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa). Hal itu, menurutnya, seharusnya makin mendorong masyarakat sekitar untuk lebih peduli.

"Kami dulu sering mengkampanyekan Bersama Lindungi Anak. Artinya anakmu, anakku, adalah anak kita semua," tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Kemen PPPA menginisiasi Program Ruang Bersama Indonesia di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi seluruh pihak untuk memastikan pemenuhan hak anak.

"Dengan Ruang Bersama Indonesia, kita bergerak bersama untuk melindungi hak anak, agar kasus serupa tidak terulang," jelas Titi.

Kemen PPPA juga memperingati Hari Kemanusiaan Sedunia yang jatuh pada 19 Agustus dengan tema Melindungi yang Rentan, Membangun yang Tangguh. Titi menegaskan, perempuan tidak boleh hanya dipandang sebagai kelompok rentan dalam situasi bencana.

"Perempuan tidak hanya sebagai objek semata. Mereka punya peran yang luar biasa dalam penanganan bencana, bahkan juga memiliki inisiatif-inisiatif untuk melakukan pencegahan bencana," ujarnya.

Dia mencontohkan pembangunan ruang ramah perempuan dan anak pascabencana di Sulawesi Tengah tahun 2018, hingga Children's Center yang didirikan bersama UNICEF dan LSM pasca tsunami Aceh 2004.

"Ruang itu penting untuk memberikan rasa aman, mencegah terjadinya kekerasan maupun eksploitasi, sekaligus membantu pemulihan psikologis korban," ungkapnya.

Karena itu, kata Titi, mainstreaming gender menjadi penting dalam penanganan bencana. "Bukan hanya partisipasi bermakna perempuan dan anak, tetapi juga memastikan kebutuhan spesifik mereka terpenuhi. Misalnya kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan dan tumbuh kembang anak," jelas dia.