Kaleidoskop 2025: Tagar Indonesia Gelap Berujung Kerusuhan Akhir Agustus, hingga Penjarahan Rumah Anggota DPR

JawaPos.com – Tahun 2025 menjadi salah satu periode paling dinamis dalam lanskap politik Indonesia. Sejumlah peristiwa besar menandai hubungan yang terus berubah antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat di tengah tantangan ekonomi serta sosial yang tidak ringan.

Pemerintah merespons dinamika tersebut melalui berbagai penyesuaian kebijakan. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk menjaga keteraturan pemerintahan sekaligus membuka ruang dialog dengan publik, seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas.

Di sisi lain, berbagai kelompok masyarakat memperlihatkan keterlibatan yang semakin aktif dalam proses politik. Fenomena ini mencerminkan meningkatnya partisipasi publik dalam isu-isu nasional, mulai dari kebijakan ekonomi hingga tata kelola pemerintahan.

Aktivisme masyarakat sipil dan perhatian publik yang kian besar terhadap kebijakan negara menjadi sinyal positif bagi kehidupan demokrasi. Partisipasi tersebut memperkaya diskursus politik sekaligus menjadi pengingat bagi para pengambil kebijakan.

Meski tekanan sosial dan politik tergolong tinggi, proses politik nasional tetap berlangsung dalam koridor konstitusional. Lembaga-lembaga negara menjalankan fungsinya sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Aksi dan perang narasi Indonesia gelap dan kabur aja dulu

Tagar Indonesia Gelap atau #IndonesiaGelap menjadi trending topic di media sosial X pada Senin, 17 Februari 2025. Tagar tersebut digunakan warganet untuk menyoroti berbagai persoalan yang dinilai muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Popularitas tagar itu semakin meluas setelah pada hari yang sama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di berbagai kampus menggelar aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap. Aksi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan tuntutan pertanggungjawaban atas sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan untuk mengikuti demonstrasi yang dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi tersebut berlangsung sebagai bagian dari rangkaian protes nasional yang dilakukan secara serentak di sejumlah daerah.

Demonstrasi itu digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama koalisi masyarakat sipil. Mereka menyuarakan keresahan publik terhadap kinerja kabinet pemerintahan Prabowo–Gibran, terutama dalam aspek kebijakan ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Gelombang kritik melalui media sosial dan aksi massa di ruang publik tersebut menandai meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Fenomena ini juga menunjukkan kuatnya peran mahasiswa dan masyarakat sipil dalam dinamika demokrasi Indonesia.

Aksi Indonesia gelap itu turut mendapat respons dari Presiden Prabowo. Menurutnya, perang narasi Indonesia gelap dan kabur aja dulu digerakkan oleh koruptor yang ingin Indonesia terus gaduh.

"Mereka ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu, Indonesia gelap," ucap Prabowo pada Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7).

Sorotan publik atas tunjangan DPR

Gelombang protes nasional yang dimulai pada 25 Agustus 2025 dipicu oleh kritik publik terhadap kebijakan tunjangan Anggota DPR RI. Ribuan warga turun ke jalan di Jakarta dan sejumlah kota lain, menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.

Isu tersebut kian memanas setelah Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyampaikan pernyataan mengenai tunjangan anggota DPR. Adies menyebut tunjangan beras untuk anggota dewan mencapai Rp 10 juta dan meningkat menjadi Rp 12 juta per bulan. Ia juga mengungkapkan bahwa tunjangan bensin mengalami kenaikan dari Rp 3 juta menjadi Rp 7 juta per bulan.

Pernyataan tersebut langsung memicu kemarahan masyarakat. Angka-angka yang disebutkan dianggap terlalu fantastis, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menekan sebagian besar rakyat.