JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan setelah distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan molor hingga malam hari dan menjadi sorotan publik di media sosial.

Dua SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya adalah SPPG Kota Makassar Biringkanaya Sudiang 2 dan SPPG Pangkajene dan Kepulauan Bungoro Samalewa 1.

Penghentian operasional berlaku mulai 16 Maret 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut.

Langkah ini diambil setelah BGN menerima laporan pengaduan masyarakat serta melakukan investigasi awal terkait dugaan kelalaian dalam proses Quality Control (QC) dan kesiapan operasional distribusi di lapangan.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya ketidaksiapan bahan baku serta proses pengemasan yang tidak berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan distribusi paket MBG kepada sejumlah sekolah penerima manfaat.

Dalam salah satu kejadian, distribusi makanan bahkan baru dilakukan hingga malam hari.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa BGN memandang serius setiap gangguan dalam pelaksanaan program MBG karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada siswa penerima manfaat.

Baca Juga:BGN Suspend 9 SPPG di Gresik Gara-Gara Sajikan Kelapa Utuh dalam Program Makan Bergizi Gratis

“Program MBG adalah program strategis negara yang menyangkut kepercayaan masyarakat. Karena itu setiap pelaksana di lapangan wajib menjalankan SOP secara disiplin, terutama dalam aspek keamanan pangan dan ketepatan distribusi,” ujar Nanik di Jakarta, Minggu (15/3).

Menurutnya, keterlambatan distribusi hingga malam hari tidak boleh terulang karena berpotensi mengganggu kualitas pelayanan program kepada para siswa.

“Kami mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG terkait agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi, manajemen bahan baku, serta kesiapan operasional di lapangan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menjelaskan bahwa investigasi awal menemukan adanya ketidaksiapan bahan baku dari pemasok yang berdampak pada proses pengemasan dan distribusi paket MBG.

“Temuan awal menunjukkan proses pengendalian mutu serta persiapan distribusi belum dijalankan secara optimal, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman paket MBG kepada penerima manfaat,” jelasnya.

Peristiwa tersebut sempat menjadi perhatian publik setelah video keluhan terkait keterlambatan distribusi paket MBG diunggah di media sosial dan menyebar luas.

Dalam salah satu kasus, paket makanan bahkan tidak dapat diterima oleh pihak sekolah pada hari yang sama karena distribusi dilakukan saat gerbang sekolah sudah ditutup.