Kecelakaan Parah di Bekasi Libatkan 1 Taksi, 2 KRL dan 1 KAJJ, DPR Bakal Panggil Kemenhub dan KAI

JawaPos.com – Komisi V DPR RI berencana memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam waktu dekat. Langkah ini diambil sebagai respons atas kecelakaan kereta yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat, pada Senin malam (27/4).

Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, mengatakan pihaknya tengah membahas waktu pelaksanaan evaluasi tersebut, apakah dilakukan saat masa reses atau setelahnya. Mengingat, saat ini DPR tengah menjalani masa reses hingga 11 Mei 2026.

“Kami mendorong evaluasi. Pimpinan komisi saat ini masih berkoordinasi untuk memastikan apakah pemanggilan KAI dan Kementerian Perhubungan dilakukan di masa reses ini atau setelahnya, mengingat masa reses cukup singkat,” kata Huda kepada wartawan, Selasa (28/4).

Kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Bekasi Timur dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh. Huda menilai, salah satu penyebab utama insiden tersebut adalah perlintasan sebidang.

Ia mengusulkan agar setiap perlintasan sebidang memiliki petugas jaga atau relawan untuk meningkatkan keselamatan.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat berkomitmen, sambil menunggu pemerintah pusat menuntaskan persoalan ini. Minimal, ada relawan yang disiapkan untuk memastikan setiap perlintasan sebidang dijaga, sehingga lalu lintas dapat berjalan dengan aman,” tegasnya.

Huda juga menyoroti banyaknya perlintasan sebidang di jalur kereta dari Jakarta hingga Surabaya yang mencapai ribuan titik dan belum tertangani dengan baik. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu segera dibenahi, terutama dari sisi keamanan.

Ia menambahkan, data menunjukkan bahwa sebagian besar kecelakaan kereta api disebabkan oleh masalah di perlintasan sebidang. 

Karena itu, ia khawatir peristiwa serupa seperti di Bekasi, adanya kendaraan yang mogok di perlintasan dan tidak segera dievakuasi kembali terulang, akibat tidak adanya penjagaan.

“Jika ada petugas atau relawan, seharusnya kendaraan yang mogok bisa segera ditangani dan dievakuasi. Yang terpenting adalah ada pihak yang bertanggung jawab memastikan tidak ada hambatan di perlintasan sebidang,” pungkasnya.