BEM UI Tunjukan Bukti Pemberitahuan Aksi di Bundaran HI, Singgung Polri Hanya Bela Kepentingan Elite

JawaPos.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menunjukkan bukti surat pemberitahuan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, menegaskan pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada kepolisian sebelum aksi berlangsung.

Pria yang karib disapa Athof menyebut, pernyataan aparat yang menyatakan tidak ada pemberitahuan aksi merupakan bentuk kebohongan kepada publik. Ia menilai, pemerintah melalui institusi kepolisian kembali menyesatkan masyarakat terkait pelaksanaan demonstrasi tersebut.

“Ingin menegaskan bahwa pemerintah melalui Polri kembali berbohong, kembali membohongi rakyat, bagaimana bisa aksi kemarin tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat yang dikirimkan,” kata Athof, Minggu (14/6).

Baca Juga:Dorong Competitive Advantage Organisasi, Adopsi AI Jadi Kebutuhan 

Ia menguungkapkan, dokumen yang disebut sebagai bukti pengiriman surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Menurutnya, surat tersebut telah dikirimkan kepada Wakil Kepala Satuan (Wakasar) Polres Metro Jakarta Pusat terkait rencana aksi mahasiswa di Bundaran HI.

“Pada faktanya, disini saya telah memegang buktinya. BEM UI telah mengirimkan surat kepada Wakasat Polres Jakarta Pusat PMJ terkait aksi di Bundaran HI,” ujarnya.

Athof juga melontarkan kritik keras terhadap institusi Polri. Ia menilai, aparat lebih berpihak kepada kepentingan elite dibandingkan menjalankan fungsi perlindungan terhadap masyarakat luas.

Baca Juga:Deltras Academy Jalin Kolaborasi dengan SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo Untuk Boarding School

“Cuma kita juga tidak usah kaget dikarenakan Polri hanya membela kepentingan elite, Polri tidak ada untuk melindungi rakyat, dan Polri tugasnya hanya berbohong setiap saat,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, BEM Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah mahasiswa lainnya di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6). Aksi tersebut mendapat penyekatan dari Polri dan TNI.

Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, di antaranya menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.