Temuan PMKRI: MBG di Wilayah 3T Dijadikan Pakan Babi karena Basi!

JawaPos.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat kritik tajam. Massa dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat menggelar aksi demonstrasi di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Mereka membawa tiga salib merah bersimbol foto presiden dan wapres sebagai bentuk protes atas karut-marutnya implementasi program tersebut.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Yohanes Jonianus Taek mengungkapkan temuan terkait pelaksanaan program MBG di lapangan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program yang menelan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam jumlah fantastis ini dinilai tidak tepat saran dan berujung sia-sia.

Temuan Lapangan: MBG jadi Pakan Babi di NTT

Menurut Yohanes, program MBG menjadi pakan ternak di daerah 3T lantaran kualitas makanan yang disediakan sangat buruk dan tidak layak konsumsi saat tiba di tangan para siswa. Ia mencontohkan kondisi konkret yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Itu dijadikan makanan babi di daerah-daerah 3T misalnya di NTT. Saya adalah orang NTT dan saya pernah ke sana, pernah mewawancarai masyarakat di sana. MBG di sana tata kelolanya sangat buruk. MBG yang secara ide itu merupakan ide populis, tetapi secara pelaksanaannya tidak realistik dan tidak tepat sasaran," ujarnya di lokasi.

"Siswa-siswa di sana itu tidak makan MBG karena apa? Karena makanan-makanan yang datang dari dapur itu makanan-makanan yang sudah basi teman-teman sekalian," terangnya.

Ia juga menambahkan bahwa ada banyak laporan mengenai siswa yang mengalami keracunan massal akibat tata kelola dapur yang buruk. Hal ini memicu kecurigaan besar dari kalangan mahasiswa terhadap pihak-pihak yang terus mendesak agar program ini dilanjutkan tanpa adanya evaluasi mendasar.

"Oleh karena program yang bobrok seperti itu apa yang mau dilanjutkan? Program bobrok seperti itu apa yang mau didukung? Oleh karena itu kami dari PMKRI Cabang Jakarta Pusat hari ini hadir dengan membawa satu tuntutan agar mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi total program-program populis yang tidak realistik dan tidak tepat sasaran seperti MBG, KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) yang merupakan akar dari beban APBN yang saat ini ada," tegasnya.

Tuntutan Evaluasi Total dan Transparansi Anggaran

PMKRI Jakarta Pusat menilai bahwa akar masalah dari kekacauan ini adalah penunjukan pelaksana program yang tidak kompeten di jajaran pemerintahan. Anggaran besar yang dikucurkan dinilai terbuang percuma akibat manajemen yang tidak profesional.