7 Kursi Dewan Pengarah BGN Masih Kosong, Tokoh Agama Hingga Purnawirawan TNI-Polri Berpeluang Mengisi 

JawaPos.com - Kursi Dewan Pengarah dalam struktur Organisasi dan Tata Kelola (OTK) Badan Gizi Nasional (BGN) hingga kini masih kosong. Padahal, keberadaan Dewan Pengarah sudah tercantum di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang BGN.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, nantinya BGN akan menaruh sebanyak tujuh Dewan Pengarah yang diisi orang-orang kompeten, termasuk pakar gizi.

"Nah beberapa akan kami isi dengan orang-orang yang paham soal gizi, orang-orang yang paham soal kesehatan masyarakat," kata Agustina saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6).

Baca Juga:BGN Bakal Terapkan Klasterisasi Dapur SPPG, Permudah Pendataan Produksi

Agustina menyebut, keberadaan Dewan Pengarah sangat vital untuk memberikan rekomendasi terkait langkah intervensi gizi.

"Selama ini belum, selama ini masih kosong. Nah itu nanti kami akan segera isi supaya dari merekalah akan lahir rekomendasi-rekomendasi bagi kami apa yang seharusnya kami lakukan mengintervensi gizi dengan kondisi seperti ini," terang Agustina.

Untuk diketahui, merujuk Perpres 83 Tahun 2024 pada Pasal 7 disebutkan, Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional.

Kemudian pada pasal 8 ayat 1 disebutkan Dewan Pengawas terdiri atas tujuh anggota di antaranya yakni satu orang ketua merangkap anggota, satu orang wakil ketua merangkap anggota, dan lima orang anggota.

Adapun Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud terdiri atas unsur tokoh kenegaraan, tokoh agama, tokoh masyarakat, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dan/atau akademisi.