Pasca 5 Peserta Latsarmil Meninggal Dunia, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Komnas HAM Turun Tangan

JawaPos.com - Koalisi Masyarakat Sipil kembali mengkritisi pelaksanaan latihan dasar militer untuk calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP). Mereka meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menyampaikan hal itu dalam keterangan resmi. Menurut dia, Komnas HAM harus membentuk Tim Investigasi untuk mencari fakta di balik meninggalnya 5 orang peserta latsarmil tersebut.

”Kami mendesak pemerintah, khususnya Komnas HAM Republik Indonesia untuk membentuk Tim Investigasi pencari fakta yang independen, transparan, dan menyeluruh, atas meninggalnya 5 orang peserta latsarmil serta melakukan penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab,” kata dia dikutip pada Senin (29/6).

Bukan hanya pelaku lapangan, Isnur menyatakan bahwa struktur komando dan para pengambil keputusan yang merancang serta memerintahkan pelaksanaan program tersebut juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas hilangnya nyawa warga negara di bawah kendali penyelenggara. Koalisi juga meminta latsarmil dihentikan.

”Menghentikan seluruh rangkaian program latsarmil untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih, dan untuk seluruh rencana keterlibatan militer dalam berbagai pelatihan-pelatihan lainnya bagi masyarakat sipil,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Isnur menyatakan bahwa koalisi mendesak agar pemerintah menghentikan pelibatan TNI dalam program-program pemerintah yang tidak berkaitan dengan tugas pokok pertahanan negara serta mengembalikan pelaksanaan program pembangunan kepada institusi sipil yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

Koalisi Masyarakat Sipil, lanjut Isnur, memandang meninggalnya 5 orang peserta latsarmil sebagai tragedi. Dia menyebut, meninggalnya para peserta adalah konsekuensi serius dari kebijakan yang sejak awal keliru. Sebab, memaksakan pendekatan militer ke dalam ruang sipil tanpa dasar kebutuhan, tanpa relevansi, dan tanpa justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

”Koalisi memandang, kematian 5 calon Manajer KDMP semakin menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil. Tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan pelatihan militer,” ujarnya.

Kemhan Tegaskan Latsarmil Bukan untuk Pembentukan Prajurit