Cegah Penyimpangan, Prabowo Minta Kepala Daerah hingga Kades Awasi Dapur MBG

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa (kades), ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyimpangan yang dapat menurunkan kualitas makanan bagi para penerima manfaat, khususnya anak-anak.

Menurut Prabowo, MBG merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, ia tidak ingin program tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

"Saya ingin Indonesia hebat. Saya ingin Indonesia rakyatnya makmur. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum karena dia ada harapan. Saya tidak ingin lihat rakyat miskin. Saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan, tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang menyusup ke tubuh MBG untuk jadi maling di situ," kata Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7).

Baca Juga:Indonesia Jadi Target Ekspansi Industri Penerbangan Privat di Tengah Lonjakan Mobilitas Internasional

Prabowo meminta seluruh kepala daerah aktif memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah masing-masing. Apabila ditemukan dugaan penyimpangan, ia meminta agar segera dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) atau langsung kepadanya.

“Gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh memeriksa semua dapur MBG. Saudara periksa, laporkan ke Kepala BGN (Badan Gizi Nasional). Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan," tegasnya.

TNI dan Polri Diminta Ikut Mengawasi

Selain pemerintah daerah, Prabowo juga meminta aparat TNI dan Polri turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Namun, ia mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara profesional dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga:Presiden Prabowo Resmikan 5 Bendungan di Sejumlah Daerah, Total Nilai Kontrak Capai Rp 9,79 Triliun

"Dandim, Kapolres, Kapolsek silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil, mau ngerjain. Jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran," ujarnya.

Prabowo meyakini masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, kemajuan teknologi membuat masyarakat lebih mudah melaporkan berbagai dugaan pelanggaran.

"Rakyat awasi. Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget," tuturnya.