9 Korban Pembajakan Kapal Gaza Resmi Laporkan PM Israel Netanyahu ke Kejagung

JawaPos.com - Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi relawan koalisi Global Sumud Flotilla resmi melaporkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Rabu (29/7). Laporan tersebut dilayangkan atas dugaan kejahatan kemanusiaan, kekerasan, pelecehan seksual, serta pembajakan kapal bantuan kemanusiaan di perairan internasional.

Didampingi tim hukum Themis Indonesia Law Firm dan Mantan Jaksa Agung periode 1999–2001 Marzuki Darusman, para relawan mendatangi Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung untuk menyerahkan bukti-bukti trauma fisik maupun dokumen kronologi peristiwa.

Kesembilan relawan tersebut ialah Andre Prasetyo Nugroho, Thoudy Badai Rifanbillah, Rahendro Herubowo, Hendro Prasetyo, Herman Budianto, Ronggo Wirasanu, As'ad Aras Muhammad, Bambang Noroyono, dan Andi Angga Prasadewa.

Pengakuan Korban: Diculik 4 Hari dan Mengalami Kekerasan

Salah satu relawan sekaligus pelapor, Herman Budianto, mengungkapkan bahwa tindakan brutal tentara Israel terjadi saat kapal mereka disergap di perairan internasional Laut Mediterania pada pertengahan Mei lalu. Padahal, misi yang dibawanya murni misi kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan ke Gaza, Palestina.

Baca Juga:Tak Hanya Bupati Anom Widiyantoro, KPK Amankan 21 Orang dalam OTT di Pemalang

"Kami datang ke Pidsus bersama Pak Marzuki Darusman dan tim Themis untuk melaporkan apa yang sudah kami alami selama diculik dan dipenjara di penjara Zionis Israel selama 4 hari," ujar Herman saat ditemui di Kejagung, Rabu (29/7).

Herman menegaskan bahwa pihaknya telah melampirkan bukti-bukti medis untuk memperkuat laporan hukum ini ke pihak kejaksaan.

"Ada foto-foto dari luka-luka yang kami alami, kemudian juga dari visum-visum yang sudah ada, termasuk kronologi secara lengkap sudah kami sampaikan. Kami ke sana hanya melakukan aksi kemanusiaan, tidak selayaknya mendapatkan kekerasan," tegasnya.

Ia berharap langkah hukum ini menjadi dorongan nyata untuk menekan aksi melanggar HAM dan menuntut keadilan bagi masyarakat Palestina yang masih mengalami genosida serta blokade.

Dugaan Pelanggaran Hukum Laut Internasional

Berdasarkan berkas laporan Themis Indonesia, penyergapan kapal Global Sumud Flotilla pada 18 Mei di perairan internasional dinilai mencederai aturan hukum laut dunia. Aksi penangkapan tersebut melanggar BAB VII Pasal 87, 88, dan 89 UNCLOS 1982.