Tren Baru Suap: Bukan Nyari Bebas, tapi Bikin Orang Lain Jadi Tersangka

JawaPos.com - Praktik suap dalam penegakan hukum disebut mengalami perubahan. Jika sebelumnya suap dilakukan agar seseorang terbebas dari jerat hukum, kini ada praktik suap yang disebut bertujuan membuat seseorang dihukum.

Hal itu disampaikan pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda dalam diskusi saat bedah buku Memberantas Korupsi Sembari Korupsi yang diselenggarakan Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (Kosmak) di Jakarta, Senin, (10/8). Ia menyoroti potensi penggunaan hukum untuk kepentingan tertentu dalam sebuah persaingan.

Chairul mengatakan penegakan hukum harus menggunakan instrumen yang sesuai dengan jenis kejahatan. Menurut dia, tindak pidana korupsi tidak seharusnya digunakan untuk menangani seluruh kejahatan ekonomi yang merugikan negara.

Ia mencontohkan perkara lingkungan hidup, perbankan, kehutanan, atau perdagangan yang sebenarnya telah memiliki aturan pidana khusus. Menurut dia, perkara tersebut tidak semestinya selalu dibawa ke ranah tindak pidana korupsi.

Baca Juga:Jajaran Pimpinan BGN Sambangi Kejagung, Ada Apa?

Chairul menilai penggunaan instrumen hukum yang tidak tepat dapat membuat penegakan hukum berjalan selektif. Ia juga mengkhawatirkan perubahan pola suap dalam proses hukum.

“Dulu orang menyuap untuk bebas, sekarang banyak orang menyuap supaya orang dihukum,” ujarnya.

Menurut Chairul, status tersangka dapat dimanfaatkan untuk mengubah posisi seseorang dalam sebuah persaingan kepentingan. Karena itu, ia menilai setiap proses penetapan tersangka harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak digunakan sebagai alat untuk kepentingan tertentu.

Di sisi lain, pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih menilai penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Aparat perlu menelusuri tindak pidana asal, aliran uang, dan pihak yang menikmati hasil kejahatan. Menurut Yenti, tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana asal.

“Kalau peristiwanya selalu harus ada tindak pidana asal baru ada tindak pidana TPPU,” ujarnya. Namun, kata dia, tidak semua pelaku TPPU harus merupakan pelaku tindak pidana asal.