Jelang Muktamar ke-35, Gus Lilur Ingatkan NU Tidak Boleh Dijadikan "Kendaraan Politik"

JawaPos.com - Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mengingatkan NU tidak boleh dijadikan "kendaraan" untuk mengamankan kepentingan politik siapa pun menjelang Muktamar ke-35 NU.

“NU adalah organisasi ulama. Muktamar harus menjadi forum memilih kepemimpinan berdasarkan keulamaan, integritas, kapasitas, dan kemampuan mengkhidmatkan organisasi kepada umat dan bangsa, bukan memilih karena siapa yang paling dekat dengan penguasa,” ujar Gus Lilur.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, ia menilai hal tersebut penting karena sejumlah pengurus NU juga menduduki jabatan di pemerintahan, seperti Juri Ardiantoro sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara dan Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial.

Menurut Gus Lilur, relasi antara posisi di pemerintahan dan struktur organisasi NU harus dijaga agar tidak berubah menjadi penggunaan kekuasaan negara untuk menentukan kepemimpinan organisasi keagamaan.

Oleh karena itu, ia menyerukan kepada para kiai, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan seluruh muktamirin untuk menjaga independensi Muktamar Ke-35 NU.

Gus Lilur menegaskan dirinya tidak sedang mendukung maupun menolak kandidat tertentu. Menurut dia, siapa pun yang maju dalam muktamar harus diberi kesempatan yang sama sepanjang memenuhi aturan organisasi.

Muktamar Ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla mengatakan panitia terus mempercepat persiapan Muktamar Ke-35 NU dan sejumlah kebutuhan utama telah diselesaikan.