BGN Evaluasi Total 172 SPPG di Pati Buntut Kasus Keracunan MBG

JawaPos.com — Evaluasi menyeluruh bakal dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap seluruh 172 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pati usai kejadian keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN, Trenggono, menegaskan bahwa evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat pengawasan sekaligus memastikan pembenahan tata kelola yang terus dilakukan sejak kepemimpinan baru berjalan.

“Semenjak kepemimpinan yang baru, kami sudah berupaya semaksimal mungkin memperbaiki tata kelola, kemudian menyiapkan dapur-dapur ini dengan baik. Namun, di antara semua ada satu-dua mungkin yang tidak sesuai dengan SOP, tidak patuh terhadap tahapan-tahapan penyiapan makanan. Ini yang harus kita evaluasi terus,” ujar Trenggono, Kamis (10/9).

Karena itu, Trenggono menegaskan BGN tidak akan memberikan toleransi terhadap SPPG yang berdasarkan hasil evaluasi dinilai tidak layak atau tidak mampu memenuhi standar keamanan dalam penyediaan makanan.

“SPPG seperti yang saya sampaikan yang lalu, yang jelas di-suspend. Mungkin kalau dapurnya jelek, suspend permanen. Itu sudah komitmen kita di BGN,” tegasnya.

Baca Juga:Resmi, BGN Coret 1.653 Sekolah Elite dari Daftar Penerima MBG

Sementara itu, Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti evaluasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap seluruh SPPG di wilayahnya. Pemeriksaan akan dilakukan bersama jajaran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk memastikan kondisi serta kesiapan masing-masing dapur.

“Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur. Kami pastikan minggu depan kami akan datang langsung ke semua SPPG untuk mengecek fasilitas dan kemampuan dapur itu melayani penerima manfaat di Kabupaten Pati,” ujar Chandra.

Menurutnya, pemeriksaan tidak hanya akan melihat kondisi fisik dapur, tetapi juga kemampuan masing-masing SPPG dalam melayani jumlah penerima manfaat. Hal ini penting untuk memastikan kapasitas dapur sebanding dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

“Misalkan dapur ini kecil, dia ternyata mendapatkan pengelolaan manfaat ini sampai 2.500 sampai 3.000. Itu yang akan kami evaluasi,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi akan melibatkan berbagai unsur untuk memastikan pemeriksaan dilakukan secara komprehensif. Pemerintah Kabupaten Pati akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Kodim, Polres, serta seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Pati.