Gede Pasek Soroti Penunjukan Pratikno dan Listyo Sigit Terparkir di Istana: Dinaikkan untuk Diredam

I Gede Pasek Suardika, kuasa hukum terdakwa Moch Subchi Azal Tsani Alias Mas Bechi usai persidangan di PN Surabaya, Senin (12/9). Meyliana Eriyanti/JawaPos.com

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika menyoroti komposisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, jumlah anggota Wantimpres yang mencapai 26 orang memiliki makna politik tersendiri.

Pasek membandingkan komposisi tersebut dengan pemerintahan sebelumnya. Pada era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), jumlah anggota Wantimpres masing-masing hanya sembilan orang.

Ia menilai konsep lembaga pemberi pertimbangan kepada kepala negara sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru dalam sejarah politik Nusantara. Menurutnya, terdapat kemiripan dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai penasihat raja pada masa kerajaan.

"Konsep DPA lalu Wantimpres sebenarnya konsep yang mirip diperankan dalam jaman kerajaan di Nusantara. Setiap Raja akan memiliki Bhagawanta Raja. Jika dulu biasanya diisi para pendeta yang memiliki kesucian, pendalaman sastra berbagai keilmuan serta kemampuan waskita yang kuat, maka saat ini diisi aneka profesi dengan karakter beragam," kata Gede Pasek dalam unggahan pada akun media sosial Facebook pribadinya, Minggu (4/10).

Pasek melihat lonjakan jumlah anggota Wantimpres di era Prabowo sebagai bagian dari strategi politik. Ia menilai, tidak mungkin Prabowo menempatkan begitu banyak orang dalam satu lembaga tanpa pertimbangan tertentu.

Selain jumlah anggota, Pasek juga menyoroti latar belakang serta konfigurasi politik orang-orang yang ditempatkan di dalamnya. Ia menyebut terdapat beragam tafsir terhadap keputusan tersebut, mulai dari pembagian jabatan hingga persoalan konsistensi kebijakan efisiensi anggaran.

"Selain jumlah, yang menarik adalah formasi yang dibangun Prabowo kali ini. Tentu banyak analisa yang muncul, dari sekadar bagi-bagi jabatan atau inkonsistensi pencanangan program efisiensi dalam kebijakan hingga angka Rp 76,5 juta per bulan per orang untuk mereka dari APBN," ujar Pasek.

Menurut dia, keberadaan berbagai kelompok dengan latar politik berbeda dalam satu lembaga justru dapat menjadi instrumen untuk mengendalikan kekuatan politik secara lebih terukur. Ia mencontohkan keberadaan Rocky Gerung yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintahan Jokowi bersama figur yang memiliki kedekatan kuat dengan Jokowi.