Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
Author avatar - Image
Kamis, 19 November 2026 | 14.48 WIB

Hari Ini DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Komisi III Jamin Pemulihan Hak Korban

Ilustrasi ruang Sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Ilustrasi ruang Sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bakal disahkan DPR RI dalam rapat paripurna tingkat II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Rencana pengesahan itu dilakukan setelah mendapatkan persetujuan antara DPR RI dan Pemerintah dalam pembicaraan tingkat I di Gedung DPR, Rabu (18/11) kemarin.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath memastikan pengembalian kerugian kepada korban menjadi salah satu poin utama dalam RUU Perampasan Aset.

Menurut Rano, regulasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk memperkuat upaya negara dalam merampas hasil tindak kejahatan, tetapi juga memastikan masyarakat yang menjadi korban memperoleh kembali hak-haknya.

“Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk: uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset,” kata Rano kepada wartawan, Kamis (19/11).

Ia menjelaskan, kesepakatan pada pembicaraan tingkat I merupakan buah dari proses panjang yang melibatkan pimpinan dan seluruh anggota Komisi III DPR bersama pemerintah. Rano turut mengapresiasi peran Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan regulasi tersebut.

“Ini perjuangan yang cukup panjang. Pimpinan dan anggota Komisi III bekerja bersama, menyerap aspirasi masyarakat dan mendalami masukan ahli. Bapak Sufmi Dasco Ahmad juga terus mengawal sampai pembahasan ini bisa dituntaskan dan disepakati pada tingkat I,” tegasnya.

Rano berpandangan, ketentuan mengenai pengembalian aset kepada korban menjadi jawaban atas persoalan yang selama ini kerap muncul dalam penanganan berbagai tindak kejahatan. Salah satunya adalah kasus penipuan investasi yang menyebabkan kerugian finansial bagi masyarakat dalam jumlah besar.

Sebab, proses hukum terhadap pelaku belum tentu secara otomatis membuat korban mendapatkan kembali uang atau aset yang telah hilang. Dalam banyak kasus, korban masih harus menghadapi proses panjang untuk memperjuangkan pemulihan kerugian mereka.

“Bagi korban, pelaku dihukum itu penting. Tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali untuk melanjutkan hidup. Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas,” jelasnya.

Editor: Mohamad Nur Asikin

Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore