Momentum Koreksi Kekuasaan

DALAM berbagai konteks, kita sering bergurau dengan menggunakan istilah "monyet" atau nama binatang lainnya kepada orang yang kita kenal.

Namun, dalam konteks tertentu, penggunaan tersebut menjadi berbeda. Konteks di atas jika dialamatkan kepada seseorang atau sekumpulan orang yang dikecewakan, terlebih lagi dalam kurun waktu yang panjang, bisa berwujud kekerasan dan menampilkan watak pelaku, rasis!

Rasisme yang terjadi pada saudara-saudara kita dari Papua di Surabaya beberapa waktu lalu adalah bentuk konkret dari gambaran di atas. Peristiwa rasisme terhadap mahasiswa Papua di tanah Jawa justru menunjukkan fakta lain dari yang selama ini ada. Bahwa kita melihat berbeda saudara-saudara kita yang berasal dari Papua. Dengan mudahnya sebagian dari kita melontarkan kata "monyet".

Pernyataan monyet tersebut keluar dengan mudah karena para pelaku meyakini bahwa patahnya tiang bendera dan runtuhnya Sang Merah Putih sebagai ulah dari mahasiswa Papua. Tanpa mengecek fakta siapa yang membuatnya rusak.

Gambaran itu menyulut luas amuk, amarah, rusuh, dan operasi keamanan serta berbagai boikot seperti blocking internet. Ternyata, respons dari peristiwa rasisme itu menunjukkan keberulangan sikap negara yang gagal memahami derita panjang Papua.

Peristiwa rasisme Surabaya hanya sulut ledak dari cara pandang dan oleh karena itu salah cara memperlakukan Papua. Bukan mencari pelaku rasisme, negara buru-buru menutup akses internet. Menutup akses informasi, tapi tidak menghadirkan integritas untuk memberikan informasi adalah pekerjaan memperburuk suasana.

Selain itu, langkah negara melakukan tindakan standar seperti mengirim pasukan adalah hal yang sering terjadi. Itu berujung derita pada banyak warga di perkampungan akibat kekerasan aparat. Presiden pun hanya bisa berucap Mace-Pace bla bla bla...

Masalah Papua adalah masalah yang luas, dalam, dan telah berlangsung lama. Sepatutnya negara mengambil momentum ini. Hadir dan bekerja serta menunjukkan integritasnya. Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan. Pertama, presiden langsung memimpin upaya perdamaian hari-hari ini di tengah amuk massa dengan cara intensif bertemu serta bergumul mencari bahasa, cara, dan aksi bersama para pemimpin Papua. Jika presiden bisa berkampanye saat pemilu, kenapa saat genting malah kabur?

Kedua, ke depan presiden harus tegas memimpin satu pendekatan baru. Yaitu, audit masalah bisnis dan keamanan di Papua. Kemiskinan, penderitaan, dan pelanggaran HAM di Papua jelas merupakan akibat dari praktik bisnis di Papua. Praktik bisnis di Papua menyedot hasrat perampokan dan rebutan kenikmatan di Papua. Berbagai pengaruh dan manuver terjadi. Tidak hanya dalam skala lokal, tapi juga nasional hingga internasional. Praktik bisnis di Papua harus diaudit dan disusun yang berbasis pada strategi pemulihan, partisipatif, dan local oriented.

Ketiga, presiden dan pemerintah pusat harus menunjukkan upaya serius memerangi diskriminasi. Tidak sekadar mencari siapa pengumpat "monyet", tetapi juga memerangi diskriminasi dalam berbagai hal. Terutama dalam soal penegakan hukum.

Untuk itu, negara ini jangan membuat malu dirinya dengan tampil seolah sebagai penjajah bagi orang Papua, lalu sebagai petugas keamanan bagi para investor. Kalau kita punya hukum, gunakan secara adil dan baik. Ini waktu yang tepat untuk koreksi kekuasaan. (*)

*) Aktivis; pendiri Lokataru Foundation