Anggaran Pilkada 2018 Rp 15,2 T, Politikus PDIP: Wajar Kalau Segitu

JawaPos.com - DPR membantah anggaran untuk Pilkada serentak 2018 memakan anggaran yang fantastis dengan angka Rp 15,2 triliun. Alasannya jumlah daerah yang menggelar pemilihan lima tahunan itu mencapai 171 daerah. Angka itu jauh lebih besar dibanding 2017 yang hanya sebanyak 101 daerah.

Angka anggaran sebesar Rp 15,2 triliun itu diketahui tertulis di dalam APBN 2018. Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan menegaskan, anggaran yang telah disepakati itu bukan angka yang fantastis. Sebab, kenaikan anggaran itu ditenggarai dengan meningkatnya jumlah daerah pelaksana Pilkada serentak 2018.

"Kemarin kan 101 daerah, sekarang kan 171. Kemudian sekarang ini pilkada provinsi banyak dan provinsinya besar-besar, luas wilayahnya besar, jumlah pemilihnya besar, daftar pemilihnya besar," sebut Arteria kepada JawaPos.com, Senin (18/12).

Adapun daerah yang cukup luas yang menyelenggarakan Pilkada seperti Jabar, Jateng, dan Jatim. Ketiga daerah itu dibebutnya sama dengan tiga per empat Indonesia. "Wajar saja kalau ada peningkatan," sambung politikus PDIP itu.

Menurut Arteria, Pilkada serentak 2018 yang dibekali dengan anggaran Rp 15,2 triliun itu diprediksi diprediksi akan menghadirkan kualitas demokrasi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. "Saya beropini kualitas demokrasinya bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen akan menggunakan dana tersebut secara transparan dan kompatibel. Tujuannya, agar meminimalisir kecurangan dan penyalahgunaan anggaran oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Kan semuanya dapat dilihat di website KPU, jadi masyarakat dapat melihat," kata Komisioner KPU Viryan saat dihubungi JawaPos.com.