<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1659076299609.jpg" alt="Ilustrasi KPU. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan akan menelusuri laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang disebut menelan biaya hingga Rp 90 miliar.&nbsp; Laporan itu menjadi sorotan publik setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi etik peringatan keras terhadap Ketua hingga Komisioner KPU RI. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan mencermati secara mendalam hasil putusan DKPP yang dapat menjadi bahan tambahan dalam proses telaah laporan masyarakat.&nbsp; &ldquo;Kami tentu nanti akan mempelajari putusan dari DKPP tersebut, fakta-fakta yang terungkap seperti apa, dan itu tentunya akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK dalam menindaklanjuti laporan aduan masyarakat tersebut,&rdquo; kata Budi kepada wartawan, Selasa (28/10). Budi menjelaskan, laporan terkait dugaan penggunaan jet pribadi tersebut saat ini masih berada pada tahap verifikasi awal di bagian pengaduan masyarakat KPK. Karena itu, pihaknya belum dapat membeberkan detail perkembangan kasus maupun materi aduan yang dilaporkan.&nbsp; &ldquo;Namun karena memang ini tahapannya masih di pengaduan masyarakat, kami belum bisa menyampaikan secara detil materi maupun progressing-nya atau perkembangannya dari tindak lanjut atas laporan aduan tersebut,&rdquo; ujarnya. Ia menegaskan, KPK tetap berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penanganan laporan masyarakat. Meski begitu, penyampaian perkembangan laporan tetap dilakukan secara tertutup untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan pelapor.&nbsp; &ldquo;Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas KPK, maka atas setiap laporan aduan masyarakat, KPK pasti selalu sampaikan update perkembangannya kepada pihak pelapor, dan itu sifatnya tertutup atau rahasia,&rdquo; jelas Budi. Lebih lanjut, Budi menekankan prinsip kerahasiaan tersebut penting untuk melindungi identitas pelapor dan memastikan proses penanganan laporan berjalan objektif tanpa tekanan eksternal.&nbsp; &ldquo;Nah ini juga sekalian bertujuan untuk menjaga kerahasiaan identitas pihak pelapor, sekaligus menjaga kerahasiaan materi pelaporan,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin beserta empat anggotanya, yakni Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz. <h2>DKPP: KPU Menyalahgunakan Pengadaan Jet Pribadi&nbsp;</h2> Sanksi itu diberikan setelah mereka terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Putusan ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (21/10). Dalam pertimbangannya, DKPP menilai para teradu telah menyalahgunakan pengadaan jet pribadi dalam tahapan Pemilu 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengadaan jet pribadi tersebut dirancang untuk memantau dan memastikan distribusi logistik Pemilu di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, berdasarkan bukti rute dan daftar penumpang (passenger list), DKPP menemukan ketidaksesuaian antara tujuan penggunaan dan pelaksanaan di lapangan. &ldquo;Pada faktanya, berdasarkan bukti rute jet pribadi dan passenger list sebanyak 59 kali perjalanan, tidak ditemukan satu pun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik," ucap Anggota Majelis DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. DKPP menyebut, penggunaan jet pribadi itu disalahgunakan tidak sebagaimana tujuan awal penyewaannya. "Tetapi justru digunakan untuk kegiatan monitoring gudang logistik, menghadiri bimbingan teknis KPPS, kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pasca pemilu serentak, penyerahan santunan untuk petugas badan adhoc, dan monitoring kesiapan serta pelaksanaan PSU di Kuala Lumpur,&rdquo; jelasnya. DKPP juga mencatat, anggaran yang digunakan untuk sewa jet pribadi tersebut mencapai Rp 90 miliar. Dana itu disebut bersumber dari anggaran Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun Anggaran 2024. Menurut DKPP, penggunaan anggaran dalam jumlah besar tanpa pertimbangan efisiensi dan akuntabilitas telah mencederai prinsip penyelenggaraan pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas.&nbsp; "Terungkap dalam sidang pemeriksaan, bahwa pagu anggaran pengadaan sewa dukungan kendaraan distribusi logistik untuk kegiatan monitoring dan evaluasi logistik Pemilu 2024, dengan kode RUP469 dan seterusnya, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 90 miliar. Pelaksanaan kontrak anggaran tersebut berlangsung pada Januari hingga Februari 2024," pungkas Sandi.

KPK menelusuri dugaan korupsi KPU terkait penggunaan jet pribadi yang menelan biaya Rp 90 miliar, setelah DKPP menjatuhkan sanksi etik.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Pemakaian Jet Pribadi KPU Berbiaya Rp 90 Miliar di Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/30-Januari-2024-Mardani-Ali-Sera-1759187499.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera (fraksi.pks.id)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera (fraksi.pks.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyayangkan munculnya kasus pengadaan jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berujung pada sanksi peringatan keras terhadap ketua dan empat anggotanya. Ia menilai, peristiwa ini menunjukkan adanya pelanggaran serius dalam tata kelola anggaran negara serta meruntuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. &ldquo;Saya tentu sedih dengan sanksi ini. Apalagi dalam persidangan terbukti ada salah alokasi peruntukan,&rdquo; kata Mardani kepada wartawan, Kamis (23/10). Mardani menegaskan, alasan penggunaan jet pribadi untuk kepentingan monitoring logistik tidak masuk akal baik dari sisi rasionalitas maupun administrasi. Apalagi, hasil pemeriksaan DKPP menunjukkan dari 59 kali penggunaan, tidak satu pun dilakukan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), melainkan di daerah yang memiliki penerbangan komersial reguler. &ldquo;Ini menunjukkan ketidaktepatan justifikasi dan pelanggaran asas efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara,&rdquo; tegasnya. Politikus PKS itu menekankan, sanksi ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh penyelenggara pemilu agar tetap menjunjung tinggi asas kepatutan dan etika, terutama dalam penggunaan dana publik.&nbsp; &ldquo;Profesional itu bermakna uang yang dikeluarkan harus sebanding dengan hasilnya,&rdquo; ujarnya. Mardani menilai kasus ini membuka tabir lemahnya mekanisme pengawasan internal dan akuntabilitas publik di tubuh KPU, terutama dalam mengelola anggaran besar yang digunakan untuk tahapan pemilu.&nbsp; Ia pun mendorong dilakukan audit menyeluruh oleh BPK serta evaluasi sistem keuangan KPU oleh Kementerian Keuangan dan KemenPAN-RB, termasuk untuk aspek perjalanan dinas, pengadaan logistik, dan pembiayaan sosialisasi. &ldquo;KPU tidak boleh hanya sibuk mengurus hal teknis pemilu tapi abai terhadap prinsip tata kelola yang bersih dan transparan. Reformasi kelembagaan harus ditempuh agar penyelenggara pemilu kembali menjadi teladan integritas publik,&rdquo; ujarnya. Mardani juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan demokrasi, khususnya di bidang penyelenggaraan pemilu.&nbsp; &ldquo;Kasus ini juga menjadi catatan untuk publik. Teruslah awasi dan laporkan jika ada peluang penyimpangan,&rdquo; tuturnya. Ia menegaskan, kasus ini tak boleh berhenti pada sanksi etik semata. Jika terbukti ada pelanggaran administratif atau penyalahgunaan keuangan negara, pemerintah dan aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti secara transparan.&nbsp; &ldquo;Kami akan memastikan agar pengawasan DPR terhadap KPU diperketat dalam pembahasan anggaran berikutnya. KPU harus kembali menjadi lembaga yang dihormati, bukan dipertanyakan moralitasnya,&rdquo; pungkasnya. Sebagaimana diketahui, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU Afifuddin dan empat anggota lainnya, yaitu Idham Holik, Persada Harahap, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat.&nbsp; DKPP menemukan adanya pagu anggaran senilai Rp 90 miliar dari APBN yang dialokasikan untuk penyewaan jet pribadi dalam rangka monitoring dan evaluasi logistik Pemilu 2024. Dalam sidang DKPP terungkap bahwa pesawat jet tersebut pernah digunakan untuk berbagai perjalanan, termasuk ke Bali dengan agenda pemantauan logistik dan sortir-lipat suara, serta ke Kuala Lumpur, Malaysia, guna mengecek perhitungan suara di daerah pemilihan luar negeri. Selain itu, jet pribadi juga dipakai untuk kegiatan fit and proper test calon anggota KPU di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Riau, dan Kalimantan Timur. &nbsp;

Kasus jet pribadi KPU RI berujung sanksi, Legislator PKS dorong audit BPK untuk evaluasi keuangan dan transparansi.

Buntut KPU RI Disanksi Soal Jet Pribadi, Legislator PKS Dorong Audit BPK untuk Evaluasi Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/29/Zio2ByKuetO9YI7gPQfYg29JYSuVeB5euppynVb5-1625893584.jpg" alt="Komisi A DPRD Surabaya berkonsultasi ke KPU RI soal penataan ulang daerah pemilihan (Dapil). (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Komisi A DPRD Surabaya berkonsultasi ke KPU RI soal penataan ulang daerah pemilihan (Dapil). (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Komisi A DPRD Surabaya mengambil langkah politik dengan berkonsultasi ke KPU RI. Jumlah warga Surabaya yang terus bertambah hingga tiga juta jiwa, membuat penataan daerah pilihan (dapil) perlu dilakukan.&nbsp; Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menjelaskan, melihat data konsolidasi bersih (DKB) dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Surabaya pada semester I tahun ini (2025), &nbsp;jumlah penduduk kota pahlawan mencapai 3.008.760 jiwa.&nbsp; Yakni &nbsp;1.489.658 laki-laki &nbsp;dan 1.519.102 perempuan. Angka tersebut &nbsp;relatif stabil dibanding pada 2024. Yaitu 3.017.382 jiwa pada Semester I&nbsp; dan 3.018.022 jiwa di semester II. Dengan jumlah penduduk menembus 3 juta, menurut Yona, Surabaya seharusnya memiliki hingga 55 kursi DPRD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. "Namun ketidakmerataan distribusi penduduk di dapil menimbulkan persoalan representasi," kata Yona.&nbsp; Melihat kondisi yang terjadi penataan dapil perlu dilakukan. Tujuannya, sebagai pemerataan suara. Agar tidak salah langkah, lanjut Yona, pihaknya berkonsultasi dengan KPU RI untuk &nbsp;mencari kepastian hukum soal penataan ulang dapil pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. "Kami ingin mendapat arahan yang jelas agar masyarakat tidak bingung dengan wacana yang berkembang," ujar Yona. Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menambahkan, ada salah satu dapil di Surabaya kini menampung hampir satu juta penduduk. Jika dibagi rata, ke depan Surabaya dapat memiliki lebih dari lima dapil. Pemekaran tersebut menurut dia, penting dilakukan agar keterwakilan warga lebih proporsional.&nbsp;Fenomena yang terjadi saat ini membuka peluang penataan ulang kursi atau pemekaran dapil di Surabaya. "Kami berharap representasi politik di sini (Surabaya) benar-benar adil dan setara," tandas Syaifuddin Zuhri.&nbsp; Setelah berkonsultasi dengan KPU RI, pihaknya akan menggelar rapat bersama KPU Surabaya, Bawaslu, dan Pemkot Surabaya.&nbsp;

DPRD Surabaya konsultasi ke KPU RI untuk penataan daerah pilihan akibat pertumbuhan penduduk yang mencapai 3 juta jiwa

Dapil Surabaya Berpotensi Dirombak, DPRD Konsultasi ke KPU RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/JKT_-Raker-dan-RDP-mengenai-persiapan-penyelenggaraan-pemilihan-ulang_SALMAN-TOYIBI-5-3849192923.jpg" alt="Ketua KPU Mochammad Afifuddin (kanan) bersama Anggota KPU Idham Holik (kiri) mengikuti rapat kerja dan RDP dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Mochammad Afifuddin (kanan) bersama Anggota KPU Idham Holik (kiri) mengikuti rapat kerja dan RDP dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Protes atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 731/2025 yang dinilai janggal membuat KPU mengubah sikap. Akhirnya KPU membatalkan Keputusan KPU RI tersebut. Keputusan itu sempat membuat kontroversi karena dibuat jauh setelah pemilu usai yang seakan menutupi sesuatu.&nbsp; Ketua KPU Mochammad Afifuddin menuturkan bahwa secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.&nbsp; "KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait keputusan pengecualian informasi publik, salah satunya Komisi Informasi Pusat (KIP)," urainya.&nbsp; Dia mengungkapkan peraturan tersebut sebenarnya dibuat untuk menyesuaikan Peraturan KPU, Undang-Undang Pemilu maupun undang-undang terkait lainnya. "KPU juga harus memedomani hal tersebut sebagaimana saya sampaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan juga ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi," ujarnya. Usai mengumumkan pembatalan itu, dia mengapresiasi pendapat publik yang banyak disuarakan lewat media sosial. Hal itu merupakan bentuk partisipasi publik terkait Keputusan KPU Nomor 731 tersebut. "KPU dalam dinamika beberapa hari terakhir mengapresiasi partisipasi publik, masukkan, kritik publik dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan akuntabel serta terbuka," paparnya.&nbsp; Sementara itu, Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan, keputusan itu agak aneh dan membingungkan. Sebab dikeluarkan jauh setelah pemilu usai. "Jelas ini melanggar banyak prinsip pemilu," paparnya.&nbsp; Menurutnya, ada beberapa kemungkinan mengapa KPU membuat aturan janggal ini. Diantaranya, perlindungan reputasi atau Risiko Hukum, sebab ada indikasi bahwa beberapa dokumen pendaftaran mengandung informasi yang rentan dipersoalkan&mdash;misalnya kontroversi ijazah, laporan harta kekayaan, atau status pajak calon tertentu. "Ada kemungkinan ini upaya membatasi sengketa pasca-Pemilu, dengan menutup dokumen-dokumen tersebut, KPU bisa jadi sedang berusaha menghindari pembongkaran kesalahan administratif yang bisa memicu delegitimasi hasil pemilu," terangnya.&nbsp; Bisa jadi ini adalah upaya KPU untuk menutupi kesalahan yang mereka lakukan dalam pemilu lalu. "Malah akibatnya, dengan ini, publik bisa mempertanyakan kembali legitimasi pemilu lalu," paparnya.&nbsp; Tak hanya itu, lanjutnya, bisa jadi KPU berada di bawah tekanan elite politik tertentu yang berkepentingan dengan dokumen persyaratan calon untuk menutup akses publik. "Hal ini mengingat periode pasca-pemilu rawan gugatan atau investigasi. Publik bisa saja curiga bahwa keputusan ini terkait dengan kasus ijazah Wakil Presiden terpilih yang kini banyak dipertanyakan dan dipersoalkan publik," paparnya. (*)

KPU membatalkan penutupan dokumen persyaratan capres dan wapres setelah protes publik, menanggapi dugaan adanya kesalahan dalam pemilu

Keputusan KPU Menutup Dokumen Persyaratan Capres-Wapres Dibatalkan: Dicurigai Untuk Menutupi Kesalahan

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/JKT_-Raker-dan-RDP-mengenai-persiapan-penyelenggaraan-pemilihan-ulang_SALMAN-TOYIBI-2-3201986723.jpg" alt="Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengikuti rapat kerja dan RDP dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengikuti rapat kerja dan RDP dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang sebelumnya menetapkan dokumen persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi yang dikecualikan. Ketua KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan, keputusan ini diambil setelah KPU menggelar rapat khusus untuk merespons masukan publik. Ia menegaskan, KPU berkomitmen menjaga keterbukaan informasi serta memastikan pemilu berlangsung transparan dan akuntabel. &ldquo;Secara kelembagaan, kami memutuskan untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan,&rdquo; kata Afif dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (16/9). Afif menegaskan, KPU akan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ia menambahkan, penerbitan aturan sebelumnya tidak dimaksudkan untuk melindungi pihak tertentu, melainkan menyesuaikan dengan regulasi internal KPU.&nbsp; &ldquo;Keputusan tersebut dibuat murni untuk penyesuaian pengaturan, bukan untuk menutupi informasi,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Afif menyampaikan apresiasi atas kritik dan partisipasi publik setelah aturan tersebut diterbitkan. Menurutnya, masukan masyarakat penting untuk menjaga integritas dan keterbukaan pemilu. Sebagai tindak lanjut, KPU akan berkoordinasi dengan Komisi Informasi dan pihak terkait guna memastikan tata kelola data serta dokumen pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak hanya berlaku untuk dokumen Pilpres, tetapi juga data pemilu lain yang dapat diakses publik. &ldquo;Seluruh langkah KPU akan tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku, dengan memastikan hak publik atas informasi tetap terjamin,&rdquo; pungkas Afif. Sebelumnya, KPU RI sempat merilis aturan baru yang dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025. Aturan itu menetapkan 16 jenis dokumen yang dikecualikan dari akses publik, di antaranya daftar riwayat hidup, profil, ijazah, dan rekam jejak capres-cawapres. </div>

KPU RI resmi membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang sebelumnya menetapkan dokumen persyaratan capres-cawapres info dikecualikan

Ini Alasan KPU Batalkan Aturan Capres-Cawapres Tak Ungkap Ijazah ke Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/15/WhatsApp-Image-2025-09-10-at-123604-1-2086609930.jpg" alt="Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Setwapres)" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Setwapres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan, hingga kini identitas capres-cawapres Pemilu 2024 masih dapat diakses publik, termasuk data milik Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dalam data KPU RI, sebagaimana dikutip pada laman infopemilu.kpu.go.id, menampilkan riwayat hidup dan motivasi Gibran menjadi cawapres. Bahkan, daftar riwayat pendidikan juga masih dapat diakses publik. Gibran tercatat menempuh pendidikan SD di SD Negeri Mangkubumen Kidul 16 pada 1993-1999. Sementara pada jenjang SMP, Gibran mengenyam pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta pada 1999-2002. Hal yang menarik, Gibran tercatat menempuh pendidikan SMA di luar negeri selama lima tahun. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu tercatat menempuh SMA di Orchid Park Secondary School Singapore pada 2002-2004, dan UTS Insearch Sydney pada 2004-2007. Suami Selvi Ananda itu kemudian melanjutkan jenjang studi S1 di MDIS Singapore pada 2007-2009. Terpisah, Wakil Ketua KPU Idham Holik memastikan, sampai saat ini publik dapat mengakses identitas capres-cawapres. Pernyataan ini disampaikan menyikapi terbitnya Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Capres dan Cawapres sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan. "Sejak pencalonan Pilpres 2024 lalu sampai saat ini, publik masih dapat mengakses profil atau riwayat hidup calon presiden atau calon wakil presiden," kata Idham kepada JawaPos.com, Selasa (16/9). Ia menepis anggapan bahwa KPU melindungi data diri Jokowi dan Gibran yang saat ini tengah menghadapi gugatan di pengadilan. "Sampai saat ini dapat diakses. Publikasi profil ini atas seizin dan sepengetahuan calon dalam Pilpres 2024 lalu," pungkasnya.

KPU RI memastikan identitas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Pemilu 2024 masih dapat diakses publik, termasuk riwayat pendidikan.

KPU Belum Tutup Informasi Gibran saat Daftar Cawapres, Tercatat SMA Selama 5 Tahun di Singapura dan Australia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/debat-capres-ke-4-jokowi-diklaim-punya-kejutan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Pilpres 2024" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pilpres 2024</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi yang Dikecualikan KPU. Keputusan KPU 731/2025 itu mengatur sejumlah dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden bersifat tertutup dan tidak dapat diakses bebas oleh publik. "Menetapkan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan KPU," bunyi diktum kesatu Keputusan KPU 731/2025, dikutip Minggu (14/9). Keputusan KPU itu diterbitkan dan ditandatangani Ketua KPU Mochammad Afifuddin, pada Kamis 21 Agustus 2025. Aturan itu memuat 16 poin dokumen yang dikecualikan, dengan alasan perlindungan data pribadi para calon. "Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yaitu dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden," tulis diktum kedua. KPU menetapkan masa pengecualian dokumen tersebut berlaku selama lima tahun. Namun, jika ingin mengungkap dokumen tersebut harus memberikan persetujuan tertulis, dan pengungkapan data pribadi tersebut berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Beberapa dokumen yang dikecualikan dari akses publik antara lain: 1. Foto kopi KTP dan akta kelahiran 2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Mabes Polri 3. Surat keterangan kesehatan 4. Tanda terima laporan harta kekayaan 5. Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri 6. Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DRD dan DPD. 7. Fotokopi NPWP 8. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak&nbsp; 9. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama 10. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agutus 1945 11. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih 12. Bukti kelulusan berupa foto kopi ijazah 13. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G 30 S/ PKI 14. Surat pernyataan bermaterai kesediaan diusulkan sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden secara berpasangan 15. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota TNI, Polri, dan PNS sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilu 16. Surat pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN atau BUMD

KPU menerbitkan aturan baru tentang dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang bersifat rahasia

KPU Terbitkan Aturan Baru Rahasiakan 16 Poin Dokumen Capres-Cawapres, Termasuk Ijazah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/JKT_-Raker-dan-RDP-mengenai-persiapan-penyelenggaraan-pemilihan-ulang_SALMAN-TOYIBI-5-3849192923.jpg" alt="Ketua KPU Mochammad Afifuddin (kanan) bersama Anggota KPU Idham Holik (kiri) mengikuti rapat kerja dan RDP dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Mochammad Afifuddin (kanan) bersama Anggota KPU Idham Holik (kiri) mengikuti rapat kerja dan RDP dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menjelaskan alasan di balik terbitnya Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi yang Dikecualikan KPU. Keputusan yang diteken pada 21 Agustus 2025 itu mengatur sejumlah dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), termasuk ijazah, bersifat dikecualikan dan tidak dapat diakses bebas oleh publik. Afif menjelaskan, aturan tersebut mengacu pada Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU RI, provinsi, dan kabupaten/kota, yang telah diubah menjadi PKPU Nomor 11 Tahun 2024. &ldquo;Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 menetapkan bahwa beberapa dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden dikecualikan dalam jangka waktu lima tahun, kecuali pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau dokumen tersebut berkaitan dengan jabatan publik,&rdquo; kata Afif kepada wartawan, Senin (15/9). Merujuk Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, lanjut Afif, informasi publik tertentu dapat dikecualikan demi kepatutan, kepentingan umum, serta perlindungan yang lebih besar dibanding risiko jika informasi dibuka. Menurutnya, KPU telah melakukan uji konsekuensi sebelum menetapkan dokumen yang dikecualikan. Dalam lampiran keputusan disebutkan, &ldquo;Konsekuensi bahaya jika informasi dibuka adalah dokumen persyaratan capres-cawapres dapat mengungkap informasi pribadi seseorang". "Sebagaimana juga yang diperintahkan dalam Pasal 19 UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," imbuhnya. Beberapa dokumen yang dikecualikan dari akses publik antara lain: 1. Fotokopi KTP dan akta kelahiran 2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Mabes Polri 3. Surat keterangan kesehatan 4. Tanda terima laporan harta kekayaan 5. Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri 6. Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DRD dan DPD. 7. Fotokopi NPWP 8. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak&nbsp; 9. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama 10. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agutus 1945 11. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih 12. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah 13. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G 30 S/ PKI 14. Surat pernyataan bermaterai kesediaan diusulkan sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden secara berpasangan 15. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota TNI, Polri, dan PNS sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilu 16. Surat pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN atau BUMD

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan alasan ijazah capres-cawapres dikecualikan dari akses publik, berdasarkan keputusan terbaru.

Keputusan KPU: Ijazah Capres-Cawapres Tak Bisa Diakses Tanpa Persetujuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/JKT_Prabowo-Gibran-mendaftar-Pilpres-2024_Salman-Toyibi1-3866455543.jpg" alt="Bacapres Prabowo Subianto dan bacawapres Gibran Rakabuming Raka menyapa relawan saat menuju Gedung KPU untuk pendaftaran capres dan cawapres di Jakarta, Rabu (25/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Bacapres Prabowo Subianto dan bacawapres Gibran Rakabuming Raka menyapa relawan saat menuju Gedung KPU untuk pendaftaran capres dan cawapres di Jakarta, Rabu (25/10/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi yang Dikecualikan KPU. Keputusan KPU 731/2025 itu mengatur sejumlah dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden bersifat tertutup dan tidak dapat diakses bebas oleh publik. "Menetapkan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan KPU," bunyi diktum kesatu Keputusan KPU 731/2025, dikutip Minggu (14/9). Keputusan KPU itu diterbitkan dan ditandatangani Ketua KPU Mochammad Afifuddin, pada Kamis 21 Agustus 2025. Aturan itu memuat 16 poin dokumen yang dikecualikan, dengan alasan perlindungan data pribadi para calon. "Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yaitu dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden," tulis diktum kedua. KPU menetapkan masa pengecualian dokumen tersebut berlaku selama lima tahun. Namun, jika ingin mengungkap dokumen tersebut harus memberikan persetujuan tertulis, dan pengungkapan data pribadi tersebut berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Beberapa dokumen yang dikecualikan dari akses publik antara lain: 1. Fotokopi KTP dan akta kelahiran 2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Mabes Polri 3. Surat keterangan kesehatan 4. Tanda terima laporan harta kekayaan 5. Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri 6. Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DRD dan DPD. 7. Fotokopi NPWP 8. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak&nbsp; 9. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama 10. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agutus 1945 11. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih 12. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah 13. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G 30 S/ PKI 14. Surat pernyataan bermaterai kesediaan diusulkan sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden secara berpasangan. 15. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota TNI, Polri, dan PNS sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilu 16. Surat pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN atau BUMD

KPU menerbitkan aturan baru tentang dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang bersifat rahasia.

KPU Rahasiakan 16 Dokumen Capres-Cawapres, Termasuk Ijazah

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rm:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/JKT_Sidang-Lanjutan-Hasto_SALMAN-TOYIBI-6JPG-3539510321.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi Harun Masiku dan pemberian suap, Hasto Kristiyanto saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi Harun Masiku dan pemberian suap, Hasto Kristiyanto saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membeberkan bahwa mantan kader PDIP Saeful Bahri pernah meminta uang kepada mantan calon anggota legislatif (caleg) Anggota DPR RI 2019-2024, Harun Masiku. Ia mengklaim, dirinya memberikan teguran keras atas tindakan Saeful Bahri tersebut. Permintaan uang itu berkaitan dengan pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) agar Harun Masiku bisa duduk menjadi Anggota DPR. "Saya menerima laporan bahwa saudara Saeful meminta dana kepada Harun Nasiku, maka, kemudian tindakan saya adalah memberikan teguran keras kepada saudara Saeful Bahri," kata Hasto saat menjalani sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/6). Ia mengklaim, pernah meminta kepada Harun Masiku untuk tidak memberikan uang sepeserpun kepada Saeful Bahri. Karena itu, Saeful Bahri diminta untuk datang ke Rumah Aspirasi yang berada di Jalan Sultan Syahrir, Jakarta Pusat. Hasto menyatakan dirinya menegur keras Saeful Bahri dengan nada tinggi. Namun, ia membantah dalam pertemuan itu membahas lobi KPU RI untuk memuluskan PAW Harun Masiku menjadi Anggota DPR. "Saya menyampaikan seperti ini 'kamu kenapa minta minta dana ke Harun Masiku, sejak awal saya menegaskan dilarang meminta-minta dana' dan kemudian saudara Saeful meminta maaf. Tidak ada perbincangan pembahasan terkait dengan KPU, termasuk lobi-lobi dengan KPU," ungkap Hasto. Hasto menyebut, saat pertemuan itu Saeful Bahri menyampaikan permintaan maaf, setelah memberikan teguran keras terkait dugaan adanya permintaan uang kepada Harun Masiku. "Jadi karena saya menerima informasi saudara Saeful Bahri meminta, saya langsung memberikan teguran kepada saudara Saeful Bahri. Kemudian dia langsung meminta maaf," ujar Hasto. Adapun, Hasto Kristiyanto didakwa merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini. Hasto melalui Nurhasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air, setelah KPK melakukan tangkap tangan kepada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hasto juga memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Upaya penangkapan terhadap Harun Masiku itu dilakukan setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024. Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku. Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1. Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Sebab, Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan. Hasto didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a serta pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHAP. </div> </div> </div> </div>

Saya menerima laporan bahwa saudara Saeful meminta dana kepada Harun Nasiku, maka, kemudian tindakan saya adalah memberikan teguran keras

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpu

Berita Terkini