Tak Setuju Ucapan SBY Soal Politik SARA, Ini Alasan Elite PKS

JawaPos.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) tak setuju dengan anggapan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal politik SARA cenderung meningkat setelah Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. HNW meminta seluruh pihak harus mendudukan terlebih dahulu definisi konkrit tentang politik SARA.

"Karena di Indonesia itu sepakat ketuhanan yang maha esa, sila pertamanya. Kalau kita mempergunakan pendekatan ada unsur SARAnya apa bertentangan?," kata HNW di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/11).

Wakil Ketua MPR RI itu menyebut yang tak diperbolehkan adalah menggunakan SARA sebagai pemecah belah bangsa. Tapi, kalau untuk memperkuat bhineka tunggal ika, hal itu merupakan salah satu tugas moral yang diajarkan agama.

"SARA yang benar adalah Anda mengakui bahwa kita berada di Indonesia yang beragam suku, beragam agama tapi tidak menjadikannya faktor konflik. Tapi sarana kita ber bhineka tunggal ika. Sarana kita berpolitik dengan ajaran agama yang santun," jelasnya.

Tak hanya itu, HNW pun mengungkit kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Dia bilang, itu merupakan contoh konkrit menggunakan SARA di politik.

"Memang ketika orang non muslim kemudian cerita jangan mau dibohongi dengan almaidah ayat 51, itu namanya SARA," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat SBY menilai politik Indonesia dinilai telah berubah sejak 2017 lalu. Persisnya sejak digelar Pilkada DKI Jakarta, di mana kompetisi yang ditonjolkan mengarah pada SARA.

"Yang berubah makin mengemukannya politik identitas, politik SARA dan politik yang dipengaruhi oleh paham‎," ujar SBY dalam

SBY menegaskan bahwa kondisi ini sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia‎. Apalagi dalam sejarahnya, Indonesia pernah terjadi adanya konflik akibat politik di era pemerintahan Soekarno dan Soeharto.

"Oleh karena itu seiring dengan Pemilu 2019, Demokrat mengajak dan menyerukan pada saudara kami, komponen bangsa, elite poltik untuk bersama-sama mencegah politik identitas, benturan ideolgi dan paham yang semakin esktrim," katanya.

‎Pria asal Pacitan, Jawa Timur ini mencontohkan adanya konflik politik telah terjadi di Timur Tengah. Oleh sebab itu semua pihak perlu turun tangan mencegah adanya politik identitas dan SARA.

‎"Kita ingin Pemilu 2019 berlangsung damai dan demokratis seperti dulu di Pilpres 2004, 2009, dan 2014. Memang kompetisi keras tapi bisa tetap damai," ungkapnya.