Negara Nunggak Rp 8,02 Triliun, Fraksi PKS Wacanakan Pansus BPJS

JawaPos.com - Besarnya tunggakan pembayaran BPJS kepada pihak rumah sakit yang belum diselesaikan menuai sorotan dari kalangan DPR. Tidak main-main, sampai akhir 2018 diperkirakan hutang BPJS mencapai 8,02 triliun.

Hal ini, kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaeni, sudah sangat mengancam keberlangsungan operasional sejumlah rumah sakit. Bahkan, yang lebih bahaya mengancam layanan kesehatan bagi warga masyarakat yang membutuhkan dimana taruhannya adalah nyawa pasien.

"Sudah banyak rumah sakit mengeluh ke DPR bahkan terbuka di ruang publik soal tunggakan dan keterlambatan pembayaran BPJS. Sebab rumah sakit tidak mungkin bisa berjalan tanpa biaya operasional," kata Jazuli kepada JawaPos.com.

Menurut Jazuli, akibat tunggakan ini banyak rumah sakit yang terancam tidak bisa melayani lagi pasien BPJS atau setidaknya membatasi pelayanan pasien pengguna jaminan kesehatan itu. Pasien pun sudah banyak yang mengeluh karena banyak rumah sakit kini mengurangi jumlah pasien BPJS dan layanannya.

Hal ini, lanjut Anggota DPR Dapil Banten ini, bisa berdampak sistemik terhadap jaminan kesehatan masyarakat. Akibat pasien yang tidak tertangani atau setidaknya tidak terlayani sebagaimana mestinya menyebabkan angka kematian meningkat.

"Ini lampu merah bagi kita. Jika negara tak bisa memberikan jaminan kesehatan bisa saja terperosok kepada negara gagal (failed state)," paparnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi I DPR ini juga menilai, Jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara kepada rakyatnya. Ini amanat konstitusi dan undang-undang.

"Jangan sampai negara ini menjadi negara gagal akibat abai atau gagal melayani rakyatnya yang membutuhkan pertolongan kesehatan," Jazuli mengingatkan.

Oleh karena itu, Ia mendesa pemerintah segera mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait upaya penyelesaian masalah tunggakan pembayaran BPJS ini secara komprehensif dengan solusi yang bersifat jangka panjang dengan melihat faktor-faktor penyebab sesungguhnya.

"Jangan sampai kebijakan pemerintah berhenti pada solusi jangka pendek dan parsial yakni sekadar menambal defisit dana BPJS tanpa menyelesaikan penyebab sistemik defisit tersebut. Jangan sampai masalah terus berulang dan akhirnya BPJS bangkrut/collaps dan seluruh rakyat terkena dampaknya," tandasnya.

Untuk itu, Fraksi PKS DPR akan benar-benar mengawal dan mengawasi upaya dan langkah serius Pemerintah dalam menyelesaikan permasalan krusial ini. Fraksi PKS turut mengkaji permasalahan ini dan merekomendasikan langlah konstruktif kepada Pemerintah.

"Jika pemerintah tidak juga sigap menyelesaikan permasalahan ini secara komprehensif, Fraksi PKS DPR bisa jadi akan mengusulkan penggunaan Hak DPR dengan membentuk Pansus BPJS," pungkas Jazuli.