Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Rabu, 6 Desember 2023 | 18.17 WIB

Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Tunjukkan Pemerintah Alergi Demokrasi

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno Mardani Ali Sera menyatakan, lawan berat calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan presiden 2019 ini adalah dirinya sendiri. - Image

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno Mardani Ali Sera menyatakan, lawan berat calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan presiden 2019 ini adalah dirinya sendiri.

 

JawaPos.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI secara tegas menolak kehadiran Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Pasalnya, dalam draf RUU DKJ mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur bakal ditetapkan oleh Presiden RI alias tidak melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan, jika gubernur dan wakil gubernur tidak dilakukan dalam siatem pemilihan kepala daerah (Pilkada), maka sangat mengebiei hak-hak demokrasi masyarakat Jakarta.
 
"PKS menolak RUU DKJ. Jangan kebiri hak demokrasi warga Jakarta. Kita sudah otonomi daerah satu tingkat, cuma ada DPRD Provinsi, tidak ada DPRD Kabupaten/Kota dan juga tidak ada pemilihan Bupati/Wali Kota. Hanya ada pemilihan langsung di Gubernur," kata Mardani kepada JawaPos.com, Rabu (6/12).
 
 
Ketua DPP PKS itu menyebut, pemerintah pusat seperti alergi terhadap proses demokrasi. Sebab, tak seharusnya jabatan gubernur dan wakil gubernur ditunjuk langsung oleh presiden.
 
"Tidak bijak, kian menunjukkan bahwa pemerintah alergi dengan demokrasi. Padahal demokrasi menjaga NKRI dengan kokoh," tegas Mardani.
 
Sebagaimana diketahui, RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) kini resmi menjadi inisiatif DPR RI, setelah disahkan dalam rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).
Sebanyak delapan fraksi menyetujui RUU DKJ tersebut, yakni fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi NasDem, fraksi Demokrat, fraksi PKB, fraksi PAN, dan fraksi PPP. Hanya fraksi PKS menolak pengesahan itu.
 
Dalam Pasal 10 bab IV RUU DKJ mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur bakal ditetapkan oleh Presiden RI alias tidak melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada).
 
"Gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD," demikian bunyi pasal 10 ayat (2), dikutip Selasa (5/12).
 
 
RUU DKJ mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur selama lima tahun, dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).
 
Sementara, jabatan wali kota atau bupati, akan diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. Dalam RUU DKJ juga
menjelaskan, gubernur dan DPRD di Provinsi DKJ dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah akan tetap dibantu oleh perangkat daerah, yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah, dan kota administrasi/kabupaten administrasi.
 
"Perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah disusun berdasarkan beban kerja dan berbasis kinerja serta bersifat fleksibel," bunyi pasal 12 ayat (4).
Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Boncos Main Kripto, Pelaku Pembunuhan Anak Politisi PKS Lakukan 3 Tindak Pidana Sekaligus, Terancam Hukuman Mati - Image
Kasuistika

Boncos Main Kripto, Pelaku Pembunuhan Anak Politisi PKS Lakukan 3 Tindak Pidana Sekaligus, Terancam Hukuman Mati

Senin, 5 Januari 2026 | 20.57 WIB

Polres Cilegon Ringkus Pelaku Pembunuhan Anak Kader PKS Maman Suherman - Image
Kasuistika

Polres Cilegon Ringkus Pelaku Pembunuhan Anak Kader PKS Maman Suherman

Sabtu, 3 Januari 2026 | 22.29 WIB

Terpopuler

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez - Image
1

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez

2

Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen

3

Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung

4

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

5

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

6

Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Kalah di Pengadilan Soal Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil, Guru Besar UI: Mahasiswa Ini Bukan Main-main

9

Prediksi Haiti vs Peru 6 Juni 2026: Momentum Positif Les Grenadiers Uji Kebangkitan La Blanquirroja

10

3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore