Pemerintah Gelontarkan Paket Stimulus Ekonomi Rp 24,4 Triliun, DPR Harap Mampu Dirasakan Rakyat

JawaPos.com - Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun untuk periode libur sekolah Juni–Juli 2025. Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, berharap kebijakan-kebijakan tersebut dapat meningkatkan konsumsi dan aktivitas masyarakat di berbagai daerah.

“Langkah Pemerintah ini menunjukkan keberpihakan terhadap upaya menjaga daya beli masyarakat yang belakangan tengah lesu. Paket stimulus yang dihadirkan Pemerintah dapat mendorong pergerakan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor informal, pariwisata, transportasi, dan pelaku usaha mikro," kata Charles Meikyansah, kepada wartawan Rabu (4/6).

Paket stimulus ekonomi tersebut, terdiri dari lima kebijakan. Pertama, diskon transportasi yang terdiri dari diskon tiket kereta sebesar 30 persen, diskon tiket angkutan laut sebesar 50 persen, dan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat sebesar 6 persen.

Kedua, diskon tarif tol sebesar 20 persen dengan target penerima 110 juta pengendara dengan anggaran Rp 650 miliar. Ketiga, dukungan kepada kelompok paling rentan dan miskin melalui penebalan bantuan sosial dengan memberikan tambahan bantuan kartu sembako senilai Rp 200.000 per bulan dan bantuan pangan berupa beras sebesar 10 kg per bulan.

Keempat, memberikan bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 300.000 per bulan kepada 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji kurang dari Rp 3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota.

Kelima, memperpanjang diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50 persen bagi 2,7 juta pekerja pada enam subsektor industri padat karya selama enam bulan.

Charles berharap, lima stimulus ekonomi tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, ia mengingatkan pentingnya kementerian terkait memperjelas arah dan dampak jangka panjang dari kebijakan ini agar manfaatnya mampu dirasakan masyarakat.

"Kalau diarahkan dengan tepat, stimulus ini bisa menjadi pemantik pergerakan ekonomi kerakyatan yang lebih luas," jelas Charles.

Ia menekankan, stimulus ekonomi yang dominannya bersifat konsumtif, seperti diskon transportasi dan bantuan langsung merupakan respon cepat dari Pemerintah dari tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Charles mendorong, agar kebijakan paket stimulus ekonomi ini dilengkapi dengan dukungan terhadap sektor produktif.

Lebih lanjut, Charles menekankan, masyarakat kelompok rentan dan pelaku usaha kecil membutuhkan kepastian ekonomi jangka menengah. Karena itu, ia berharap Pemerintah dapat memperkuat intervensi pada sektor yang menghasilkan nilai tambah, seperti pertanian, UMKM, dan sektor padat karya.

"Langkah ini diharapkan dapat menciptakan efek ganda yang lebih luas, sekaligus memperkuat daya tahan masyarakat terhadap gejolak ekonomi yang mungkin masih akan berlangsung," pungkasnya.