Megawati Soroti Demo Mahasiswa, Pertanyakan Penyekatan oleh Aparat saat Aksi Unjuk Rasa

JawaPos.com - Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, menyinggung berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat saat menyampaikan pidato usai meresmikan renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno di Blitar, Senin (15/6). 

Ketua Umum PDI Perjuangan itu menyinggung aksi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), pada Jumat (12/6). Ia menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin dalam negara demokrasi. 

Karena itu, Megawati mempertanyakan adanya pengawalan dan penyekatan ketat aparat keamanan terhadap aksi mahasiswa.

Baca Juga:Istana Paparkan Solusi Pemerintah Kembalikan Kepercayaan Publik di Tengah Gelombang Demonstrasi Mahasiswa

"Kemarin saya lihat BEM UI itu demo. Wah, kok saya tuh mikir 'ini sopo toh yo?' Ya apa boleh buat, polisinya toh, lalu Angkatan Daratnya. Terus saya tuh mikirnya begini... Mahasiswa itu masuk tidak sebagai warga negara Indonesia? Masuk! Itu menunjukkan apa? Hati kalian itu tidak teguh! Jadi mestinya jangan takut. Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Nah saya berani ngomong gini, terus saya mau ditangkap? Ayo! Mana di sini ada polisi? Panggil sini!” cetus Megawati.

Megawati juga menekankan pentingnya memiliki mentalitas merdeka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, warga negara tidak seharusnya takut menyampaikan pendapat selama dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Ia memahami, aksi demonstrasi massa itu terjadi akibat naiknya harga-harga bahan pokok. 

Baca Juga:Inggris Gunakan Pendekatan Harm Reduction, Vape Dominasi Metode Berhenti Merokok

"Harga-harga di sini udah pada naik apa belum? Cabe harganya berapa? Seratus ribu? Enam puluh ribu? Di daerah timur saya dapat laporan cabe itu harganya Rp 180.000. Wes ora usah mangan lombok (sudah tidak usah makan cabai) wes ora usah. Atau apa? Bikin gerakan menanam cabe di rumah sendiri,” ujar Megawati.

Menurut Megawati, kondisi kenaikan harga pangan harus menjadi perhatian bersama. Namun, ia mengingatkan bahwa penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap harus dilakukan sesuai aturan dan etika dalam sistem ketatanegaraan.

Ia pun menegaskan, posisinya saat ini berada di luar pemerintahan, sehingga jalur penyampaian aspirasi dilakukan melalui kader-kader PDI Perjuangan yang berada di parlemen. Ia menilai mekanisme tersebut merupakan bagian dari tata cara demokrasi yang harus dijaga.

"Saya tahu harga udah pada naik. Tapi saya juga tahu tata cara. Saya tidak ada dalam pemerintahan. Ya saya akan menyampaikan, tapi menyampaikannya ke siapa? Yaitu ke DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Gitu lho. Itu apa namanya? Itu tata cara, itu apa namanya? Etika dan moral,” pungkasnya.