Rocky Gerung: Kopdes Merah Putih Harus Dimaknai Sebagai Transformasi Ekonomi, Redam Dominasi Pemilik

JawaPos.com - Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menyatakan bahwa semangat Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan ekonomi konstitusi melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih atau KDKMP harus dimaknai sebagai sebuah transformasi ekonomi untuk meredam dominasi sektor swasta dan BUMN. 

Meski terdapat berbagai catatan terkait dengan KDKMP yang perlu diperbaiki, namun isu-isu yang belakangan menjadi sorotan masyarakat tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya pengembangan koperasi di Indonesia.

Rocky menambahkan bahwa koperasi menjadi lembaga ekonomi rakyat yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga mutlak untuk terus dijalankan. 

Menurut Rocky, kekuatan koperasi justru terletak pada gerakannya yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengembangan KDKMP perlu didorong sebagai gerakan bersama yang memiliki pondasi kuat, bukan hanya sebagai pembentukan kelembagaan.

Baca Juga:Penyaluran Kredit Perbankan per Agustus 2026 Mencapai Rp 9.178 Triliun

“Sesuatu yang dibatasi institusi mengakibatkan kita berpura-pura dengan pikiran, saya nggak mau itu. Gerakan koperasi revolusi ekonomi Indonesia. Kantor koperasi yang dicatat publik. Jadi koperasi itu bukan bangunan tapi gerakan, hanya itu yang kita percaya bahwa revolusi bisa terjadi kalau itu sudah menjadi gerakan, kalau nggak ada gerakan tidak ada revolusi,” kata Rocky dalam Diskusi Publik Pra Kongres Nasional Syarikat Islam (SI) ke-42 di Jakarta, Senin (5/10) sore.

Ia menilai gagasan koperasi memiliki keterkaitan kuat dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Menurut Rocky, semangat kebersamaan dan solidaritas yang menjadi fondasi koperasi sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, penguatan koperasi di tingkat desa dan kelurahan melalui KDKMP dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi yang lebih berbasis pada kebutuhan dan kekuatan masyarakat.

Ia juga menyoroti posisi koperasi dalam struktur perekonomian nasional yang menurutnya telah mendapatkan tempat dalam konstitusi, bersama korporasi dan badan usaha milik negara. Namun, ia menilai koperasi selama ini belum mendapatkan penguatan yang sebanding dan lebih banyak berada pada posisi menerima manfaat secara terbatas. 

“Konstitusi kita mengenal tiga player, korporasi, BUMN dan koperasi untuk menghasilkan solidaritas. Dalam praktiknya koperasi hanya menemukan tetesan CSR dari korporasi. Sejak Presiden Prabowo ini diubah, maka benar ini adalah transformasi ekonomi meski harus bertengkar dengan para pemilik modal,” ujar Rocky.

Menurut Rocky, penguatan KDKMP sudah seharusnya membutuhkan dukungan negara agar gerakan koperasi memiliki fondasi yang kuat dan mampu berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.