Di Balik Pagar Berduri Manchester City: Perang Hukum, Uang, dan Narasi Melawan Premier League

JawaPos.com — Manchester City kini berada di tengah pertarungan hukum dengan Premier League setelah komisi independen menyatakan klub bersalah atas 114 dari 115 tuduhan pelanggaran aturan finansial terkait periode 2009/2010 hingga 2017/2018.

Namun Manchester City tetap membantah seluruh tuduhan dan menegaskan proses hukum belum selesai serta klub akan menempuh jalur banding untuk membuktikan posisinya.

Baca Juga:Manchester City Dinyatakan Bersalah, Presiden La Liga Desak Premier League Jatuhkan Hukuman Berat

Dari Klub Medioker Menjadi Kekuatan Finansial

Akar persoalan Manchester City tidak bisa dilepaskan dari perubahan besar kepemilikan klub pada 2008 ketika Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan dan Abu Dhabi United Group masuk ke Manchester City.

Perubahan tersebut menggeser posisi klub dari tim yang sebelumnya bukan bagian utama elite Inggris menjadi kekuatan dengan dukungan modal luar biasa besar.

Masuknya modal Abu Dhabi juga mengubah lanskap persaingan sepak bola Inggris karena Manchester City mulai memiliki kemampuan finansial untuk membangun skuad, infrastruktur, serta struktur bisnis dengan skala berbeda.

Di titik inilah muncul benturan antara ambisi ekspansi klub dan sistem regulasi finansial yang dirancang untuk menjaga keseimbangan kompetisi.

Regulasi Financial Fair Play UEFA dan Profit and Sustainability Rules Premier League menjadi bagian penting dari benturan tersebut karena keduanya mengatur bagaimana klub menggunakan dan melaporkan kekuatan finansialnya.

Persoalannya bukan semata soal berapa banyak uang yang dimiliki pemilik klub, tetapi bagaimana uang tersebut masuk, dicatat, dan digunakan dalam ekosistem yang memiliki batasan finansial.

Baca Juga:Bedah 115 Dakwaan! Rekayasa Sponsor Fiktif, Kontrak Bayangan, dan Dosa Finansial Manchester City

Tuduhan Premier League dan Bantahan Manchester City

Premier League menuduh Manchester City melakukan pelanggaran aturan finansial selama sembilan musim, termasuk memberikan informasi finansial yang tidak benar serta tidak bekerja sama sepenuhnya dalam proses investigasi.