12 Daerah Termiskin di Jawa Timur Versi BPS, Ada Penurunan Secara Signifikan

JawaPos.com – Usai pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia gencar memperbaiki bahkan semangat menghapus angka kemiskinan ekstrem pada 2023-2024. Terbaru Provinsi Jawa Timur diketahui menjadi daerah termiskin lebih rendah dari rata-rata nasional.

Hal ini mengacu pada laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, diketahui jika angka kemiskinan dalam kurun waktu tiga tahun sejak 2020 hingga 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Meski dalam rilisnya Kota Madura masih menempati posisi pertama yang menjadi daerah termiskin di Jawa Timur, meski begitu telah berhasil mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Melansir laman BPS Provinsi Jawa Timur, dalam mengukur angka kemiskinan yaitu menggunakan lima konsep dan tahapan metodologi.

Untuk mengetahui penduduk miskin, BPS mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, hal ini dipandang dalam segi ekonomi. Sedangkan untuk presentasi penduduk miskin menggunakan Head Count Index (HCI-PO), yaitu presentasi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Konsep indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Sedangkan indeks keparahan kemiskinan merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Hal ini berarti semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Selain mengacu pada suatu konsep dalam mendata daerah miskin di Indonesia, BPS juga menggunakan tahapan metodologi.

Diketahui dalam pemilihan sampel menggunakan enam tahap, yaitu pertama memilih 7 provinsi secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Indonesia, serta wilayah urban dan rural. Tahap kedua memilih 2 kabupaten/kota dari masing-masing provinsi, kecuali DKI Jakarta 3 kota secara purposive. Dari masing-masing kabupaten/kota , dipilih sampel 2 kecamatan secara purposive.

Hingga tahap ketiga, pemilihan sampel dilakukan oleh BPS pusat. Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemilihan desa yang dilakukan oleh petugas BPS provinsi pada setiap kecamatan dan dipilih 2 desa.

Tahap kelima adalah pemilihan 2 Rukun Tetangga (RT) pada setiap desa yang dilakukan oleh petugas lapangan (BPS Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat RT tersebut heterogen. Tahap keenam adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap RT dipilih 30 rumah tangga dengan cara systematic sampling yang distratakan berdasarkan tingkat kesejahteraannya.

Baca Juga: Proyek BTS Kominfo yang Telan Anggaran Negara Rp 10,8 Triliun Tak Libatkan Ahli

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) dengan menggunakan kuesioner. Responden dari rumah tangga terpilih adalah kepala rumah tangga, suami/istri, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui secara persis karakteristik rumah tangga bersangkutan.