Buka Sosialisasi di Surabaya, Dirjen Imigrasi Ajak Jajaran Perangi Gratifikasi demi Pelayanan Berkualitas

JawaPos.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi RI, Hendarsam Marantoko mengajak jajarannya untuk memerangi gratifikasi dan praktik menyimpang lainnya, demi menciptakan pelayanan berkualitas. 

Hal tersebut disampaikan dalam acara pembukaan Sosialisasi Penguatan Kepatuhan Internal untuk Mewujudkan Tata Kelola Keimigrasian yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel di Surabaya, Kamis (2/7). 

"Integritas dan kepatuhan harus menjadi fondasi utama. Masyarakat kita sekarang ini tidak hanya menilai hasil kerja kita, tetapi juga menilai bagaimana proses pelayanan itu diberikan," ujar Hendarsam.

Forum tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi pratama, kepala kantor wilayah, kepala unit pelaksana teknis, serta pejabat keimigrasian dari seluruh Indonesia, terutama wilayah Jawa Timur. 

"Ini adalah forum strategis untuk memperkuat budaya kerja yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai fondasi penyelenggaraan tugas dan fungsi keimigrasian," imbuhnya.

Baca Juga:Imigrasi Surabaya dan Polda Jatim Ungkap Jaringan Love Scamming, Empat WNA Diamankan

Melalui sosialisasi ini, Ditjen Imigrasi RI menegaskan komitmennya membangun tata kelola organisasi yang bersih, profesional, dan akuntabel dengan memperkuat sistem kepatuhan internal di seluruh jajaran.

Materi yang diberikan meliputi pengendalian gratifikasi, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan manajemen risiko, hingga kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas.

Selain itu, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari penguatan integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan layanan keimigrasian.

Untuk memperkaya materi, Ditjen Imigrasi menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Ombudsman RI.

"Kami berharap dengan kegiatan sosialisasi internal seperti ini, tata kelola, akuntabilitas, serta pelayanan kepada masyarakat terkait keimigrasian bisa lebih baik," pungkas Dirjen Imigrasi Hendarsam.