Cegah Eksploitasi PRT, Pemkot Surabaya Siapkan Aturan soal Upah, Penempatan hingga Denda

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan aturan baru untuk memperkuat perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) dari praktik penempatan yang merugikan. 

Regulasi tersebut nantinya mengatur sejumlah aspek, mulai dari kepastian penempatan, transparansi pengupahan hingga larangan pemberlakuan denda secara sepihak.

Langkah ini diambil setelah Pemkot Surabaya menemukan sejumlah persoalan dalam proses penempatan PRT. 

Temuan tersebut diperoleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnaker) saat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan penempatan pekerja rumah tangga (P3RT).

Dari hasil pemeriksaan, Pemkot menemukan calon pekerja yang harus berada di tempat penampungan selama berbulan-bulan tanpa kepastian penempatan. Selama menunggu, mereka tetap dibebani biaya makan dan menginap.

Selain itu, terdapat pula laporan mengenai pembatasan komunikasi pekerja dengan keluarga, denda ketika pekerja mengundurkan diri, serta pemotongan gaji yang dinilai belum transparan.

Eri menegaskan, kondisi ekonomi seseorang tidak boleh dimanfaatkan untuk menerapkan aturan yang justru semakin membebani pekerja.

“Siapa pun yang beroperasi di Kota Surabaya harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jangan memanfaatkan kemiskinan dan keterbatasan orang lain dengan membuat aturan perjanjian atau penalti denda yang mencekik,” ujar Eri saat memberikan pembinaan kepada pengelola P3RT di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Senin (28/9). 

Karena itu, Pemkot Surabaya akan menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) melalui Bagian Hukum dan Kerja Sama.