<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/Suharso-Monoarfo-2981608819.jpg" alt="Suharso Monoarfa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suharso Monoarfa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengumumkan rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara di era pemerintahan Prabowo Subianto. Nantinya, di pemerintahan yang baru, Prabowo akan menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta anggota TNI/Polri. Hal itu disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Konferensi pers APBN 2025 di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8). Suharso tidak menyebut besaran kenaikan gaji PNS guru hingga anggota TNI/Polri yang akan ditetapkan itu. Dia hanya memastikan bahwa gaji PNS dan anggota TNI/Polri pada tahun 2025 akan naik secara bertahap. "Kenaikan gaji aparatur sipil negara terutama guru, dosen, nakes, dan penyuluh serta TNI/Polri (dilakukan) secara bertahap," kata Suharso. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta publik menunggu pengumuman pada 16 Agustus 2024 mendatang perihal wacana kenaikan gaji PNS 2025. &nbsp;&ldquo;Kita nanti tunggu tanggal 16 Agustus saja. Ini nya seperti apa ya pasti disampaikan nanti disitu,&rdquo; kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin (22/7). &ldquo;Nanti dibicarakan dulu, kita belum ini (putuskan), penyesuaian bisa banyak bentuknya. Ada kalau kita menaikkan gaji pokoknya bisa, menyesuaikan dengan perbaikan tunjangan kinerja bisa, atau memberikan insentif yang lain juga bisa,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Menteri Bappenas mengumumkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan menaikkan gaji PNS guru, dosen, hingga TNI/Polri bertahap tahun depan.

Kepala Bappenas Umumkan Prabowo Bakal Naikkan Gaji PNS Guru, Dosen, hingga TNI/Polri Bertahap Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/e3bcc587-163d-48b6-a031-dd152b2cc910-2728948760.jpeg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdulah Azwar Anas" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdulah Azwar Anas</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat ini telah sampai proses verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Verval tersebut dilakukan pada 1.788.851 tenaga non ASN yang masuk database BKN. Pelaksanaan verval dilakukan menggunakan aplikasi verifikasi Tenaga Non ASN, yaitu pada laman https://verif-nonasn.bkn.go.id. Verval tersebut dilakukan dengan 6 (enam) kriteria berdasarkan kelompok kerja (Pokja). Adapun 6 Pokja kriteria tersebut yaitu honorarium, surat Keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdulah Azwar Anas mengatakan sebanyak 1,28 juta formasi telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk rekrutmen CASN tahun 2024. Pendaftaran CASN 2024 dapat dimulai setelah proses verval rincian formasi yang diajukan instansi pemerintah selesai dilakukan. Penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 telah dilakukan pada tanggal 15-29 Maret 2024 dan diperpanjang hingga 30 April 2024. Namun masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar. &ldquo;Kementerian PANRB bersama BKN saat ini sedang merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN PPPK ini. Tentunya formulasi tersebut berdasarkan verval 6 kriteria dari BKN termasuk nanti PPPK penuh waktu maupun paruh waktu,&rdquo; jelas Anas usai rapat bersama BKN di Jakarta, Jumat (17/05). Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan BKN melibatkan BPKP dalam verval tenaga non ASN tersebut. BPKP sebagai tim quality assurance dan penanggung jawab Pokja Kriteria 1, serta Tim BKN sebagai penanggung jawab Pokja Kriteria 2-6. &ldquo;Pada verval ini, distribusi data yang diperiksa oleh verifikator dilakukan secara acak. Verifikator tidak dapat memilih data yang diperiksa, dan setiap verifikator hanya melakukan verval pada 1 kriteria sesuai dengan pokja masing-masing,&rdquo; jelas pria yang akrab disapa Yomo ini. Adapun hasil verval tenaga non ASN 2024 per 17 Mei 2024 pukul 00.00 WIB yaitu kriteria 2 mencapai 89,87%, kriteria 3 sudah 100%, kriteria 4 mencapai 63,33%, kriteria 5 sudah 100%, dan kriteria 6 mencapai 99,52%. Hasil verval pada masing-masing kriteria tersebut nantinya sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengangkatan PPPK. Sementara itu terkait platform digital manajemen ASN, Kementerian PANRB telah melakukan uji coba April 2024 lalu pada 6.581 peserta dari 40 instansi. Platform ini ke depan menjadi wadah kolaborasi berbasis digital bagi seluruh ASN dan nantinya akan masuk pada Portal Layanan Aparatur Negara.

Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat ini telah sampai proses verifikasi.

Menteri PANRB Bahas Progres Pengadaan PPPK dan Platform Digital Manajemen ASN Bersama BKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/azwar-1-685443317.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Permintaan ombudsman untuk menunda waktu seleksi aparatur sipil negara (ASN) hingga setelah pilkada serentak terbentur regulasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) memastikan tidak mungkin menunda seleksi ASN karena beleid terkait mengatur penyelesaian tenaga non-ASN paling lambat Desember 2024. Beleid yang dimaksud Undang-Undang Nomor 20/2023. Menurut Men PAN-RB Abdullah Azwar Anas, ombudsman tidak perlu khawatir seleksi ASN akan dijadikan komoditas politik dalam pilkada. Sebab, lanjut dia, tidak mungkin ada nama-nama baru yang bisa diusulkan pemerintah daerah untuk menjadi ASN. &rdquo;Mereka yang bisa diproses adalah yang telah masuk database di BKN (Badan Kepegawaian Nasional, Red),&rdquo; terangnya. Apalagi, saat ini tidak diperbolehkan mengangkat tenaga non-ASN. Karena itu, setiap calon kepala daerah tidak lagi bisa mengumbar janji politik pengangkatan ASN. &rdquo;Seleksi ASN juga sangat ketat. Bahkan, kami pakai face recognition untuk mencegah joki,&rdquo; ujarnya. Terpisah, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, boleh saja ombudsman mengusulkan penundaan. Namun, kata dia, usulan itu tentu perlu dikaji secara mendalam. Sebab, lanjutnya, pendaftaran CASN tentu sudah direncanakan secara matang. Proses pendaftaran pastinya juga sudah dibahas antara BKN dan Kemen PAN-RB. &rsquo;&rsquo;Pendaftaran CASN itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,&rsquo;&rsquo; beber politikus PAN itu. Sementara itu, anggota komisi II lainnya Mardani Ali Sera mengatakan, usulan ombudsman merupakan ide yang masuk akal. Apalagi, kata anggota Fraksi PKS DPR RI itu, jika Pj kepala daerah ikut kontestasi dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. &rsquo;&rsquo;Itu yang dikhawatirkan,&rsquo;&rsquo; ucapnya. (idr/lum/c6/ttg)

Permintaan ombudsman untuk menunda waktu seleksi aparatur sipil negara (ASN) hingga setelah pilkada serentak terbentur regulasi.

Menteri PAN-RB Jamin Seleksi ASN Tidak Jadi Komoditas Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Screenshot-2024-03-29-053410-535225156.png" alt="Ilustrasi Tunjangan Perumahan DPR.(Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tunjangan Perumahan DPR.(Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Jelang hari raya Idul Fitri, ada kabar gembira untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sidoarjo. Pasalnya, Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2024 sudah dipastikan bakal cair tepat waktu.&nbsp; Kabar tersebut tentu menjadi sebuah angin segar bagi para ASN di tengah banyaknya pengeluaran untuk persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah mendatang. Terkait hal itu, dilansir dari Radar Sidoarjo (JawaPos Grup), Senin (1/4), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarno Chusnul Inayah buka suara. Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mencairkan THR sebesar Rp 59 miliar untuk para ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada hari Selasa, (26/3) lalu. Menurutnya, dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp 41,97 miliar dialokasikan untuk para ASN, sementara itu, sebesar Rp 17,03 miliar untuk gaji dan THR tenaga P3K. Bahkan, tak hanya ASN, para tenaga honorer yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pun turut merasakan manfaatnya. "Mereka akan menerima THR senilai Rp 1 juta," jelasnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/014500856/tips-mengelola-thr-tak-sekadar-untuk-hal-konsumtif-sebaiknya-20-persen-masuk-pos-investasi">Tips Mengelola THR Tak Sekadar untuk Hal Konsumtif, Sebaiknya 20 Persen Masuk Pos Investasi</a> Hal itu menurut Chusnul menunjukkan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan seluruh tenaga kerja di wilayahnya. Selain itu, kebahagiaan ASN Sidoarjo dipastikan tak berhenti di situ. Sebab, pasca perayaan Idul Fitri, mereka juga akan menerima gaji ke-13 yang diproyeksikan cair pada bulan Juni hingga Juli 2024. Dijelaskannya pencairan gaji ke-13 tersebut diharapkan dapat membantu para ASN dalam persiapan pendaftaran siswa baru di tahun ajaran baru. Ketepatan waktu pencairan THR dan perencanaan gaji ke-13 yang matang ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung stabilitas finansial para ASN dan tenaga honorer.&nbsp; Hal ini tentu menjadi motivasi tersendiri bagi para ASN untuk dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.&nbsp; ****

Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2024 sudah dipastikan bakal cair tepat waktu untuk ASN di Kabupaten Sidoarjo.

Ada Kabar Baik untuk ASN Sidoarjo! THR dan Gaji ke-13 Bakal Cair Tepat Waktu, Segini Anggaran yang Disiapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/15/34F1E094-71A8-4C31-86EC-D51F1789EF5A-702559068.jpg" alt="Bupati Bandung Dadang Supriatna." width="100%">
<figcaption>Bupati Bandung Dadang Supriatna.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, pada tahun ini, akan merekrut sebanyak 1.50 orang aparatur sipil negara (ASN). Mereka akan ditempatkan di lingkungan pemerintah daerah setempat. Bupati Bandung Dadang Supriatna menyebut, sebanyak 1.077 ASN telah memasuki batas usia pensiun di Kabupaten Bandung. Sehingga, perlu menambah ASN guna keberlangsungan kinerja pemerintahan daerah. &rdquo;Tahun ini, Kabupaten Bandung akan merekrut 1.500 ASN. Jumlah ini untuk memenuhi kebutuhan ASN Kabupaten Bandung berdasar kebutuhan lintas organisasi perangkat daerah (OPD),&rdquo; kata Dadang seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Bandung. Dadang menjelaskan, penambahan ASN itu akan diprioritaskan terhadap tenaga kesehatan di lima rumah sakit yang baru dibangun. Sebab, membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk bisa beroperasi. &rdquo;Terutama untuk kebutuhan tenaga kesehatan, sebab saat ini Kabupaten Bandung telah mendirikan lima rumah sakit baru,&rdquo; ujar Dadang Supriatna. Sebanyak kebutuhan 1.500 ASN tersebut, terdiri atas usul 1.200 PPPK dan 300 CPNS yang semuanya telah disetujui Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas pada Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN 2024. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung Ahmad Djohara menambahkan, selain tenaga kesehatan, usul pengadaan ASN tahun ini juga meliputi tenaga teknis dan guru. &rdquo;Jumlah usul PPPK ada 1.200 orang dengan formasi PPPK guru sebanyak 800 orang, tenaga kesehatan 200 orang, dan tenaga teknis sebanyak 200 orang,&rdquo; terang Ahmad Djohara. Selain itu, untuk formasi CPNS hanya dibuka untuk 300 orang dengan formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis masing-masing 150 orang. &rdquo;Pengadaan ASN ini merupakan wujud komitmen Pemkab Bandung sesuai dengan amanat UU Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan juga untuk mewujudkan Kabupaten Bandung semakin Bedas (bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera),&rdquo; tutur Ahmad Djohara.

Pemkab Bandung, Jawa Barat, pada tahun ini, akan merekrut 1.50 orang aparatur sipil negara (ASN) untuk ditempatkan di lingkungan pemda

Pemkab Bandung Rekrut 1.500 ASN pada Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/ASN-WFH-Dery-Ridwansah-2JPG-2016341953.jpg" alt="Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI atau ASN Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI atau ASN Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kehadiran UU ASN No 20 Tahun 2023 bikin PNS Indonesia semringah. Betapa tidak, mereka kini memiliki banyak keuntungan selain perihal gaji bulanan. Berdasarkan UU ASN No 20 2023, terdapat tujuh poin penghargaan pemerintah bagi para PNS Indonesia dalam membangun kehidupan lebih profesional di lingkup masyarakat. Namun, sebelum membahas tujuh poin yang bakal diperoleh PNS Indonesia secara eksklusif, berikut isi undang-undang yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara dikutip dari peraturan.bpk.go.id. UU ini mengatur tentang ASN dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini adalah: 1) penguatan pengawasan Sistem Merit; 2) penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK); 3) kesejahteraan PNS dan PPPK; 4) penataan tenaga honorer; dan 5) digitalisasi Manajemen ASN termasuk didalamnya transformasi komponen Manajemen ASN. Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Batas usia pensiun jabatan Pegawai ASN yaitu: a. Jabatan Manajerial: 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas; b. Jabatan Nonmanajerial: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat pelaksana. Nah, berikut ini adalah tujuh poin yang menjadi hak bagi para PNS Indonesia berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023 <ol> <li>Penghasilan</li> <li>Tunjangan dan Fasilitas</li> <li>Motivasi</li> <li>Bantuan Hukum</li> <li>Pengembangan Diri</li> <li>Lingkungan Kerja</li> <li>Jaminan Sosial</li> </ol>

Kehadiran UU ASN No 20 Tahun 2023 bikin PNS Indonesia semringah. Mereka kini memiliki banyak keuntungan selain perihal gaji bulanan.

7 Poin yang Membuat PNS Indonesia Makin Sejahtera Berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/14/Bupati-Kendal-Dico-M-Ganinduto-saat-memberikan-ucapan-selamat-kepada-100-pejabat-yang-baru-saja-dilantikJPG-2390046566.jpg" alt="Bupati Kendal Dico M. Ganinduto saat memberikan ucapan selamat kepada 100 pejabat yang baru saja dilantik Jumat (12/1)." width="100%">
<figcaption>Bupati Kendal Dico M. Ganinduto saat memberikan ucapan selamat kepada 100 pejabat yang baru saja dilantik Jumat (12/1).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.Com - Kabar mengejutkan terkait Aparatur Sipil Negara atau ASN, baru-baru ini datang dari pemerintah Kabupaten Kendal. Kabarnya, sebanyak 100 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal menjalani rotasi dan mutasi jabatan. Dilansir dari Radar Semarang, Minggu (14/1), rotasi dan mutasi jabatan di Pemkab Kendal, dipimpin langsung oleh Bupati Kendal Dico M. Ganinduto. Kegiatan tersebut, dipimpin Dico M. Ganinduto di halaman Gedung Perpusda Kendal tepatnya pada Jumat (12/1) lalu. Dico mengatakan, rotasi dan mutasi jabatan kali ini untuk mengisi jabatan kosong yang ada di lingkungan Pemkab Kendal. Itu supaya kinerja pemerintah daerah lebih efektif dan bisa bekerja secara baik. Dia menegaskan, pengisian ini bukan karena ada pegawai yang bermasalah. "Sudah terisi semua. Ini rotasi biasa aja sih gak ada yang bermasalah," katanya. Dico berharap, rotasi jabatan baru bagi ASN ini agar bisa bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya juga menekankan inovasi dan kolaborasi dalam bekerja. Termasuk bersikap adaptif dan beradaptasi dengan perubahan zaman. "Saya berharap, seluruh kebijakan program kerja dan upaya yang dilakukan harus ada outcome dan dampak kepada masyarakat," harapnya. Sementara Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kendal Abdul Basir menjelaskan, pelantikan ini untuk pengisian jabatan administrator dan pengawas. Seperti camat, sekretaris dinas, kabag, kabid, kasi, kasubbag, lurah, dan kepala UPTD. "Ada 43 jabatan administrator dan 57 jabatan pengawas. Itu sudah terisi semua. Tapi untuk jabatan di kelurahan masih banyak yang perlu dipikirkan," jelasnya usai pelantikan. Basir melanjutkan, untuk jabatan administrator terkait jabatan pengambil kebijakan wilayah sudah terisi semua. Hanya saja, jabatan administrator setara eselon IIIB di masing-masing dinas masih ada yang kosong. "Ada tiga wajah baru di pelantikan. Karena rotasi dan mutasi ini hal yang wajar. Mudah-mudahan semua bisa melaksanakan tugasnya sesuai arahan," lanjutnya. Adapun tiga wajah baru tersebut yakni pengisi jabatan Camat Singorojo, Camat Kaliwungu Selatan, dan Camat Plantungan. Itu karena, pejabat sebelumnya merupakan kabid dan kasi yang bekerja di OPD dinas daerah. ***

Bupati Kendal Dico M. Ganinduto ungkap alasan melakukan mutasi terhadap 100 pejabat di lingkungan Pemkab Kendal.

100 ASN di Pemkab Kendal Dimutasi Jabatan, Bupati Dico Buka Suara dan Beber Alasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/06/IMG-20240106-WA0049-3012548982.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam rapat tindak lanjut pengadaan ASN 2024, di rumah dinasnya, Jakarta, Sabtu (6/1)." width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam rapat tindak lanjut pengadaan ASN 2024, di rumah dinasnya, Jakarta, Sabtu (6/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) bergerak cepat membahas detail teknis rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) 2024. &rdquo;Kita harus jemput bola agar pelaksanaan seleksi CASN tahun ini berjalan lancar dan terus semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pagi ini langsung rapat teknis untuk mendetailkan teknis rekrutmen,&rdquo; kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Sabtu (6/1). Anas menyampaikan, pekan depan Kementerian PANRB akan mengadakan pertemuan dengan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, termasuk para pengelola kepegawaian di seluruh Indonesia. Pihaknya mendorong agar instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, memanfaatkan alokasi formasi secara baik agar reformasi birokrasi berdampak bisa benar-benar terwujud secara optimal. &rdquo;Selanjutnya, Kementerian PANRB juga akan berkoordinasi dengan menteri keuangan terkait pembiayaan secara efisien dan efektif. Setelah berkoordinasi dengan menteri keuangan, Kementerian PANRB menetapkan semua detail teknis rekrutmen ASN secara nasional untuk 2024,&rdquo; ujar Anas. Dia menguraikan, tahun ini, pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis. Termasuk di dalamnya talenta digital dan banyak sektor penting lainnya. Formasi CPNS yang dapat dilamar fresh graduate sebesar 690.822 formasi. Alokasi untuk fresh graduate adalah komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik untuk mendarmabaktikan pikiran dan tenaga kepada bangsa. Sementara perekrutan talenta digital diharapkan dapat mendorong birokrasi dan pelayanan publik berjalan lebih efektif melayani dan efisien. Rekrut&nbsp;baru CASN 2024 juga akan didorong untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah. &rdquo;Talenta-talenta baru ini, selain agar berdampak dan mengakselerasi ekonomi nasional yang penting adalah agar akuntabilitas birokrasi ini semakin bagus. Talenta digital dan formasi baru kita dorong agar dapat memperkuat aparat pengawasan intern pemerintah (APIP),&rdquo; tutur Abdullah Azwar Anas. Anas menegaskan, pengadaan ASN dilaksanakan berdasar prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya. Dengan tujuan dan prinsip tersebut, diharapkan kualitas dan kuantitas ASN akan lebih terukur dan terstandar di seluruh Indonesia. Rekrutmen ASN dilakukan dengan menggunakan computer assisted test (CAT) secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital. Sehingga, menjadi lebih transparan dan akuntabel. Seleksi kompetensi yang dilaksanakan berbasis online, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah (face recognition) sehingga semua potensi kecurangan bisa ditekan. Nilai seleksi juga secara real-time bisa langsung diakses publik, termasuk live score-nya yang juga disiarkan melalui YouTube. &rdquo;Pengadaan CASN diperuntukkan bagi setiap WNI dan semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Jadi kita pastikan pelaksanaan seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel,&rdquo; ucap Anas.

Kemenpan RB bersama Badan Kepegawaian Negara bergerak cepat bahas detail teknis rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) 2024

Kemenpan RB-BKN Gerak Cepat Detailkan Teknis Rekrutmen CASN 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/04/IMG_8176-3706040916.jpeg" alt="Rekonstruksi kasus pengeroyokan dilakukan di Mapolsek Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (4/1)." width="100%">
<figcaption>Rekonstruksi kasus pengeroyokan dilakukan di Mapolsek Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (4/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polsek Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, mengungkap motif pengeroyokan tiga orang pelaku yang menewaskan seorang aparatur sipil negara (ASN) Heri Pramono, 37. &rdquo;Kami sudah menggelar rekonstruksi sebanyak 18 adegan, korban dikeroyok karena saling tersinggung dan suasana sudah panas sehingga terjadi pemukulan,&rdquo; kata Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah Iptu Hendra Agustian Ginting seperti dilansir dari Antara usai melakukan rekonstruksi di Mapolsek Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kamis (4/1). Sebelumnya, tiga orang kawanan tukang parkir berinisial PR, 39; MN, 18; dan MFM, 15; mengeroyok korban hingga tewas di depan warung jagung bakar di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Antasan Besar, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, pada Jumat (15/12) sekitar pukul 22.05 wita. Hingga akhirnya para pelaku diringkus pada keesokan harinya di lokasi yang berbeda untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. &rdquo;Si korban sebelumnya mengamen di sebuah warung jagung bakar, dia marah karena diberikan uang dua ribu rupiah oleh pengunjung dan terjadi cekcok, lalu pelaku MFM, seorang juru parkir, menegur korban agar meminta maaf kepada pengunjung,&rdquo; ujar Hendra. Hendra menuturkan,&nbsp;korban ditegur dan ditarik paksa tangannya oleh pelaku MFM agar korban meminta maaf kepada pengunjung. Tapi korban tidak terima dan memukul pelaku, lalu pelaku membalas dengan tamparan di bagian wajah. Saat korban hendak membalas tamparan, pelaku MFM memegang tangan korban, kemudian datang saksi Adi Gunawan dan pelaku MN hendak melerai, namun justru menampar MN, lalu MN membalas dengan dua kali pukulan. Hendra mengatakan, korban yang juga mantan atlet tinju itu kemudian berontak dan membanting MFM ke tanah. Pelaku PR tidak terima dan datang dari seberang jalan menghampiri korban langsung menampar sebanyak tiga kali. Korban yang berprofesi sebagai guru olahraga di salah satu sekolah dasar di Banjarmasin itu, memberikan perlawanan dengan menampar dan membanting tubuh pelaku PR ke tanah. Karena pelaku masih memberikan perlawanan, PR ke seberang jalan mengambil balok kayu satu meter lalu menghampiri korban dengan pukulan satu kali tepat di bagian kepala menggunakan balok kayu, korban langsung terkapar di tempat berlumuran darah. Para pelaku meninggalkan tempat kejadian, salah satu saksi yakni Muhammad Hendra membonceng korban menggunakan motor meninggalkan lokasi hingga akhirnya korban mengembuskan nafas terakhir saat di rumah sakit. Kanitreskrim mengatakan saat ini proses hukum terus berjalan untuk memberikan keadilan kepada keluarga korban, para pelaku dijerat dengan pasal 170 ayat 2 ke-3 dan atau pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP. Sementara itu, ayah korban yakni Suprianto, 65, meminta aparat penegak hukum memberikan keadilan terhadap kasus yang merenggut nyawa anaknya. Penyelesaian perselisihan tidak seharusnya dengan cara menghilangkan nyawa seseorang. Dia mengungkapkan, anaknya mengamen hanya sekadar melepaskan kejenuhan di sela-sela aktivitasnya sebagai seorang guru di sekolah. &rdquo;Saya berharap proses hukum ini berjalan dengan adil,&rdquo; ujar Suprianto.

Polsek Banjarmasin Tengah mengungkap motif pengeroyokan tiga orang pelaku yang menewaskan seorang aparatur sipil negara (ASN)

Polsek Banjarmasin Tengah Ungkap Motif Pengeroyokan yang Tewaskan ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/29/WhatsApp-Image-2023-12-29-at-162051-3283422736.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pimpin pelantikan pejabat di Graha Sawunggaling Kantor Pemkot Surabaya, Jumat (29/12)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pimpin pelantikan pejabat di Graha Sawunggaling Kantor Pemkot Surabaya, Jumat (29/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jelang akhir tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menggelar pelantikan pejabat. Rotasi dan mutasi jabatan tersebut, diikuti 231 aparatur sipil negara (ASN), mulai dari jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Prosesi pelantikan dipimpin Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Graha Sawunggaling Kantor Pemkot Surabaya, Jumat (29/12). Hadir dalam kesempatan itu sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Surabaya. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, dari total 231 pejabat yang dilantik, sembilan di antaranya kepala dinas atau pejabat eselon II. Sementara yang paling banyak merupakan jajaran di lingkup kelurahan dan kecamatan. &rdquo;Jadi 231 yang paling banyak di kecamatan dan kelurahan. Ada sekitar 9 kepala dinas atau eselon 2 yang mereka juga berputar tempat (dinas). Jadi semuanya adalah rotasi,&rdquo; kata Wali Kota Eri usai pelantikan. Dia menegaskan, rotasi dan mutasi itu bukan sebagai bentuk sanksi atau degradasi. Melainkan sebagai upaya menguji kemampuan dan kompetensi pejabat di tempat yang baru. Diharapkan pejabat yang dirotasi dapat beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi positif bagi Kota Surabaya. &rdquo;Karena ketika kita lihat ada yang mampu berhasil di satu titik, yang satunya dilihat cocok apa tidak, kita putar. Jadi kan saya bilang, sebelum satu tahun kalau kinerjanya bagus, bisa diputar di tempat lain untuk menguatkan di tempat lain itu,&rdquo; tutur Eri. Wali Kota Eri berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik. Dia menginginkan para pemimpin di Kota Pahlawan itu memiliki jiwa yang santun, adem, tapi juga tegas. Dia menekankan pentingnya menjalankan syariat agama dan aturan pemerintah dengan baik. &rdquo;Pemimpin itu harus memiliki jiwa yang santun, jiwa yang adem, tapi harus memiliki ketegasan. Kalau di depan mata, mereka ada yang tidak menjalankan syariat agama, tidak menjalankan aturan pemerintah, lakukan dengan ketegasan,&rdquo; ucap Eri. Selain itu, dia juga mengajak para pejabat yang baru dilantik itu agar memiliki keyakinan dan keadilan dalam menjalankan tugas. Setiap pemimpin pasti akan mendapat dukungan dan kritik dari masyarakat, namun yang terpenting adalah tetap berpegang pada kebenaran. &rdquo;Karena setiap pemimpin itu pasti ada (warga) yang senang dan tidak. Tapi selama untuk kebaikan, untuk kebenaran, lakukan itu tanpa menoleh ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Karena yang saya pesankan, kebenaran, keadilan dan keyakinan, tiga ini yang saya minta kepada teman-teman,&rdquo; tutur Eri. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga mengungkapkan rencana membuka pelelangan jabatan untuk beberapa posisi kosong pada Januari 2024. Misalnya seperti jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). &rdquo;Kita buka pelelangan pada Januari, nanti Juli kosong lagi, ada yang pensiun. Januari - Februari kita buka lelang, setelah itu nanti Juli kita buka lelang lagi. Karena, kalau eselon 2 harus dilelang atau ada rotasi berputar lebih pas, yang di sini dilelang,&rdquo; tutur Eri.

Pemkot Surabaya gelar pelantikan pejabat. Rotasi dan mutasi jabatan, diikuti 231 ASN, mulai dari kepala dinas hingga kelurahan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aparatur sipil negara

Berita Terkini