<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/28/ilustrasi-suasana-rapat-paripirna-dprd-kabupaten-gresik-istimewa-dYoGF.webp" alt="Ilustrasi suasana Rapat Paripirna DPRD Kabupaten Gresik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana Rapat Paripirna DPRD Kabupaten Gresik. (Istimewa)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Momentum Hari Jadi ke-539 Kabupaten Gresik dan HUT ke-52 Pemerintah Kabupaten Gresik menjadi refleksi bagi DPRD Kabupaten Gresik untuk memperkuat perannya sebagai wakil rakyat.
Memasuki tahun anggaran 2026, lembaga legislatif tersebut menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran agar setiap kebijakan serta alokasi APBD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan berdampak langsung pada layanan dasar.
Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Syahrul Munir, menegaskan bahwa penguatan pengawasan menjadi prioritas utama. Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap program-program yang bersumber dari APBD.
Salah satu fokus yang disorot adalah penggunaan dana hibah kepada lembaga, kelompok masyarakat, desa, hingga sekolah. Menurutnya, hibah harus dikelola secara efektif, tepat sasaran, serta tidak tumpang tindih dengan program lainnya.
&ldquo;Tahun 2026 menjadi tahun awal anggaran jaminan keselamatan kerja untuk pekerja rentan. Karena tahun pertama, sambil evaluasi akan kami perluas cakupan sasarannya. Perlahan pekerja rentan ini terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,&rdquo; ujar Syahrul Munir.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan komitmen DPRD dalam memperluas perlindungan sosial bagi pekerja rentan. Untuk pertama kalinya, Pemkab Gresik mengalokasikan anggaran jaminan keselamatan kerja bagi pekerja rentan dalam RAPBD 2026.
Program ini diarahkan agar para pekerja di sektor informal maupun pekerjaan berisiko tinggi dapat terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. DPRD memastikan program tersebut akan dievaluasi secara bertahap sebelum diperluas cakupannya sehingga perlindungan sosial dapat menjangkau lebih banyak warga.
Di sektor kesehatan, penguatan layanan dasar juga menjadi perhatian. DPRD tengah mengawal penambahan fasilitas rawat inap di tiga puskesmas yang belum memiliki layanan tersebut. Langkah ini dinilai strategis untuk mengurangi beban rumah sakit sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota.
Dengan fasilitas rawat inap yang memadai di tingkat puskesmas, pasien diharapkan mendapatkan penanganan awal secara optimal tanpa harus langsung dirujuk ke rumah sakit.
Kebijakan berpihak pada masyarakat kepulauan juga diwujudkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Gresik. Dalam regulasi tersebut, biaya akomodasi dan transportasi pendamping pasien rujukan dari Pulau Bawean ke Gresik ditanggung APBD.
Bantuan meliputi biaya akomodasi Rp300 ribu, tiket kapal maksimal Rp500 ribu, tiket pesawat maksimal Rp800 ribu, hingga ambulans pulang-pergi sebesar Rp2 juta. Kebijakan ini lahir dari aspirasi warga Bawean yang selama ini terbebani biaya rujukan cukup tinggi, khususnya jika harus menggunakan jalur udara.
Selain layanan sosial, DPRD juga menyoroti persoalan jam operasional truk yang kerap menimbulkan pelanggaran lalu lintas. Sepanjang 2025, Satlantas Polres Gresik mencatat sekitar 27 ribu pelanggaran truk. Tingginya angka tersebut mendorong DPRD untuk mendorong solusi jangka menengah melalui kolaborasi lintas sektor.
Penyediaan kantong parkir strategis di wilayah Manyar dan Cerme menjadi salah satu opsi yang didorong agar kendaraan besar tidak melintas di jalan raya saat jam larangan operasional. Opsi penghentian truk di kawasan JIIPE juga sempat diterapkan sebagai langkah sementara guna mengurangi potensi kemacetan dan kecelakaan.
Di sisi fiskal, DPRD mencermati capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 yang belum mencapai target penuh. Dari target Rp1,56 triliun, realisasi PAD mencapai Rp1,475 triliun atau sekitar 94,08 persen.
Ke depan, DPRD mendorong optimalisasi regulasi, termasuk implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang fasilitasi kemitraan kegiatan berusaha dan kajian obligasi daerah untuk mendukung pengembangan BUMD. Inovasi ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan.
Sementara pada sektor infrastruktur, Pemkab Gresik merencanakan pembangunan jalan poros desa periode 2026&ndash;2029 guna meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Normalisasi saluran air di sejumlah titik juga menjadi prioritas, mengingat beberapa lokasi dinilai tidak lagi steril dan berpotensi memicu persoalan lingkungan.
Dengan penguatan fungsi pengawasan, pembenahan regulasi, serta dorongan inovasi fiskal dan infrastruktur, DPRD Kabupaten Gresik menargetkan arah pembangunan 2026 semakin berpihak pada layanan dasar masyarakat. Komitmen tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan daerah yang lebih merata, aman, dan berkelanjutan.

Penguatan pengawasan jadi prioritas utama yang akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap program-program yang bersumber dari APBD

DPRD Kabupaten Gresik Perkuat Pengawasan APBD 2026, Fokus Layanan Dasar dan Perlindungan Pekerja Rentan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/DPRD-11-B-2702344072.jpeg" alt="DPRD Kabupaten Gresik menggelar acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik dihadiri Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani dan jajaran, Senin (10/11). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>DPRD Kabupaten Gresik menggelar acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik dihadiri Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani dan jajaran, Senin (10/11). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Gresik (Pemkab) memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 sebesar Rp 3.361.567.464.392,63 atau Rp 3,36 triliun. Anggaran tersebut disusun dengan menekankan percepatan transformasi sosial serta penguatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani mengatakan penyusunan RAPBD 2026 mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya PP Nomor 12 Tahun 2019&nbsp;tentang Pengelolaan Kewangan Daerah. Kemudian Permendagri Nomor 77 Tahun 2020&nbsp;tentang Pertolongan Teknis Pengelolaan Kewangan Daerah, serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2025&nbsp;Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. "Sebagaimana tertuang dalam rencana kerja Pemkab Gresik 2026, tema pembangunan Kabupaten Gresik yaitu&nbsp;'kecepatan transformasi sosial, ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan&nbsp;didukung dengan tata kelola pemerintahan yang adaptif," tutur Bupati Yani dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik, Senin (10/11). Dengan tema pembangunan yang ditetapkan, lanjut Gus Yani,&nbsp;RAPBD Kabupaten Gresik Tahun 2026&nbsp;disusun selaras dengan tema pembangunan nasional maupun tema pembangunan provinsi. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/DPRD-11-A-1493177309.jpeg" alt="DPRD Kabupaten Gresik menggelar acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik dihadiri Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani dan jajaran, Senin (10/11). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>DPRD Kabupaten Gresik menggelar acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik dihadiri Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani dan jajaran, Senin (10/11). (Istimewa).</figcaption>
</figure> "Penurunan pendapatan transfer di tahun 2026, mari kita sikapi sebagai pemicu semangat. Pemkab Gresik akan terus bekerja keras melakukan intensifikasi dan extensifikasi pendapatan asli daerah," imbuhnya. Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 3,36 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp 3,50 triliun, dengan prioritas utama pada belanja modal sektor infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jaringan irigasi, gedung pemerintahan, serta peningkatan layanan publik. Selain pembangunan fisik, Pemkab Gresik juga menyiapkan alokasi untuk bantuan keuangan ke desa dan program sosial agar manfaat pembangunan dapat dirasakan merata oleh masyarakat. Berikut rinciannya: 1. Pendapatan Daerah Rp 3,36 triliun, terdiri atas: - Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,59 triliun - Pajak daerah Rp 1,10 triliun - Retribusi daerah Rp 396,78 miliar - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 12,05 miliar - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 84,37 miliar Pendapatan transfer sebesar Rp1,76 triliun, yang terdiri dari: - Transfer pemerintah pusat: Rp1,60 triliun - Transfer antar daerah: Rp155,49 miliar <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/DPRD-11-C-2252589158.jpeg" alt="DPRD Kabupaten Gresik menggelar acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik dihadiri Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani dan jajaran, Senin (10/11). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>DPRD Kabupaten Gresik menggelar acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik dihadiri Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani dan jajaran, Senin (10/11). (Istimewa).</figcaption>
</figure> 2. Belanja Daerah Rp 3,50 triliun, dengan rincian: - Belanja Operasional Rp 2,59 triliun - Belanja barang dan jasa Rp 1,55 triliun - Belanja hibah Rp 321,90 miliar - Belanja bantuan sosial Rp 6,33 miliar Belanja Modal Rp 214,56 miliar, diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan aset daerah, antara lain: - Tanah Rp 37,15 miliar - Peralatan dan mesin Rp 69,45 miliar - Gedung dan bangunan Rp 37,91 miliar - Jalan, jaringan, dan irigasi Rp 60,76 miliar - Aset tetap lainnya Rp 8,63 miliar - Aset lainnya Rp 650 juta Belanja Tidak Terduga Rp 10 miliar Belanja Transfer Rp 680,68 miliar, terdiri dari: - Bagi hasil kepada pemerintah desa Rp 125,17 miliar - Bantuan keuangan kepada pemerintah desa Rp 555,51 miliar 3. Pembiayaan Daerah Rp 143,15 miliar, bersumber dari: - Penerimaan pembiayaan (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/SILPA) tahun sebelumnya Rp 143,15 miliar. "Kami berharap RABD ini&nbsp;dapat segera dilakukan pembahasan yang lebih detail&nbsp;dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif,&nbsp;sesuai dengan babas waktu yang diamanakan dalam peraturan pendahuluan," tukas Bupati Gresik.

Dalam RAPBD, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 3,36 triliun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.

APBD Gresik 2026 Diproyeksikan Rp3,36 Triliun, Fokus Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/29/RANPERDA-1-580772834.jpg" alt="Rapat paripurna Ranperda prakarsa pemerintah terkait penyertaan modal Perseroda Gresik Migas serta Ranperda perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah." width="100%">
<figcaption>Rapat paripurna Ranperda prakarsa pemerintah terkait penyertaan modal Perseroda Gresik Migas serta Ranperda perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPRD Kabupaten Gresik menekankan bahwa regulasi itu harus membawa dampak positif terhadap masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini Gresik Migas tengah menjajaki perluasan potensi bisnis. Di antaranya, berencana mengaktifkan kembali sumur-sumur yang memiliki kandungan migas hingga membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Ahmad Nurhamim mengatakan bahwa ekspansi bisnis Gresik Migas perlu dirancang secara matang. Agar proyek yang dikerjakan benar-benar membawa dampak positif terhadap PAD. Karena itu pihaknya meminta data serapan eksisting dari SPBN yang sudah beroperasi, seperti di Kelurahan Lumpur maupun di Gresik utara. Berapa cakupan nelayan yang terlayani hingga berapa serapan BBM yang dibeli. &rsquo;&rsquo;Jika itu berdampak pada masyarakat kami tentu setujui,&rdquo; ujarnya. Penyertaan modal itu rencananya untuk membangun SPBN di Desa Randuboto, Sidayu. Memang Gresik Migas memiliki rencana membangun empat SPBN. Yaitu, SPBN Lumpur yang sudah beroperasi, SPBN Pangkahkulon, SPBN Karangrejo, Manyar dan SPBN Randuboto, Sidayu. &rsquo;&rsquo;Karena ini menyangkut kebutuhan dasar nelayan maka siapkan data yang sudah eksisting. Sebagai acuan pembangunan SPBN yang baru lagi. Kemungkinan ranperda ini baru realisasi tahun depan,&rdquo; jelasnya. Kemudian mengenai pengelolaan barang milik daerah pihaknya setuju karena perda yang lama sudah tidak relevan. Saat ini pemerintah perlu membentuk sistem pencatatan pengelolaan aset agar bisa berdampak signifikan terhadap PAD. &rsquo;&rsquo;Aset milik pemerintah ini perlu didata ulang. Mana yang dikuasai pihak lain mana. Agar benar-benar berkontribusi ke PAD,&rdquo; jelasnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/29/RANPERDA-2-4039795513.jpg" alt="MEMUDAHKAN NELAYAN: SPBN Lumpur yang beroperasi sejak 2023 lalu. Gresik Migas mengajukan penyertaan modal untuk menambah SPBN di tempat lain." width="100%">
<figcaption>MEMUDAHKAN NELAYAN: SPBN Lumpur yang beroperasi sejak 2023 lalu. Gresik Migas mengajukan penyertaan modal untuk menambah SPBN di tempat lain.</figcaption>
</figure> Sementara itu juru bicara Fraksi PKB Muhammad Rizaldi Saputra mengatakan bahwa per Desember 2024 modal daerah yang telah diberikan ke Perseroda Gresik Migas sebesar Rp 8,13 miliar. Fraksi PKB menekankan bahwa munculnya Ranperda penambahan modal ini harus disertai dengan jawaban meyakinkan mengenai penambahan benefit atas kesejahteraan warga masyarakat serta dampak kontributif yang signifikan terhadap PAD akibat penambahan modal itu. Ketua Fraksi PDIP Noto Utomo mengatakan bahwa Ranperda kedua tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa perubahan itu diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD. Noto Utomo secara khusus mempertanyakan beberapa hal terkait pengelolaan aset daerah. Terutama lemahnya sistem pencatatan aset yang dikuasai oleh pemkab dan masih adanya aset milik pemerintah yang dikuasai oleh pihak ketiga atau perorangan tanpa dasar hukum yang sah. &rsquo;&rsquo;Negara tidak dapat menyewakan tanah karena negara bukan pemilik tanah," pungkasnya. Noto Utomo berharap perubahan Perda ini dapat mengatasi kelemahan tersebut. Dengan demikian, peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar terwujud. (son/xav)

Ekspansi bisnis Gresik Migas perlu dirancang secara matang agar proyek yang dikerjakan benar-benar membawa dampak positif terhadap PAD.

Dirancang Matang agar Berdampak ke Masyarakat dan PAD, DPRD Kabupaten Gresik Godok Ranperda Prakarsa Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/dprd-23-a-6289922.jpg" alt="Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik berjuang demi menaikkan ekonomi rakyat. (DPRD Kabupaten Gresik)" width="100%">
<figcaption>Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik berjuang demi menaikkan ekonomi rakyat. (DPRD Kabupaten Gresik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan menurun. DPRD Kabupaten Gresik langsung tancap gas menyiapkan lima strategi agar kondisi fiskal tetap stabil dan pelayanan publik tidak terganggu. Dalam rancangan KUA-PPAS RAPBD 2026, pendapatan daerah Gresik diproyeksikan Rp 3,329 triliun. Angka itu turun akibat pemangkasan dana transfer pusat hingga Rp 539 miliar. Dari total pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp 1,562 triliun. Sementara pendapatan transfer hanya Rp 1,764 triliun dan pembiayaan daerah sekitar Rp 124,83 miliar. Kondisi ini membuat DPRD Gresik mendorong eksekutif melakukan langkah strategis agar program prioritas tetap berjalan. Lima langkah besar pun disiapkan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mendorong kemandirian fiskal. Strategi pertama, DPRD mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi PAD di seluruh sektor penghasil. Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir menegaskan Pemkab perlu lebih agresif menggali potensi baru, termasuk aset daerah yang selama ini belum produktif. &ldquo;Eksekutif dan legislatif sepakat siltap perangkat desa tidak dikurangi dan tidak ada pemutusan kontrak honorer maupun PPPK,&rdquo; ujar M. Syahrul Munir. Aset-aset tersebut bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar memberi dampak nyata terhadap PAD. Pemkab juga diminta melakukan pemetaan potensi pendapatan agar setiap dinas penghasil punya target baru yang terukur. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/dprd-23-b-2243457959.jpg" alt="Ketua DPRD Kabupetan Gresik melakukan sidak. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kabupetan Gresik melakukan sidak. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Langkah kedua, DPRD mendorong efisiensi belanja daerah di seluruh OPD. Program yang sifatnya tidak mendesak disarankan ditunda, sementara belanja wajib seperti pelayanan dasar tetap menjadi prioritas. Mujid Riduan, Wakil Ketua DPRD, menekankan pentingnya memilah program yang berdampak langsung bagi masyarakat. &ldquo;Di tengah keterbatasan anggaran perlu memetakan mana yang lebih didahulukan dan memiliki dampak signifikan,&rdquo; ujarnya. Strategi ketiga, memperkuat ekosistem ekonomi lokal agar roda ekonomi berputar dari hulu ke hilir di Gresik. Wakil Ketua DPRD Ahmad Nurhamim menilai pemberdayaan daerah harus menjadi fokus utama saat dana transfer pusat berkurang. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bisa menjadi penggerak ekonomi lokal. Bahan baku MBG bisa disuplai langsung oleh petani dan petambak Gresik, sehingga uang berputar di daerah dan menciptakan lapangan kerja baru. Menurutnya, konsep ekosistem lokal ini bisa diperluas ke sektor hotel, restoran, hiburan, hingga pariwisata. Penyelenggaraan event skala besar juga bisa mendongkrak okupansi hotel dan pendapatan pajak restoran yang selama ini masih rendah. Strategi keempat, DPRD meminta pembangunan infrastruktur tetap fokus pada jalan sentral yang menunjang aktivitas ekonomi. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/dprd-23-c-2329225404.jpg" alt="Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir ketika berdialog dengan buruh. (DPRD Kabupaten Gresik)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir ketika berdialog dengan buruh. (DPRD Kabupaten Gresik)</figcaption>
</figure> Pelebaran Jalan Betoyo&ndash;Kemudi di utara dan Jalan Menganti&ndash;Lakarsantri di selatan diharapkan menjadi prioritas utama. Proyek tersebut dinilai mampu memperlancar distribusi hasil perikanan serta menarik arus ekonomi dari Surabaya ke Gresik. Infrastruktur yang terkoneksi dengan baik diyakini akan mempercepat perputaran ekonomi dan menambah kontribusi PAD. Mujid juga mendorong OPD lebih kreatif menggandeng pemerintah pusat melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK). &ldquo;Banyak program bisa tetap jalan melalui sharing anggaran dengan pusat,&rdquo; tegasnya. Strategi kelima, DPRD memastikan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian utama. Wakil Ketua DPRD Lutfi Dhawam menegaskan anggaran wajib seperti Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), rumah sakit, dan puskesmas tidak boleh dikurangi. &ldquo;Kami tetep berkomitmen mendorong untuk kepentingan masyarakat harus didahulukan. Dana BOS salah satunya. OPD harus melihat skala urgensi,&rdquo; ujar Lutfi Dhawam. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/dprd-23-d-112186555.jpg" alt="DPRD Kabupetan Gresik melakukan sidak sarana sekolah. ((DPRD Kabupaten Gresik)" width="100%">
<figcaption>DPRD Kabupetan Gresik melakukan sidak sarana sekolah. ((DPRD Kabupaten Gresik)</figcaption>
</figure> Menurutnya, OPD harus jeli melihat skala urgensi agar program pelayanan dasar tetap berjalan optimal. Revitalisasi sekolah rusak yang dimulai pada 2025 harus dilanjutkan agar kualitas pendidikan di Gresik makin merata. DPRD juga mendorong pengawasan ketat terhadap alokasi anggaran agar tepat sasaran. Dispendik misalnya, sudah mengajukan Rp 16 miliar untuk rehabilitasi ruang kelas melalui pokok pikiran dewan. Di sektor kesehatan, penambahan fasilitas rawat inap di puskesmas ditargetkan rampung seluruhnya pada 2026. DPRD berharap pelayanan publik di bidang kesehatan makin merata dan berkualitas meski APBD terbatas. Syahrul Munir menegaskan, di tengah tekanan fiskal, DPRD dan Pemkab tetap sepakat menjaga kesejahteraan perangkat desa serta tenaga honorer dan PPPK. Tidak ada pemutusan kontrak, hanya penyesuaian pada operasional penyelenggaraan pemerintahan desa. Komitmen tersebut menjadi bukti DPRD tidak ingin efisiensi berdampak pada masyarakat bawah. Skema anggaran disiapkan agar efisiensi tidak mematikan program sosial dan ekonomi yang sudah berjalan. DPRD Gresik juga menegaskan optimalisasi aset daerah dan pencarian sumber PAD baru menjadi kunci menuju kemandirian fiskal. Jika intensifikasi berhasil, ketergantungan terhadap dana transfer pusat bisa dikurangi. Kondisi ini menjadi momentum bagi Gresik untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan strategi yang tepat, DPRD optimistis APBD 2026 tetap mampu menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah tekanan fiskal.

Kupas Strategi DPRD Kabupaten Gresik! Pendapatan Daerah Diproyeksikan Turun, Potensi PAD Harus Dimaksimalkan.

Kupas Strategi DPRD Kabupaten Gresik! Pendapatan Daerah Diproyeksikan Turun, Potensi PAD Harus Dimaksimalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/WhatsApp-Image-2025-10-20-at-203902-3265157118.jpeg" alt="TINGKATKAN NILAI TAMBAH: DPRD Kabupaten Gresik menggelar rapat paripurna kemarin (20/10) di kantor dewan. Ada dua raperda yang menjadi pembahasan." width="100%">
<figcaption>TINGKATKAN NILAI TAMBAH: DPRD Kabupaten Gresik menggelar rapat paripurna kemarin (20/10) di kantor dewan. Ada dua raperda yang menjadi pembahasan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPRD Kabupaten Gresik menggelar rapat paripurna, Senin (20/10), di kantor dewan. Agendanya, penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang pengelolaan barang milik daerah dan raperda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Gresik Migas. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Gresik M Syahrul Munir dan diikuti jajaran pimpinan, anggota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan lainnya. Dihadiri pula oleh Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif. Dalam momen itu, Alif menjelaskan tentang dua raperda yang menurutnya penting untuk tata Kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Yakni, perihal raperda pengelolaan barang milik daerah dan raperda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Gresik Migas. Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah itu merupakan perubahan atas Perda No 2 Tahun 2019 yang menjadi pijakan utama dalam pengelolaan barang daerah terutama aset. "Namun seiring perkembangan regulasi nasional dan dinamika pemerintahan, ketentuan di dalamnya banyak yang tidak relevan," ujar Alif. Untuk itu, perlu adanya perubahan dengan menyesuaikan regulasi daerah dengan hukum nasional. Sehingga tata kelola barang lebih modern, adaptif, dan mampu mendukung akuntabilitas serta meningkatkan nilai tambah penggunaan barang daerah sebagai salah satu sumber pemasukan daerah. Alif juga membahas perihal raperda penambahan penyertaan modal pemda pada PT Gresik Migas. Sesuai dengan pasal 333 Ayat 1 UUD tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan daerah. Menyebutkan bahwa setiap penyertaan modal Pemda pada BUMD harus ditetapkan melalui peraturan daerah. Dalam hal itu, Alif mengaku pihaknya beberapa kali melakukan penetapan perda untuk tambahan penyertaan modal PT Gresik Migas. Hingga akhir tahun lalu, jumlah total penyertaan modal sebesar Rp 8,13 miliar. Dukungan itu diberikan karena PT Gresik Migas yang punya dampak banyak pada masyarakat dan sektor ekonomi daerah. &rsquo;&rsquo;Sebagaimana diketahui, PT Gresik Migas memiliki kegiatan usaha dan bergerak di bidang niaga gas, minyak bumi, SPBU Nelayan, dan revitalisasi sumur tua. Perusahaan itu punya peran strategis bagi mendukung produktivitas sektor perikanan laut,&rdquo; jelas Alif. Lewat dukungan penambahan penyertaan modal itu, Pemkab Gresik berharap nelayan yang merupakan salah satu denyut ekonomi Gresik mendapatkan layanan akses energi yang mudah, terjangkau, dan berkeadilan. Terkait penyampaian dari Alif, Syahrul Munir menyambutnya dengan baik. Menurutnya, kedua raperda itu memiliki arah yang sama. Yakni, membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dia memastikan, dewan bakal memberikan dukungan selama upaya itu untuk kepentingan masyarakat Gresik. &rsquo;&rsquo;Dua raperda ini akan dibahas sesuai mekanisme. Tahap selanjutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi yang akan disampaikan dalam rapat pada Rabu 22 Oktober nanti,&rdquo; ujar Syahrul. (ree/xav) &nbsp;

Ketua DPRD Gresik Alif menjelaskan tentang dua raperda yang menurutnya penting untuk tata Kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik, Bahas Pengelolaan Barang Milik Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/02/DPRD-RIFKI-2451175211.jpg" alt="Wakil Ketua II DPRD Gresik, Mujid Riduan dari PDIP menjelaskan 5 ranperda stragtegis. (Rifqi/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua II DPRD Gresik, Mujid Riduan dari PDIP menjelaskan 5 ranperda stragtegis. (Rifqi/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik resmi mengesahkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis dalam rapat paripurna, Senin (29/9/2025). Langkah ini disebut sebagai upaya percepatan pembangunan daerah sekaligus memperkuat tata kelola di lima sektor penting. Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Gresik, Mujid Riduan dari PDIP. Agenda utama tidak hanya pengesahan lima ranperda hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur, tetapi juga pembahasan perubahan kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025. Lima ranperda yang disahkan antara lain menyangkut Ketahanan Pangan dan Gizi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Penyelenggaraan Pendidikan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (JLAJ), serta Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Gresik. Semuanya dinilai mendesak untuk memperkuat fondasi pembangunan Gresik sebagai daerah industri yang tetap menjaga keberlanjutan. Mujid Riduan menegaskan perda ketahanan pangan dan gizi menjadi pilar penting agar Gresik tidak bergantung pada daerah lain. Perlindungan terhadap lahan pertanian disebut krusial, apalagi Gresik sejak lama memiliki Perda Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan luas mencapai 62 ribu hektare. Menurutnya, regulasi baru tersebut selaras dengan visi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Dengan begitu, petani tetap terlindungi meski Gresik berkembang sebagai kota industri. &ldquo;Ini baru disahkan kemarin. Harapan kami, kami kemarin di Kabupaten Gresik kan sudah membuat Peraturan Daerah (Perda) dalam rangka melindungi tanah-tanah yang dialihfungsikan dengan adanya Perda sudah lama, 10 tahun yang lalu, Perda Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Jadi ada luasan kurang lebih 62 ribu hektare yang sudah diplot mana yang daerah pertanian, daerah industri, daerah niaga, seperti itu,&rdquo; ujar Mujid Riduan kepada JawaPos.com, Rabu (1/10/2025). Ia mencontohkan beberapa kecamatan seperti Menganti dan Driyorejo yang memang lebih dominan sebagai kawasan permukiman dan industri. Sementara wilayah lain seperti Balongpanggang dan Benjeng tetap difungsikan sebagai penyangga pertanian. &ldquo;Di Kabupaten Gresik sendiri kan, sebagian kecamatan, seperti Kecamatan Menganti, Driyorejo, itu kan lahan pemukiman, perumahan, tidak ada lahan pertanian. Di situ juga kita masukkan di sebagian, seperti Balong Panggang, Benjeng, itu semua ada di Perda kami. Itu perlindungan terhadap lahan pertanian,&rdquo; ujarnya. &ldquo;Dengan perda ini, petani bisa tetap produktif dan tidak kehilangan lahannya,&rdquo; ujarnya. DPRD berharap koordinasi dengan OPD terkait mampu mempercepat implementasi perda ketahanan pangan dan gizi di lapangan. Sektor kedua yang mendapatkan perhatian adalah penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mujid menilai hal ini penting karena Gresik sudah memiliki hampir 80 persen desa mandiri. &ldquo;Menurut saya dengan adanya Badan Usaha Milik Desa di sini sekarang kan Gresik itu sudah hampir 80 persen desa mandiri semua,&rdquo; jelas Mujid. &ldquo;Nah di situ kalau desa mandiri tidak kita buatkan regulasi untuk desa itu bisa mandiri dalam rangka mencari PAD desanya ke depan, ini kita enggak tahu Pak apakah dana desa ini tempat berjalan atau tidak.&rdquo; Namun kemandirian desa dinilai akan sulit berkelanjutan jika hanya bergantung pada dana transfer pusat. Apalagi mulai 2026 mendatang, pemerintah pusat berencana mengurangi dana alokasi hingga Rp 571 miliar. &ldquo;Apalagi sekarang dengan adanya program presiden baru ini tahun depan itu kan anggaran desa kan dikurangi berapa gitu banyak dan juga ada surat dari kementerian keuangan tahun 2026 ini rencananya itu ada pengurangan dana transfer dari pusat atau dana alokasi turun Rp 571 miliar,&rdquo; ungkap Mujid. Kondisi itu membuat DPRD mengambil langkah antisipasi. Melalui perda tentang BUMDes, desa bisa lebih leluasa menggali potensi lokal sekaligus menciptakan sumber Pendapatan Asli Desa (PAD). &ldquo;Dan desa ini kan dalam rata-rata nanti ke depannya kan desa itu kan punya PAD punya PAD sendiri ya Pak punya PAD yang bisa nanti untuk menopang APBDes-nya kalau kita saat ini kan desa kan mengandalkan dari dana desa dari pusat kan kalau kita kan kecil lah ada ADD terus pakai nanti ada bantuan,&rdquo; jelas Mujid. BUMDes diharapkan menjadi motor ekonomi desa dengan mengelola potensi lokal, mulai dari distribusi bahan material pembangunan hingga bekerja sama dengan koperasi. &ldquo;Nah ini kalau tidak ada format yang baru dalam langkah itu juga kan menunjang tadi ada kooperasi merah putih Koperasi Merah Putih nah Koperasi Merah Putih nanti bentuknya apa kalau nanti bisa bekerjasama dengan baik,&rdquo; jelas Mujid. Dengan begitu, perputaran uang tetap terjadi di desa dan memberi dampak langsung pada masyarakat. Selain ekonomi, DPRD juga fokus pada sektor pendidikan. Perda Penyelenggaraan Pendidikan yang baru disahkan mengatur pendidikan formal maupun non-formal, baik negeri maupun swasta, dari tingkat PAUD hingga SMP atau MTs. &ldquo;Intinya kami komitmen dalam rangka memperbaiki pendidikan, mutu pendidikan termasuk di sini sudah diatur semua kan pendidikan-pendidikan swasta mulai dari tingkat PAUD sampai tingkat SMP atau MTS seperti itu jadi ada pendidikan non-formal, ada pendidikan formal seperti itu,&rdquo; papar Mujid. Tujuan utamanya adalah meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Gresik. Dengan regulasi yang jelas, kualitas pendidikan diharapkan bisa lebih merata dan tidak ada kesenjangan antar lembaga. &ldquo;Kita atur di perda ini dalam langkah perbaikan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Gresik dengan adanya Perda Penyelenggaraan Pendidikan ini.&rdquo; ungkapnya. Tak kalah penting, DPRD Gresik juga mengesahkan perda tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini merespons meningkatnya angka kecelakaan akibat padatnya lalu lintas kendaraan besar di wilayah industri. &ldquo;Nah ini ya salah satu yang membuat perda ini adalah itu tadi Pak Gresik sekali lagi kota industri sehingga banyak lalu lalang kendaraan kecil dan besar dan di situlah jumlah kecelakaan setiap hari itu meningkat apalagi dengan adanya di kawasan JIIPE sana mobil mobil besar-besar lewat, nah inilah yang kami atur di sini termasuk jam-jam operasional,&rdquo; jelas Mujid. Salah satu poin penting dalam perda tersebut adalah pengaturan jam operasional kendaraan roda enam ke atas di jalur protokol. &ldquo;Jam-jam operasional karena selama ini penyebab kecelakaan itu kan kalau tidak kita batasi misalnya sekarang kan kita batasi jam 6 sampai jam 8 tidak boleh mobil roda 6 ke atas lewat di seluruh jalan-jalan yang protokol sama sampai manyar dan sampai kemana-mana sudah hampir 3 minggu kita laksanakan langsung itu tilang,&rdquo; jelasnya. Pembatasan ini terbukti mampu menekan angka kecelakaan sejak diuji coba beberapa minggu terakhir. &ldquo;Kita koordinasi dengan kepolisian maupun Dishub, itu dalam rangka sosialisasi sama penindakan bagi mereka. Nah itu dengan adanya itu ada pengurangan, pengurangan jumlah kecelakaan, salah satunya ada itu termasuk juga kan jalan-jalan lokal itu kan kadang-kadang Galian C, mobil besar, masuk JIIPE akhirnya apa yang kita bangun lewat APBD itu rusak,&rdquo; papar Mujid. Selain soal keselamatan, aturan itu juga mencegah kerusakan jalan akibat kendaraan melebihi kelas beban. DPRD menekankan perlunya koordinasi intensif dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan agar perda berjalan efektif. &ldquo;Karena dilalui mestinya itu kan roda 6 tapi dilalui roda besar mutu jalan itu pasti gak kuat karena bukan kelasnya itu juga kita tertibkan kita tertibkan juga di samping untuk kemacetan, mengurangi kecelakaan,&rdquo; imbuhnya. Ranperda terakhir menyangkut penguatan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Gresik. Bank milik daerah tersebut selama ini disebut mati suri karena kalah bersaing dengan bank lain. &ldquo;Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Gresik Bank ini mati suri dengan adanya persaingan dengan bank-bank yang lainnya, sehingga kami kalau ini saat ini manage dengan baik, misalnya kita juga kan misalnya kita juga menambah PAD kita, salah satu sehingga kita buat regulasi ini, dalam rangka nanti penyertaan modal,&rdquo; jelas Mujid. Dengan perda baru, pemerintah daerah bisa menyalurkan penyertaan modal secara legal untuk memperkuat posisi BPR. Tujuannya adalah agar bank ini kembali berfungsi mendukung UMKM, terutama yang terpukul pasca pandemi. &ldquo;Jika tidak didukung, UMKM kita akan kesulitan bertahan,&rdquo; jelas Mujid. Ia menegaskan BPR Gresik harus menjadi salah satu pilar ekonomi daerah sekaligus menambah PAD. DPRD berharap kelima perda strategis ini segera mendapatkan nomor lembar daerah. Setelah itu, pemerintah bersama DPRD akan melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat dan stakeholder terkait. Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan menjadi leading sector untuk menjalankan perda sesuai bidangnya. Harapannya, masyarakat segera merasakan manfaat nyata dari regulasi baru ini. &ldquo;Semua perda ini mendesak, karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat mulai dari pangan, pendidikan, transportasi, hingga ekonomi desa,&rdquo; tegas Mujid. Dengan landasan hukum yang kuat, tata kelola daerah di Gresik diyakini bisa melaju lebih cepat dan terarah.

DPRD Kabupaten Gresik mengesahkan 5 Ranperda strategis dalam rapat paripurna sebagai upaya percepatan pembangunan daerah.

DPRD Gresik Sahkan 5 Ranperda Strategis! Tata Kelola Daerah Kini Melaju di 5 Sektor Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/14/GRESIK-14-B-686114096.jpg" alt="Ketua DPRD Kabupaten Gresik Muhammad Syahrul Munir bersama pekerja perempuan di Gedung DPRD Kabupaten Gresik, Selasa (9/9). Mereka mengaku kesulitan memperoleh pekerjaan karena usia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kabupaten Gresik Muhammad Syahrul Munir bersama pekerja perempuan di Gedung DPRD Kabupaten Gresik, Selasa (9/9). Mereka mengaku kesulitan memperoleh pekerjaan karena usia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ratusan tenaga kerja perempuan mendatangi gedung DPRD Kabupaten Gresik, Selasa (9/9/2025). Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Gresik Muhammad Syahrul Munir. Para pekerja itu mengaku kesulitan memperoleh pekerjaan lantaran faktor usia. Apalagi, saat ini banyak di antara mereka sedang dirumahkan dari perusahaan sebelumnya. Hal tersebut karena adanya batasan usia maksimal dalam rekrutmen tenaga kerja. Sejumlah perusahaan di Kabupaten Gresik menerapkan batas usia maksimal pekerja di bawah 50 tahun. Menanggapi persoalan itu, Syahrul mendesak agar perusahaan menaikkan batas usia pekerja hingga 50 tahun. &rsquo;&rsquo;Usia tersebut masih tergolong produktif. Seharusnya tetap mendapatkan kesempatan kerja, terutama di posisi yang tidak menuntut kemampuan fisik berlebih,&rdquo; tegas Syahrul. Ditambahkan oleh Syahrul, larangan diskriminasi usia sudah diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 28 Mei 2025. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/14/GRESIK-14-A-3173533649.jpg" alt="Ratusan tenaga kerja perempuan mendatangi gedung DPRD Kabupaten Gresik mengeluhkan kesulitan memperoleh pekerjaan lantaran faktor usia diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Gresik Muhammad Syahrul Munir." width="100%">
<figcaption>Ratusan tenaga kerja perempuan mendatangi gedung DPRD Kabupaten Gresik mengeluhkan kesulitan memperoleh pekerjaan lantaran faktor usia diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Gresik Muhammad Syahrul Munir.</figcaption>
</figure> Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak. Pemberi kerja dilarang melakukan diskriminasi dalam rekrutmen dan persyaratan usia hanya diperbolehkan jika berkaitan langsung dengan karakteristik pekerjaan. Dia juga meminta perusahaan mempertimbangkan soal persyaratan pengalaman kerja dalam kurun waktu tertentu. Menurutnya, hal itu dapat membatasi kesempatan kerja terutama bagi sarjana muda. &rsquo;&rsquo;Seharusnya perusahaan bisa memaksimalkan alokasi biaya pendidikan dan pelatihan untuk dapat membantu generasi selanjutnya,&rdquo; tambah Syahrul. Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik telah menyampaikan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Gresik. &rsquo;&rsquo;Pembatasan usia justru menutup peluang bagi pencari kerja yang memiliki pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Bahkan, disnaker mengimbau perusahaan agar memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pencari kerja tanpa membatasi usia,&rsquo;&rsquo; kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemkab Gresik Zainul Arifin. (xav) &nbsp;

Pembatasan usia justru menutup peluang bagi pencari kerja yang memiliki pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan.

Dorong Perusahaan Naikkan Batas Usia Pekerja hingga 50 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/DPDR-GRESIK-26-2482374253.jpg" alt="Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Gresik atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Gresik atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menggelar rapat paripurna pada Senin (25/8) dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Gresik atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat yang dipimpin langsung pimpinan DPRD Gresik M Syahrul Munir itu dihadiri jajaran pimpinan dewan, anggota dewan, forkopimda, serta Bupati Gresik, Sekretaris Daerah, dan jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara keseluruhan, tercatat 59 orang hadir dalam forum tersebut. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna sebelumnya pada Jumat (22/8), di mana fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan umum mereka atas nota keuangan perubahan APBD 2025. Dalam paparannya, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa struktur pendapatan daerah pada rancangan perubahan APBD 2025 masih bergantung pada pendapatan transfer dengan porsi 50,17 persen, lebih besar dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, Pemkab Gresik berkomitmen terus memperkuat PAD melalui sejumlah strategi. &ldquo;Langkah yang kami tempuh antara lain menggali sumber PAD baru dari sektor jasa, perdagangan, properti, dan ekonomi digital, optimalisasi aset daerah dan BUMD, serta menjajaki skema pembiayaan kreatif melalui kerjasama swasta, pemanfaatan CSR, dan tata kelola keuangan berbasis data yang lebih akurat,&rdquo; jelas Gus Yani, sapaan akrab Fandi Akhmad Yani. Pemkab juga menyiapkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan dukungan infrastruktur digital, meski diakui masih perlu penambahan SDM untuk mempercepat proses tersebut. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/DPRD-GRESIK-2-1726989851.jpg" alt="Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Gresik atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Gresik atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Pada sisi belanja daerah, Pemda Gresik berkomitmen untuk tetap mengacu pada program prioritas pemerintah pusat sesuai amanat undang-undang. Beberapa program yang akan dijalankan antara lain Merdeka Belajar Gresik (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Seiring berkurangnya transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 38 miliar, Pemkab memutuskan memprioritaskan anggaran untuk proyek strategis serta memastikan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025. Menjawab kritik fraksi Demokrat dan NasDem terkait pendapatan daerah yang belum optimal, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab telah bekerja sama dengan akademisi dari UGM dan Unair untuk melakukan kajian optimalisasi pajak daerah. Dalam rapat tersebut, Bupati juga menyampaikan bahwa Pemkab tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sebagai gantinya, diberikan stimulus berupa penghapusan denda piutang pajak serta diskon PBB P2 dan BPHTB sebesar 15&ndash;80 persen mulai 17 Agustus hingga 17 September 2025. &ldquo;Program ini mendapat respons positif dari masyarakat, dan diharapkan semakin mendorong kepatuhan wajib pajak,&rdquo; tutur Bupati. Terkait retribusi parkir tepi jalan, Bupati menegaskan akan dilakukan evaluasi dan perbaikan sistem pemungutan, termasuk pendataan titik parkir, peningkatan layanan, serta tata kelola keuangan retribusi. Sementara itu, Pemkab juga memastikan efisiensi anggaran tetap diarahkan pada tujuh prioritas utama seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengendalian inflasi, penyediaan cadangan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan itu, pemda menyampaikan terima kasih untuk seluruh masukan-masukan positif dari seluruh dewan,&rdquo; ungkapnya. Syahrul menyampaikan bahwa dewan akan terus memberikan dukungan. &rsquo;&rsquo;Semoga ke depan sinergi yang baik bisa terus terjalin,&rdquo; pungkasnya. Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi ini selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat komisi dan finalisasi Badan Anggaran DPRD Gresik sebelum penyusunan laporan akhir.

Pemda Gresik berkomitmen untuk tetap mengacu pada program prioritas pemerintah pusat sesuai amanat undang-undang.

Bupati Gresik Sampaikan Jawaban Fraksi Terkait Rancangan Perubahan APBD 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/28/U9stKY1MEE7UFYfbKb3RrJIh9MO8HFo8Ae1zVIVc-1-59046263.jpg" alt="Eks karyawan klinik kecantikan di Gresik kota Baru berdiskusi dengan anggota DPRD Kabupaten Gresik, Senin (28/4).(Nugroho Galih Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks karyawan klinik kecantikan di Gresik kota Baru berdiskusi dengan anggota DPRD Kabupaten Gresik, Senin (28/4).(Nugroho Galih Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah eks karyawan Klinik Kecantikan di Gresik Kota Baru (GKB) mendatangi kantor DPRD Gresik, Senin (28/4).&nbsp; Para mantan karyawan yang telah membuat grup berisikan 23 orang itu menuntut hak-haknya selama bekerja. Ada pula yang sampai saat ini ijazahnya masih ditahan. salah satunya ID, yang sampai sekarang belum menerima ijazah miliknya. Bahkan saat resign dia diminta membayar Rp 5 juta plus biaya ganti kursus. Namun setelah ditelusuri, ID mendapati kursus tersebut gratis. &ldquo;Alasan saya resign karena mau fokus ke rumah. Anak ga ada yang jaga,&rdquo; ucapnya. Dirinya bertanya kepada teman-temannya yang juga kursus yang sama. Dari jawaban beberapa temannya itulah dia mengetahui jika kursus yang dia lakoni gratis. ID resign 27 Oktober 2024 lalu. Namun akhir November dia tidak menerima gaji karena ditahan. &ldquo;Di awal itu bilangnya pemasukan bisa sampai Rp 3 juta. Tapi nggak pernah sampai segitu. Uang makan aja pernah dihapus sepihak,&rdquo; katanya. Ijazah yang masih tertahan juga dialami PI, anggota grup eks karyawan klinik kecantikan itu. Selain itu SK, eks karyawan lainnya, juga demikian. bedanya, yang ditahan adalah Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU). SK mengaku Juni 2024 dirinya resign karena kontrak sudah habis dan mau pulang kampung ke Kalimantan. Dirinya bahkan berniat pamit saat ketemu namun tidak direspons. &ldquo;Pamit lewat wa sekalian minta SKHU itu, disuruh ke rumahnya. Lalu saya ke rumah dia ga ada di rumah dan katanya dititipin admin namun saya tanya admin tidak ada,&rdquo; jelas SK. Eks karyawan lain, BG, juga sempat ditahan ijazahnya, meski dirinya sudah membayar Rp 5 juta. &ldquo;Waktu itu bayar Rp 5 juta tapi tujuh bulan setelahnya ijazah baru dikembalikan,&rdquo; ucap salah seorang koordinator grup. (Nugroho Galih Wicaksono)

Sejumlah eks karyawan Klinik Kecantikan di Gresik Kota Baru mendatangi DPRD untuk menuntut hak-hak mereka yang terabaikan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DPRD Kabupaten Gresik

Berita Terkini