<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG-20200807-WA0014.jpg" alt="Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkap penyimpangan tabung gas subsidi pemerintah tanpa kelengkapan izin usaha. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkap penyimpangan tabung gas subsidi pemerintah tanpa kelengkapan izin usaha. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dugaan pengoplosan gas subsidi kembali ditemukan di tiga titik di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Hal ini diketahui setelah aparat Kepolisian menggerebek tiga lokasi pengoplosan gas subsidi di Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Selasa, (10/6) sore. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita ratusan tabung gas ukuran 12 dan 3 kilogram (kg). Namun, tidak satu pun pelaku yang bisa ditangkap karena diduga sudah mengetahui kedatangan petugas. Ketua DPR RI, Puan Maharani, merasa prihatin atas peristiwa tersebut. Sebab, praktik ilegal tersebut bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keselamatan jutaan warga yang menggunakan gas subsidi untuk kebutuhan rumah tangga. "Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Pengoplosan gas bersubsidi adalah kejahatan terhadap rakyat kecil yang tidak boleh dianggap remeh," kata Puan kepada wartawan, Kamis (12/6). "Tabung yang dimodifikasi secara ilegal bisa meledak kapan saja, dan risikonya ditanggung ibu-ibu di dapur, anak-anak, dan keluarga di rumah yang menggunakan tabung gas bersubsidi sehari-harinya. Termasuk para pedagang kecil,&rdquo; sambungnya. Kasus pengoplosan gas subsidi yang terus terjadi, dinilai merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat subsidi untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, kebijakan subsidi justru dikorupsi oleh oknum tak bertanggung jawab, yang mencari untung dengan membahayakan nyawa masyarakat. Karena itu, Puan meminta pemerintah bertindak tegas terhadap praktik ilegal tersebut. Ia mendesak adanya reformasi total dalam pengawasan LPG subsidi, termasuk pemanfaatan teknologi pelacakan, dan transparansi data distribusi hingga tingkat pengecer. &ldquo;Penegak hukum harus tegas dalam mengusut kasus ini,&rdquo; tegas Puan. Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP itu mendorong pembentukan satuan tugas lintas kementerian, yang bisa merespons cepat dugaan penyimpangan program gas bersubsidi tersebut. Ia tak menginginkan, praktik-praktik nakal pengoplosan gas bersubdisi terus terjadi di Tanah Air. "Negara tidak boleh kalah dari pihak-pihak yang mengancam keselamatan warga dan mengambil hak-hak rakyat yang memang berhak mendapatkan subsidi,&rdquo; pungkasnya.

Polri menggerebek pengoplosan gas subsidi di Bogor, Ketua DPR Puan Maharani minta pemerintah perketat pengawasan untuk lindungi masyarakat.

Polri Bongkar Pengoplosan Gas Subsidi di Bogor, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Lintas Sektor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/z9kR7HsMvdWlrr292oMUMbWw9byDjDMXWfXrghCy-2552416839.jpg" alt="Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin menjelaskan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi pada Rabu (11/6). (Polri)." width="100%">
<figcaption>Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin menjelaskan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi pada Rabu (11/6). (Polri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap jaringan tindak pidana penyalahgunaan gas subsidi pada Rabu (11/6). &nbsp;Kali ini aktivitas ilegal tersebut terjadi di wilayah Jawa Timur (Jatim). Kasus itu terjadi di Dusun Cangkring, Desa Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Berdasar Laporan Polisi bernomor LP/A/58/V/2025/Bareskrim tertanggal 26 Mei 2025 telah ditemukan praktik pemindahan isi gas LPG bersubsidi 3 kilogram ke dalam tabung LPG non subsidi 12 kilogram. Tindakan ilegal tersebut dilakukan menggunakan peralatan modifikasi yang tidak sesuai standar keamanan. &rdquo;Penyidik mengamankan berbagai barang bukti, antara lain 165 tabung gas ukuran 3 kilogram, 46 tabung gas ukuran 12 kilogram, alat suntik modifikasi, 3 unit mobil pick-up untuk distribusi, serta dokumen penjualan,&rdquo; jelas Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin.&nbsp; Dalam kasus tersebut, Bareskrim Polri menetapkan 8 orang tersangka. Para tersangka memiliki peran yang berbeda. Mulai pemilik usaha, pengawas kegiatan, operator pemindahan gas, hingga pembeli gas hasil penyelewengan. Praktik tersebut dinilai merugikan negara dan masyarakat. Sebab, mengurangi kuota subsidi yang seharusnya diterima oleh masyarakat kurang mampu. Oleh Bareskrim Polri, para tersangka dijerat dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Mereka terancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga Rp 60 miliar.&nbsp; &rdquo;Selain itu, penyidik juga menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk menelusuri aliran dana dan keuntungan yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut,&ldquo; kata Brigjen Nunung. Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Bareskrim Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Maraknya penyalahgunaan BBM dan gas bersubsidi, Nunung memastikan bahwa penegakan hukum akan terus ditingkatkan, termasuk melalui kerja sama lintas lembaga dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan distribusi produk bersubsidi.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Bareskrim Polri mengungkap jaringan penyalahgunaan gas subsidi di Sidoarjo, 8 tersangka ditangkap dan terancam hukuman berat.

Bareskrim Kembali Ungkap Kasus Penyalahgunaan Gas Bersubsidi di Jatim, Amankan 8 Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/gas-subsidi-ilegal-574189615.jpg" alt="Bareskrim Polri menunjukkan barang bukti pengungkapan kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi pada Senin (5/5).&nbsp;(Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bareskrim Polri menunjukkan barang bukti pengungkapan kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi pada Senin (5/5).&nbsp;(Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Agen penjual Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg atau tabung gas subsisi mengoplos tabungan gas nonsubsidi ukuran 3 kg dan 12 kg. Selama melakoni praktik terlarang itu dua agen dari Karawang, Jawa Barat (Jabar) dan Semarang, Jawa Tengah (Jateng) berhasil meraup untuk miliaran rupiah. Kini praktik oplosan itu berhasil dibongkar oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri.&nbsp;Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara dan denda hingga Rp 60 miliar.&nbsp; Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, empat orang tersangka berbuat curang dengan menjual gas dari LPG 3 kilogram bersubsidi menggunakan tabung gas 5,5 kilogram dan 12 kilogram non subsidi.&nbsp; Para pelaku dengan sadar dan secara sengaja memindahkan gas dari LPG 3 kilogram tersebut ke tabung gas lain. Tindakan terlarang itu dilakukan menggunakan metode penyuntikan gas. Gas-gas bersubsidi dipindahkan dari tabung LPG 3 kilogram ke tabung gas 5,5 kilogram dan 12 kilogram, lantas dijual dengan harga non subsidi.&nbsp; &rdquo;Dari pengembangan, empat tersangka diamankan di dua lokasi. Yakni tersangka TN alias E (pemilik pangkalan kamuflase di Karawang) serta FZSW alias A (pemodal), DS, dan KKI (penyuntik) di Semarang,&rdquo; ujar Brigjen Pol Nunung Syaifuddin di Jakarta&nbsp;pada Senin (5/5).&nbsp; Nunung menyebut, para tersangka itu bersindikat dan berjejaring. Modusnya, sindikat di Karawang menggunakan pangkalan resmi untuk mengumpulkan gas subsidi. Lalu memindahkannya ke tabung 12 kilogram ilegal untuk dijual. Sementara di Semarang, modus serupa diterapkan ke berbagai ukuran tabung non subsidi. Jenderal bintang satu Polri itu menyampaikan, dari pengungkapan tersebut, anak buahnya menyita sejumlah barang bukti. Terdiri atas ribuan tabung gas berbagai ukuran, regulator modifikasi, dan barang bukti lainnya dari kedua lokasi. Keuntungan ilegal sindikat di Karawang diperkirakan &nbsp;mencapai Rp 1,2 miliar per tahun, sementara sindikat di Semarang meraup Rp 3 miliar dalam enam bulan. &rdquo;Para tersangka dijerat pasal tentang penyalahgunaan minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda Rp 60 miliar. Bareskrim Polri menegaskan komitmen memberantas penyalahgunaan subsidi dan mengajak masyarakat aktif mengawasi,&rdquo; tegasnya.&nbsp;

Bareskrim Polri ungkap praktik bisnis LPG ilegal, empat tersangka ditangkap, ancaman penjara dan denda hingga Rp 60 miliar.

Pangkalan Gas Subsidi Oplos LPG 3 Kg dengan Gas 5,5 Kg dan 12 Kg, Dijual Harga Non Subsidi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/08/20250207144127_odoee8_940-3651785248.jpeg" alt="Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi meninjau pangkalan gas LPG 3 kg di Jalan Kerja Bhakti Nomor 16 RT 05/09, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (7/2). (Humas Pemprov DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi meninjau pangkalan gas LPG 3 kg di Jalan Kerja Bhakti Nomor 16 RT 05/09, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (7/2). (Humas Pemprov DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan sistem QR code (QRIS) untuk pembelian gas LPG subsidi 3 kg. Langkah ini bertujuan memastikan subsidi tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh warga Jakarta yang berhak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho menuturkan, saat ini masih banyak pembeli gas melon bersubsidi merupakan warga dari luar Jakarta. Dengan adanya QRIS, hanya warga ber-KTP DKI yang dapat membeli elpiji 3 kg.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Begitu sudah kita atur berapa pengguna elpiji yang di Jakarta, siapa yang berhak terima, database-nya kita lengkap, nah nanti Dinas Perdagangan mau dibikin kayak QRIS," ujar Hari, Senin (10/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hari mengungkapkan, dengan sistem ini akan membantu Pemprov DKI dalam memantau jumlah pengguna elpiji subsidi dan mencegah kelangkaan. Data dari QRIS akan digunakan sebagai dasar kebijakan agar distribusi gas lebih merata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama ini, lanjut Hari, pedagang tidak memperhatikan betul apakah pembeli merupakan warga Jakarta atau bukan. Dengan QRIS, setiap transaksi akan diverifikasi secara digital. Jika pembeli bukan warga DKI, maka transaksi akan otomatis ditolak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Begitu di-tap, lho kok KTP-nya bukan DKI. Nah, berarti ketahuan. Selama ini pangkalan (mengecek) KTP ada, (ya sudah) jual, jual, jual. Mau KTP dari mana, saya gak ngerti kan. Nah sekarang alokasi DKI ya orang DKI yang nerima," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015622664/sempat-ditolak-pemprov-dki-jakarta-kembali-ajukan-penambahan-kuota-lpg-3-kg">Sempat Ditolak, Pemprov DKI Jakarta Kembali Ajukan Penambahan Kuota LPG 3 Kg</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain pembatasan bagi warga luar Jakarta, Pemprov DKI juga akan memperketat aturan agar hanya masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat membeli gas melon ini. Subsidi gas melon pun akan semakin tepat sasaran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Orang miskin itu siapa? Ya rumah tangga yang desil 1, desil 2, sampai berapa tadi itu. Jangan sampai saya beli melon, boleh. Itu kan gak boleh. Kita (warga mampu) sudah 12 kilo atau yang jaringan gas," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hari menjelaskan, pembatasan pembelian gas LPG 3 Kg bagi warga luar Jakarta dilakukan agar alokasi kuota pendistribusian gas melon dari pemerintah pusat betul-betul dirasakan warga Jakarta. Sebab, setiap daerah memiliki jumlah kuota pendistribusian gas melon yang berbeda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti akan kita buat mekanisme itu supaya nanti tidak terjadi kebocoran di luar. Sehingga yang alokasi DKI ya DKI," tegasnya.</div>

Langkah ini bertujuan memastikan subsidi tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh warga Jakarta yang berhak.

Jakarta Batasi Pembelian Gas LPG 3 Kg Dengan Penggunaan QRIS, Ini Alasan Warga Luar DKI Tak Bisa Ikut Beli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/Screenshot_2025-02-05-20-23-34-92_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817-2761019468.jpg" alt="Ilustrasi gas subsidi atau LPG 3 kilogram (kg). (BPMI Setwapres)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gas subsidi atau LPG 3 kilogram (kg). (BPMI Setwapres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan tinjauan untuk mengecek stok gas subsidi atau LPG 3 kilogram (kg) di salah satu pangkalan resmi di Manggarai, Jakarta Selatan, pada Rabu (5/2) siang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengecekan ini dilakukan usai masyarakat mengaku banyak kesulitan untuk mendapatkan LPG 3 kg dalam beberapa waktu kemarin. Saat kebijakan pengecer dilarang jual gas melon oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui video resmi yang diterima JawaPos.com, Wapres Gibran tampak memantau kedatangan stok LPG 3 kg di salah satu pangkalan resmi di Manggarai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015611172/pemerintah-gagalkan-penyelundupan-barang-ilegal-hingga-rp-41-triliun-dalam-100-hari-kerja">Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Barang Ilegal Hingga Rp 4,1 Triliun dalam 100 Hari Kerja</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat tiba di lokasi, memang tidak ada antrean yang terjadi di pangkalan tersebut. Namun sejumlah warga masih tampak membawa tabung kosong ke lokasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam tinjauannya, selain memastikan stok LPG 3 kg dalam keadaan aman. Ia pun terlihat mengobrol dengan warga yang datang ke pangkalan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memastikan bahwa masyarakat tak sulit mendapatkan gas LPG 3 kg.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arahan ini disampaikan Bahlil usai memenuhi panggilan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (4/2) di tengah kebijakan pengecer dilarang jual LPG 3 kg yang berdampak pada kelangkaan dan antrean panjang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, Terutama menyangkut LPG, jadi harus dapat jangan jauh-jauh, kata bapak presiden," kata Bahlil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, Kementerian ESDM memastikan telah menaikan status para pengecer menjadi sub pangkalan. Sehingga proses penyaluran dan penetapan harganya bisa dipantau oleh pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang kita aktifkan pengecer dengan mengubah nama menjadi sub pangkalan dengan kita memberikan fasilitas teknologi. Agar bisa kita pantau pengendalian Harga berapa yang dia jual, dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan tinjauan untuk mengecek stok gas subsidi atau LPG 3 kilogram (kg).

Usai Warga Sulit Dapat LPG 3 Kg, Wapres Gibran Cek Stok Gas Subsidi di Manggarai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/IMG-20250204-WA0006-2944091254.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengecek pangkalan di Palmerah, Jakarta, Selasa (04/02/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengecek pangkalan di Palmerah, Jakarta, Selasa (04/02/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kelangkaan gas subsidi atau Liquefied Petroleum Gas 3 kilogram (LPG 3 kg) di tengah masyarakat sampai ke Istana. Akibatnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/2). "Saya baru mau rapat sama bapak presiden," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta. Bahlil mengaku dirinya telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan terkait antrean warga membeli LPG 3 kg. Dia mengklaim kondisi saat ini sudah mulai membaik. "Saya tadi sidak kan ya turun ke lapangan untuk mengecek tentang kondisi terakhir. Alhamdulillah semua sudah mulai melakukan perbaikan yang cukup bagus dan kondisinya tidak seperti kemarin," ucap Bahlil. Bahlil mengaku pihaknya semata hanya ingin melakukan penataan terkait subsidi gas elpiji 3 kg agar tepat sasaran. Sebab, selama ini adanya kelompok tertentu yang membeli LPG dalam jumlah tidak wajar dan memainkan harga, menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen. "Kita melakukan penataan ini kan dalam rangka memastikan bahwa subsidi itu tepat sasaran, karena kita itu subsidinya itu Rp 87 triliun per tahun dengan perhitungan per galon itu, per tangki itu, maksimal harganya sebenarnya di angka Rp 18 ribu atau Rp 19 ribu, udh paling jelek-jelek banget kalau ada mark up itu udah paling jelek Rp 20 ribu," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/2).

LPG 3 Kg Langka, Presiden Prabowo Subianto Panggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Istana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/WhatsApp-Image-2025-02-04-at-111020-3991968640.jpeg" alt="Warga antre membeli gas melon alias LPG 3 kg di Pangkalan Pasar Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025). (ILHAM SAFUTRA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Warga antre membeli gas melon alias LPG 3 kg di Pangkalan Pasar Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025). (ILHAM SAFUTRA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat masih kesulitan mendapatkan gas melon alias LPG 3 kilogram. Meskipun terdapat di pangkalan resmi, jumlahnya terbatas. Contohnya di pangkalan resmi Pasar Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pantauan JawaPos.com, pangkalan yang berlokasi di dalam Pasar Parung Panjang baru saja menerima kiriman 100 tabung gas subsidi dari distributor sekitar pukul 10.45. LPG itu langsung diserbu warga. Dijual dengan harga Rp 18 ribu per tabung. "Baru datang 30 menit yang lalu dan sekarang sudah habis," ujar Kiki, 42, petugas di pangkalan resmi LPG 3 Kg Pasar Parung Panjang kepada JawaPos.com, Selasa (4/2). Ketika gas baru datang, warga diminta antre dengan tertib. Setiap warga yang bisa membeli satu tabung. "Kami menetapkan hanya satu orang hanya bisa beli satu tabung," sambung Kiki. Bahkan saat JawaPos.com di lokasi pangkalan, masih banyak warga yang kecewa tidak mendapatkan LPG 3 kg. Ada dari mereka yang sudah mencari ke berbagai pangkalan, tetapi tidak bisa mendapatkan gas subsidi tersebut. "Saya sudah buru-buru ke sini. Berharap ada gas LPG 3 kg. Tahunya sudah habis," ungkap Rini, 40, penuh kecewa.

Masyarakat masih kesulitan mendapatkan gas melon alias LPG 3 kilogram. Meskipun terdapat di pangkalan resmi, jumlahnya terbatas.

Baru Datang 100 Tabung, LPG 3 Kg Langsung Ludes 30 Menit di Pasar Parung Panjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/Antrean-Warga-Membeli-Gas-3-Kg-Dery-Ridwansah-2-4035647682.jpg" alt="Warga antri membeli gas elpiji 3 kg pada sebuah agen gas di kawasan Ceger, Tangerang selatan, Banten, Senin (03/02/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Warga antri membeli gas elpiji 3 kg pada sebuah agen gas di kawasan Ceger, Tangerang selatan, Banten, Senin (03/02/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan aturan baru terkait pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg atau gas bersubsidi. Mulai 1 Februari 2025, masyarakat hanya dapat membeli gas subsidi ini di pangkalan Resmi Pertamina. Kebijakan itu bertujuan untuk memastikan distribusi LPG 3 kg lebih transparan, tepat sasaran, dan menjaga agar harga tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Tindak lanjut dari kebijakan itu, Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan akses pencarian lokasi pangkalan LPG 3 kg terdekat, agar masyarakat dapat dengan mudah menemukan tempat pembelian yang resmi dan terpercaya. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menuturkan, kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan pengawasan distribusi LPG 3 kg subsidi dan sekaligus menghindari permainan harga di tingkat pengecer yang selama ini sering terjadi. Mengapa Harus Membeli di Pangkalan Resmi? Pembelian LPG 3 kg di pangkalan resmi memiliki beberapa keuntungan bagi masyarakat, antara lain: 1. Harga Lebih Murah LPG 3 kg yang dibeli langsung di pangkalan resmi dijual sesuai dengan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini membuat harganya lebih terjangkau dibandingkan jika membeli dari pengecer yang sering menaikkan harga tanpa kendali. 2. Takarannya Terjamin Pangkalan resmi menyediakan timbangan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memastikan berat LPG benar-benar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini menghindari risiko pengurangan isi gas yang sering terjadi di tingkat pengecer. 3. Distribusi Lebih Transparan Dengan sistem baru ini, penyaluran LPG 3 kg lebih diawasi sehingga mengurangi risiko penimbunan dan spekulasi harga yang sering merugikan masyarakat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015601741/kelangkaan-gas-lpg-3-kg-di-joglo-warga-antre-panjang-stok-ludes-dalam-2-jam">Kelangkaan Gas LPG 3 Kg di Joglo: Warga Antre Panjang, Stok Ludes dalam 2 Jam</a> 4. Lebih Mudah Diakses Masyarakat bisa mengecek langsung lokasi pangkalan terdekat secara online, sehingga tidak perlu lagi mencari LPG di pengecer yang harganya lebih mahal. Bagaimana Cara Menemukan Pangkalan LPG 3 Kg Terdekat? Untuk memudahkan masyarakat dalam menemukan pangkalan LPG 3 kg terdekat, Pertamina menyediakan akses pencarian lokasi melalui website. Berikut langkah-langkahnya: <ul> <li>Buka website <a href="http://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg">http://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg</a></li> <li>Pilih tanda panah di kolom "Lokasi Pangkalan Terdekat"</li> <li>Cari lokasi pangkalan LPG terdekat berdasarkan lokasi kalian</li> <li>Klik "Rute" untuk mendapatkan petunjuk arah menuju pangkalan</li> </ul> Jika mengalami kesulitan, masyarakat juga bisa menghubungi Call Center Pertamina 135 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Pengecer LPG 3 Kg Bisa Jadi Pangkalan Resmi Bagi para pengecer yang selama ini menjual LPG 3 kg, kebijakan baru ini tidak serta-merta melarang mereka berjualan. Pemerintah memberikan kesempatan kepada pengecer untuk tetap berjualan dengan syarat mereka harus menjadi pangkalan resmi. Untuk menjadi pangkalan resmi, pengecer harus memenuhi persyaratan tertentu, salah satunya adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bisa didaftarkan melalui Sistem Online Single Submission (OSS).

Bagi masyarakat yang membutuhkan LPG 3 kg atau gas subsidi, bisa membeli di pangkalan resmi. Untuk mengetahui lokasinya bisa dicek di sini.

Cara Cek Lokasi Pangkalan Resmi yang Jual LPG 3 Kg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/17/Screenshot_2025-01-17-11-10-31-974_comgoogleandroidgm-edit-3197159589.jpg" alt="Ilustrasi pedagang LPG 3 kg. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang LPG 3 kg. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aturan larangan penjualan ecer liquid petroleum gas (LPG) 3 kg diberlakukan sejak Sabtu (1/2). Pemerintah hanya mengizinkan penjualan dilakukan oleh pangkalan atau penyalur resmi dari Pertamina. Aturan tersebut ditujukan untuk memastikan gas subsidi alias LPG 3 kg tepat sasaran dan dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada upaya Pemerintah untuk membatasi kuota ketersediaan LPG 3 kg. Besaran subsidi tetap sama. Tidak ada pemangkasan. Aturan pembelian gas LPG 3 kg diberlakukan agar tidak ada permainan harga yang dilakukan. Pemerintah pun dapat mengontrol harga gas subsidi di pangkalan resmi. &ldquo;Saya sudah meminta agar pengecer-pengecer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya, dia bisa kita kontrol harganya. Apabila tidak, dia bisa berpotensi menyalagunakan,&rdquo; ujar Bahlil dalam konferensi pers Kementerian ESDM terkait Capaian Sektor ESDM 2024 pada Senin (3/2). Berikut tahapan pengajuan Pangkalan Resmi bagi Pengecer LPG 3 Kg 1. Mendaftar Akun OSS-Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) <ul> <li>Akses laman www.oss.go.id</li> <li>Klik tombol &ldquo;Daftar&rdquo;di pojok kanan atas</li> <li>Isi formulir pendaftaran dengan data lengkap (NIK, tanggal lahir, nomor telepon dan surel)</li> <li>Checklist persetujuan, lalu klik &ldquo;Submit&rdquo;</li> <li>Cek surel untuk proses aktivasi akun OSS, lalu klik &ldquo;aktivasi&rdquo;</li> <li>Setelah akun aktif, sistem OSS akan mengirimkan password ke surel yang telah didaftarkan sebelumnya.</li> <li>Akses akun aktif pada laman www.oss.go.id kembali untuk mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih &ldquo;Permohonan Baru&rdquo;</li> <li>Lengkapi Data Pelaku Usaha</li> <li>Pilih izin usaha mikro dan kecil (IUMK) dan lalu pilihlah Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>Lengkapi data profil usaha dan lengkapi dokumen pendukung lain seperti dokumen persetujuan lingkungan dan lainnya</li> <li>Lanjutkan untuk mengajukan izin usaha</li> <li>Pahami dan centang Pernyataan Mandiri</li> <li>Periksa draf Perizinan Berusaha yang ditampilkan di laman lalu klik kontak centang selanjutnya klik tombol &ldquo;Terbitkan Perizinan Berusaha&rdquo;</li> <li>NIB dan dokumen lainnya telah terbit dan dapat di klik cetak tombol NIB dan cetak dokumen lainnya untuk mencetak dan mengunduh dokumen.</li> </ul> Apabila terdapat kesulitan pendaftaran dapat menghubungi kontak resmi yang tercantum pada laman https://oss.go.id/ 2. Pendaftaran Agen LPG Mitra Pertamina <ul> <li>Akses laman Kemitraan Patraniaga Pertamina di laman https://kemitraan.patraniaga.com/</li> <li>Pilih Keagenan LPG</li> <li>Klik &ldquo;Registrasi&rdquo; dan lengkapi semua dokumen administrasi (KTP, NPWP, bukti kepemilikan lahan, dan dokumen pendukung lainnya). Informasi persyaratan lengkap dapat diakses di https://kemitraan.patraniaga.com/procedure/agen</li> <li>Jika semua syarat telah terpenuhi, pemohon akan memperoleh surat keterangan penyalur LPG.</li> </ul> Apabila terdapat kesulitan pendaftaran dapat menghubungi kontak resmi yang tercantum pada laman https://kemitraan.patraniaga.com/ &nbsp;

Masyarakat yang ingin menjadi penyalur resmi gas 3 kg bisa mengajukan diri mendaftar sebagai pangkalan resmi ke Pertamina. Berikut caranya.

Cara Daftar Jadi Pangkalan Resmi Gas LPG 3 Kg, Cek di Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/ngeri-ini-sanksi-pengusaha-umkm-jika-pakai-gas-melon_m_177031.jpeg" alt="Distribusi Gas Melon" width="100%">
<figcaption>Distribusi Gas Melon</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mulai 1 Juni, pembelian LPG 3 kg diwajibkan menggunakan KTP. Hal itu dimaksudkan agar penyaluran elpiji bersubsidi lebih tepat sasaran. &rdquo;Per tanggal 1 Juni, pada saat akan melakukan pembelian LPG 3 kg akan dipersyaratkan menggunakan KTP,&rdquo; kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR. Seluruh agen dan pangkalan akan melakukan pendataan terhadap konsumen-konsumen yang melakukan pembelian. &rdquo;Dan mencatatkan dalam aplikasi yang disebut merchant application atau MAP,&rdquo; imbuhnya. Riva memerinci, per April 2024, sebanyak 41,8 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah mendaftar subsidi tepat LPG. Dari jumlah itu, mayoritas atau 35,9 juta NIK (setara 86 persen) adalah sektor rumah tangga. Disusul usaha mikro 5,8 juta NIK; petani sasaran 12,8 ribu NIK; nelayan sasaran 29,6 ribu NIK, serta pengecer 70,3 ribu NIK. Dengan pendaftaran subsidi tepat LPG, lanjut dia, profil dari pembeli dapat dilihat, termasuk berapa jumlah elpiji melon yang mereka beli dalam sebulan. Riva menyebut, rata-rata pembeli membeli 1 sampai 5 tabung LPG 3 kg per bulan. &rdquo;Namun, ada yang lebih dari 5 tabung untuk sektor yang mendaftarkan dirinya sebagai pengecer,&rdquo; bebernya. Seluruh agen dan pangkalan diharapkan mendata konsumen-konsumen yang melakukan pembelian dan mencatatkannya dalam aplikasi atau sistem Merchant Application (MAP). Dari 253.365 pangkalan, yang telah melakukan pencatatan transaksi minimal satu kali ada 98,8 persen atau 247.807 pangkalan. Data tersebut per 30 April 2024 dan masih bergerak dalam penyelesaian untuk pencatatan setiap transaksi. &rdquo;Untuk 100 persen transaksi yang sudah dicatatkan di pangkalan, ada 88 persen yang sudah selesai mencatatkan setiap transaksinya,&rdquo; ungkapnya. (dee/c17/fal)

Mulai 1 Juni, pembelian LPG 3 kg diwajibkan menggunakan KTP. Hal itu dimaksudkan agar penyaluran elpiji bersubsidi lebih tepat sasaran.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gas subsidi

Berita Terkini