<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/19/KPK19-A-3384638059.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik tiga deputi baru di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (18/2)." width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik tiga deputi baru di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (18/2).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, melantik tiga deputi baru di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (18/2). Mereka yang dilantik antara lain, Asep Guntur Rahayu sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi, Aminuddin sebagai Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, serta Ely Kusumastuti sebagai Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi.</p> <p>&ldquo;Kepada yang terpilih, Pak Aminuddin, kemudian Pak Asep dan Ibu Ely, ini adalah sebuah kepercayaan yang sangat luar biasa,&rdquo; kata Setyo dalam sambutannya.</p> <p>Setyo menegaskan, jabatan deputi merupakan posisi strategis yang menentukan arah gerak kelembagaan. Karena itu, Deputi harus mampu menggerakkan seluruh jajaran di kedeputiannya untuk memengaruhi ekosistem organisasi secara keseluruhan.</p> <p>&ldquo;Kalau Deputinya pasif, maka para Direkturnya pun juga akan seperti itu. Jadi sangat-sangat dibutuhkan kinerja, bergerak dan bertindak semaksimal mungkin, tidak cukup hanya optimal,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Ia juga mendorong para deputi untuk adaptif terhadap lingkungan kerja dan mampu melakukan penyesuaian, bukan justru menuntut orang lain menyesuaikan diri. Selain itu, mereka dituntut memiliki pola pikir visioner dan mampu memprediksi arah penanganan perkara.</p> <p>Setyo menegaskan, Deputi Penindakan harus dapat memahami arah suatu perkara sejak awal, bahkan sebelum dipaparkan oleh penyidik. Termasuk di dalamnya memetakan pasal yang akan dikenakan, menentukan saksi, hingga menilai keterlibatan pihak-pihak terkait.</p> <p>Hal serupa berlaku bagi Deputi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) yang dituntut memiliki ketajaman analisis sejak tahap awal, serta mampu menjalin komunikasi yang adaptif dengan aparat penegak hukum (APH).</p> <p>&ldquo;Bagaimana cara mengoordinasi, mensupervisi terhadap APH, bukan hanya sekadar koordinasi dan supervisi, tapi bagaimana menjalin sebuah komunikasi yang adaptif tadi. Jadi banyak hal,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Setyo juga menyoroti tuntutan publik agar pemberantasan korupsi semakin membaik. Ia mengakui, pendekatan penindakan kerap lebih mendapat perhatian masyarakat, namun aspek pencegahan dan pendidikan masyarakat juga harus diperkuat.</p> <p>Ia pun menyinggung penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 37 menjadi 34. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tanggung jawab besar bagi KPK pada 2026.</p> <p>&ldquo;Orang selalu sasarannya itu saat bicara tentang IPK hanya KPK, yang lain-lain enggak mau tahu. Padahal kita punya Pencegahan, punya Dikmas, punya Penindakan, dan punya Korsup, didukung dengan Kedeputian Informasi dan Data,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Dengan kondisi tersebut, Setyo menekankan pentingnya melakukan berbagai perubahan dan perbaikan agar upaya pemberantasan korupsi dapat menunjukkan hasil yang lebih baik ke depan.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Dengan kondisi seperti itu, maka itulah yang harus kita kejar untuk bisa melakukan banyak perubahan,&rdquo; pungkasnya.</p>

Penting melakukan berbagai perubahan dan perbaikan agar upaya pemberantasan korupsi dapat menunjukkan hasil yang lebih baik ke depan.

Lantik Tiga Deputi Baru, Ketua KPK Tak Ingin Indeks Persepsi Korupsi Terus Merosot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/20/IMG-20251220-WA0038-4264050320.jpg" alt="Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah. (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah. (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia turun menjadi skor 34 pada tahun 2025. Angka tersebut merosot tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di skor 37.</p> <p>Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menilai penurunan IPK tersebut dapat menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi nasional.</p> <p>&ldquo;Ya, salah satu faktornya pastilah itu, meski bukan satu-satunya faktor,&rdquo; kata Said Abdullah saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/2).</p> <p>Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu mengaku cukup terkejut dengan turunnya skor IPK Indonesia, terutama di tengah gencarnya penegakan hukum yang dilakukan aparat dalam beberapa waktu terakhir.</p> <p>&ldquo;Cukup mengagetkan. Di balik gencarnya aparat penegak hukum, justru indeks persepsinya turun. Namun, saya tidak akan mengatakan ini sebagai anomali,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, turut menyampaikan keprihatinannya atas merosotnya IPK Indonesia. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi harus dibangun melalui penegakan hukum yang tertib, konsisten, serta ditopang keteladanan aparat penegak hukum.</p> <p>&ldquo;Hal yang paling tidak boleh dilanggar adalah aparat penegak hukum itu sendiri, karena mereka oleh undang-undang mendapatkan kedudukan yang istimewa. Kita tahu dalam fenomena politik, penegak hukum sering kali dilibatkan menjadi alat kekuasaan. Ini yang tidak boleh terjadi,&rdquo; ujar Hasto.</p> <p>Ia menambahkan, kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas demokrasi, transparansi, serta penegakan hukum yang adil.</p> <p>&ldquo;Ketika hukum tidak berkeadilan, hal itu menciptakan berbagai risiko yang membuat biaya menjadi mahal. Pemilu menjadi mahal, investasi mahal, distribusi logistik hingga distribusi pangan pun ikut mahal. Ini yang tidak kita inginkan,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Karena itu, Hasto menilai penurunan IPK harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, termasuk bagi partai politik. Sebagai langkah konkret, PDIP tengah merancang kurikulum khusus pencegahan korupsi bagi para kadernya.</p> <p>&ldquo;Kami sedang merancang kurikulum pencegahan korupsi dengan melibatkan para pakar, termasuk mantan pejabat KPK sebagai narasumber. Partai harus berada di garis depan dalam upaya pencegahan korupsi,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun pada 2025, kata PDIP hal ini jadi penghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PDIP Sebut Jadi Penghambat Pertumbuhan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong> JawaPos.com</strong> &ndash; Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia pada 2025 mengalami penurunan.</p> <p>Dalam laporan CPI 2025 yang dirilis Transparency International Indonesia (TII) pada Selasa (10/2), skor IPK Indonesia turun tiga poin dibanding tahun sebelumnya menjadi 34, dengan peringkat 109.</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan apresiasi kepada TII yang secara rutin mengukur persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi secara global, termasuk di Indonesia. KPK menilai penurunan IPK tersebut harus menjadi bahan introspeksi bersama.</p> <p>&ldquo;Kami memaknai CPI bukan sekadar angka, melainkan panggilan kuat untuk introspeksi dan akselerasi pemberantasan korupsi secara kolektif ke depan,&rdquo; kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (11/2).</p> <p>Menurut Budi, CPI merupakan cerminan kepercayaan publik terhadap komitmen nasional dalam memerangi praktik korupsi serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.</p> <p>Dalam konteks pemberantasan korupsi, lanjutnya, KPK turut mendukung perwujudan ekosistem demokrasi dan politik yang berintegritas melalui pendekatan pendidikan, pencegahan, dan penindakan.</p> <p>KPK juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Termasuk melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas lembaga tersebut.</p> <p>&ldquo;Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi, kami berharap setiap progres penegakan hukum oleh KPK ditindaklanjuti dengan komitmen dan langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan, guna memastikan praktik korupsi tidak kembali terjadi,&rdquo; tegasnya.</p> <p>KPK tidak memungkiri bahwa praktik rasuah masih terjadi secara masif di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen perbaikan, khususnya pada aspek pencegahan, masih perlu diperkuat.</p> <p>Dalam upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan dan berdampak pada perbaikan sistem, KPK juga melakukan pengukuran melalui Survei Penilaian Integritas (SPI).</p> <p>Survei ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Karena itu, tindak lanjut atas hasil SPI menjadi hal yang krusial.</p> <p class="class-paragraph">Khusus di sektor pendidikan, KPK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengukur potensi dan perilaku koruptif melalui Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK).</p> <p>KPK berharap temuan dalam CPI, SPI, maupun IPAK dapat menjadi dasar perbaikan yang lebih serius dan kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan.</p> <p>&ldquo;Melalui perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan, diharapkan kualitas pelayanan publik meningkat. Pada akhirnya, hal ini akan memperkuat persepsi dan kepercayaan publik terhadap komitmen nasional dalam pemberantasan korupsi,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia merosot pada 2025, KPK ingatkan perlu introspeksi dan kolaborasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, KPK Minta Semua Pihak Introspeksi Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/KPK-3JPG-2101869188.jpg" alt="Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong> JawaPos.com</strong> - Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) 2025.</p> <p>Dalam laporan tersebut, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia memperoleh skor 34 dan menempati peringkat ke-109 dari 180 negara yang dinilai.</p> <p>&ldquo;Skor CPI berada pada rentang 0 sampai 100, di mana 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Tahun 2025, skor Indonesia berada di angka 34 dengan peringkat 109 dunia,&rdquo; kata Program Manajer TII, Ferdian Yazid, dalam pemaparan secara daring, Selasa (10/2).</p> <p>Ferdian menjelaskan, dibandingkan tahun 2024, skor CPI Indonesia mengalami penurunan. Pada tahun lalu, Indonesia mencatat skor 37 dan berada di peringkat 99.</p> <p>&ldquo;Skor kita menurun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara dari sisi peringkat, Indonesia turun cukup signifikan, dari peringkat 99 menjadi 109,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi kelima. Secara peringkat, Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam.</p> <p>Pada tingkat global, Indonesia juga memiliki skor yang sama dengan Laos serta Bosnia dan Herzegovina.</p> <p>&ldquo;Selain Laos, ada juga Bosnia dan Herzegovina yang memiliki skor setara dengan Indonesia,&rdquo; ujar Ferdian.</p> <p>Sementara itu, Myanmar tercatat sebagai negara dengan skor dan peringkat terendah di kawasan Asia Tenggara.</p> <p>Secara global, rata-rata skor CPI dunia berada di angka 42, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 43.</p> <p>&nbsp;</p>

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 raih skor 34 dan peringkat 109, setara Laos dan Bosnia. Simak kondisi korupsi di negara global.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 Setara Laos dan Bosnia, Skor 34, Peringkat 109 dari 180 Negara

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/OTT-KPK-Bupati-Labuan-Batu-Dery-Ridwansah-6JPG-475243008.jpg" alt="Jubir KPK Ali Fikri" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Ali Fikri</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui stagnasi skor indeks persepsi korupsi (IPK) yang meraih skor 34 pada 2023, sebagaimana dirilis Tranparency International (TI) menjadi cambuk bagi seluruh pemangku kepentingan. KPK menegaskan, kerja-kerja pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan biasa-biasa saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Stagnasi Skor IPK tentu jadi cambuk bagi kita semua, bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan dengan 'biasa-biasa' saja," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (31/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menegaskan, pemberantasan korupsi butuh komitmen konkret dan dukungan penuh dari semua elemen. Serta, penguatan regulasi dibutuhkan sebagai upaya penguatan kelembagaan ataupun pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang akseleratif dan berdampak nyata terhadap perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seperti pengesahan undang-undang perampasan aset maupun perluasan lingkup LHKPN," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan itu menyampaikan, komitmen seluruh institusi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melakukan perbaikan sistem tata kelola menjadi salah satu kunci membangun kepercayaan dan perspesi positif, dari publik sebagai pengguna layanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi secara intensif terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk menutup celah-celah kerawanan terjadinya korupsi dengan instrumen Monitoring Centre for Prevention (MCP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terbaru, KPK melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) juga melakukan pengukuran sekaligus rekomendasi akselerasi pencegahan korupsi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya, temuan-temuan pada pengukuran MCP dan SPI itu bisa menjadi pedoman untuk melakukan akselerasi perbaikan pemberantasan korupsi ke depannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu tidak mudah, karena bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk para pelaku usaha sebagai partner pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Dimana juga harus menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang berintegritas," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01311605/tii-komitmen-pemberantasan-korupsi-pemerintah-masih-di-atas-kertas">TII: Komitmen Pemberantasan Korupsi Pemerintah Masih di Atas Kertas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, upaya-upaya pencegahan itu tentunya juga tidak mengurangi intensitas upaya penindakan sebagai intrumen penegakan hukum untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan peta jalan itu, melalui berbagai pendekatan strategi memerangi korupsi, kita berharap bisa memperbaiki persepsi publik terhadap pemberantadan korupsi di Indonesia di masa mendatang," pungkasnya.</div>

Stagnasi Skor IPK tentu jadi cambuk bagi kita semua, bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan dengan 'biasa-biasa

Skor IPK Stagnan pada Posisi 34, KPK: Cambuk Bagi Kita Semua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/20231221151523_IMG_5309JPG-3852580422.jpg" alt="ILUSTRASI. Tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono berjalan menuju mobil tahanan usai menjadi saksi dalam sidang etik, di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono berjalan menuju mobil tahanan usai menjadi saksi dalam sidang etik, di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Transparency International Indonesia menyatakan <em>corruption perception index</em> (CPI) atau indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tidak mengalami perubahan atau stagnansi pada 2023. Deputi Program TII Wawan Suyatmiko menyatakan skor IPK Indonesia pada 2023 tetap di 34, sama seperti 2022.</p> <div dir="auto">Menurutnya, Indonesia berada pada peringkat 115 bersama negara-negara lainnya, yakni Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki. "Kalau tidak melakukan upaya yang keras untuk menaikkan itu, maka angka CPI kita tidak akan bisa bergerak maju dari angka 30an," kata Wawan dalam konferensi pers di Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (30/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">IPK atau CPI ini dihitung dengan skala 0-100, yakni 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI sebanyak 180 negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Denmark menjadi negara dengan skor CPI tertinggi, meraih skor 90. Berada pada urutan kedua Finlandia yang meraih skor 87 dan New Zealand skor 85.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wawan menjelaskan, perlu kerja keras untuk meningkatkan IPK Indonesia agar tidak terjebak pada angka 30an. Ia menekankan, pemerintah harus bisa membenahi penegakan hukum, serta memberikam jaminan demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara polituk ini menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan," ucap Wawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wawan juga mengingatkan soal rentannya korupsi pada sektor politik. Ia menyebutkan, di suatu negara praktik korupsi sudah melibatkan unsur eksekutif, yudikatif dan legislatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pekerjaan rumah yang besar korupsi di sektor politik," pungkas Wawan.</div>

Indonesia berada pada peringkat 115 bersama negara-negara lainnya, yakni Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki.

Transparency International Indonesia: Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Stagnan di 34

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Penanganan kasus korupsi yang terkesan tidak serius dan kinerja KPK yang memburuk membuat indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia menurun. Kemerosotan bahkan semakin dalam sejak lima tahun terakhir. Melihat kondisi belakangan ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) pesimistis IPK Indonesia akan membaik.</p> <p>&rdquo;Melihat kecenderungan ini, kemungkinan besar hasil survei IPK 2023 akan makin turun dari tahun sebelumnya,&rdquo; ucap peneliti Divisi Hukum ICW Diky Anandya saat diwawancarai Jawa Pos kemarin (2/1). Menurut dia, kondisi tersebut tak lepas dari penanganan korupsi yang semakin lemah dan tak serius.</p> <p>Indikatornya bisa dilihat sejak diterbitkannya revisi UU 19/2019 tentang KPK. Sejak berada di bawah payung eksekutif, kinerja KPK kian melempem. UU itu dinilai menggembosi keberanian KPK. Dampak lainnya terlihat pada menurunnya integritas pimpinan KPK. Hal tersebut tampak nyata ketika Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan.</p> <p>Capaian IPK pada 2022 juga menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun tak ada keseriusan penanganan korupsi. Sebab, skor 34 pada 2022 itu sama dengan skor IPK pada 2014. &rdquo;Artinya mandek. Bahwa bisa disebut sebagai kemerosotan,&rdquo; ucapnya. IPK tertinggi pernah dicapai pada 2019 dengan skor 40.</p> <p>Untuk memperbaiki citra pemberantasan korupsi ke depan, pengembalian UU KPK menjadi salah satu poin. Dan tentu saja segera disahkannya RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Uang Kartal. Itu akan menjadi barier kuat pemberantasan korupsi.</p> <p>Utamanya RUU Perampasan Aset. ICW pernah mendata, kerugian negara akibat ulah koruptor pada 2022 mencapai Rp 48,6 triliun. Namun, yang berhasil dikembalikan ke negara hanya 7 persen. &rdquo;Artinya, perampasan aset ini sangatlah penting,&rdquo; tegasnya. <strong>(elo/syn/c9/oni)</strong></p>

Penanganan kasus korupsi yang terkesan tidak serius dan kinerja KPK yang memburuk membuat indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia menurun.

Kinerja KPK Menurun, Indeks Persepsi Korupsi Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/JKT-KETUA-KPK-SEMENTARA-NAWAWI-POMOLANGO-FED-6JPG-3033720446.jpg" alt="Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyayangkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia selama 10 tahun terakhir tidak meningkat secara siginifikan. Hal itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita lihat bagaimana skor Indeks Persepsi Korupsi yang tidak meningkat secara signifikan dan stagnan dalam satu dekade ini," kata Nawawi saat memberikan sambutan pada acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Nawawi, penilaian survei integritas SPI yang dilakukan KPK juga mengukur praktek korupsi pada seluruh instansi pemerintah di pusat dan daerah. Serta, responden internal dan eksternal menyatakan bahwa korupsi masih ada yang ditunjukkan dengan skor nasional yang menurun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013473619/8-makanan-yang-dipercaya-ampuh-membersihkan-ginjal-mulai-dari-ikan-hingga-buah-berry">8 Makanan yang Dipercaya Ampuh Membersihkan Ginjal, Mulai dari Ikan Hingga Buah Berry</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, KPK mengajak seluruh pemangku kepentingan bersinergi dalam upaya pemberantasan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan hanya melalui aspek kelembagaan, dengan pembentukan lembaga/unit kerja baru, atau hanya aspek regulasi melalui penerbitan UU, PP, Perpres dan selanjutnya, atau hanya bersandar pada kinerja Aparat Penegak Hukum," tegas Nawawi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013473626/tengkorak-pliosaurus-yang-hidup-150-juta-tahun-lalu-ditemukan-di-pantai-inggris">Tengkorak Pliosaurus yang Hidup 150 Juta Tahun Lalu Ditemukan di Pantai Inggris</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nawawi pun berharap, melalui kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat mendorong kembali segala upaya untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, sinergitas gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk bergerak maju, bukan hanya sinergi antar aparat penegak hukum, tetapi juga sinergi antar pemerintah dengan masyarakat, dengan dunia usaha.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami di KPK berharap sangat agar Bapak dapat memimpin upaya pemberantasan korupsi ke depan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara kelembagaan," pungkasnya.</div>

Nawawi Pomolango menyayangkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia selama 10 tahun terakhir tidak meningkat secara siginifikan.

KPK Sayangkan IPK Indonesia Stagnan Selama Satu Dekade

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_PENGAMANAN-GEDUNG-MK-JELANG-SIDANG-PUTUSAN-PHPU_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Pengamanan di Gedung Mahkamah Konstitusi. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengamanan di Gedung Mahkamah Konstitusi. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia diyakini bakal merosot pada tahun-tahun ke depan apabila kewenangan kejaksaan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi (tipikor) "diamputasi".</p> <p>Demikian disampaikan peneliti Transparency International Indonesia (TII), Sahel Alhabsy, merespons uji materi (judicial review) wewenang " Korps Adhyaksa" menangani tipikor ke Mahkamah Konstitusi (MK).</p> <p>"Dengan melihat kinerja kejaksaan sekarang, dikabulkannya permohonan judicial review ini jelas sangat mungkin memengaruhi (secara negatif) skor IPK ke depan," katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (1/6).</p> <p>Sahel berkeyakinan demikian karena kejaksaan lebih progresif dalam mengusut kasus korupsi daripada lembaga penegak hukum lainnya, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>"Penjelasannya sederhana, satu-satunya agensi yang sedang perform memberantas korupsi justru tersingkir, menyisakan dua lembaga lain (Kepolisian dan KPK) yang belakangan justru ada di tren sebaliknya," tuturnya.</p> <p>seorang advokat Yasin Djamaludin memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), khusus frasa &lsquo;atau Kejaksaan&rsquo;, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa &lsquo;atau Kejaksaan&rsquo;, dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa &lsquo;dan/atau Kejaksaan&rsquo; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.&nbsp;Permohonan tersebut terdaftar dalam perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023.</p>

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia diyakini bakal merosot pada tahun-tahun ke depan apabila kewenangan kejaksaan diamputasi.

Kewenangan Kejaksaan Usut Korupsi Dicabut, IPK Indonesia Bisa Merosot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/JKT-2-MENKUMHAM-RAKER-KOMISI-III-FED-6-1.jpg" alt="Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III di DPR RI, Jakarta, Senin (5/12/2022). Rapat membahas tentang pengesahan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang ekstradis" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III di DPR RI, Jakarta, Senin (5/12/2022). Rapat membahas tentang pengesahan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang ekstradis</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menekankan, pentingnya pengawasan bagi setiap perusahaan dalam melakukan transaksi. Menurut Yasonna, dalam setiap transaksi harus diketahui siapa pemilik manfaatnya.<br /> <br /> Hal ini perlu ditekankan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), sebagai rencana aksi pencegahan korupsi, yang merupakan bagian dari aksi pemanfaatan data <em>beneficial ownership</em>. Hingga akhir 2022 tercatat baru sekitar 38 persen korporasi yang telah mendeklarasikan pemilik manfaat atau <em>beneficial ownership</em>.<br /> <br /> "Ada yang membeli rumah, membuat PT. Siapa orangnya, siapa yang mengendalikan walaupun dia bukan direksi. Kalau ada transaksi itu siapa yang mendapatkan keuntungan," kata Yasonna Laoly saat menghadiri acara Stranas PK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/3).<br /> <br /> "Ini perlu diketahui karena kadang-kadang sering terjadi juga TPPU, tindak pidana pendanaan terorisme, kami terus memperbaiki sistem kami," sambungnya.<br /> <br /> Yasonna mengungkapkan, pihaknya tak segan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaporkan pemilik manfaat dari sebuah transaksi. Sanksi tersebut berupa pemblokiran akun notaris maupun akun perusahaan.<br /> <br /> "Kami sudah melakukan itu. Kalau tidak melaporkan satu tahun. Kalau notaris tidak melaporkan, kami blokir akun notarisnya. Perusahaan kami blokir akun perusahaannya," tegas Yasonna.<br /> <br /> Yasonna menyebut, pemberian sanksi tegas tersebut telah berdampak positif. Dia mengungkapkan, sebanyak 300 perusahaan telah melaporkan data pemilik manfaat dari transaksi yang sudah dilakukan.<br /> <br /> Yasonna tak menginginkan, sebuah perusahaan didirkan oleh pihak tertentu, tetapi aliran uangnya mengalir ke pihak lain. "Sehingga nanti mudah di-<em>trace</em> pemilik manfaat transaksi siapa. Ini salah satu strategi pencegahan, ini sangat penting," tegas Yasonna.

Cegah TPPU dan Terorisme, Penerima Manfaat dari Korporasi Harus Jelas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#indeks persepsi korupsi

Berita Terkini