<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/28/WhatsApp-Image-2025-04-28-at-153551-767821017.jpeg" alt="Pendiri Haidar Alwi Institute, Haidar Alwi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pendiri Haidar Alwi Institute, Haidar Alwi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam pidatonya di berbagai forum, Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menyebut pentingnya isi dan amanat Pasal 33 UUD 1945.&nbsp;Presiden meyakini bahwa Pasal 33 merupakan benteng pertahanan ekonomi nasional, sehingga setiap kebijakan dan regulasi harus sesuai dengan pasal tersebut. Bahkan, Presiden Prabowo tidak segan-segan meminta pejabat yang tidak paham supaya mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, menurut Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), Haidar Alwi, sejumlah pasal dalam perjanjian dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) justru berpotensi berbenturan dengan Pasal 33 UUD 1945. Berikut rinciannya: Pasal 6.1 &ndash; Investasi di sektor mineral dan energi Indonesia wajib membuka dan memfasilitasi investasi AS dalam eksplorasi, penambangan, pengolahan, distribusi, serta ekspor mineral kritis dan energi, dengan perlakuan yang sama dengan investor dalam negeri. "Jika aturan ini menghilangkan ruang negara untuk memberi prioritas pada BUMN atau membatasi kepemilikan asing di sektor strategis, maka penguasaan negara atas cabang produksi penting bisa melemah. Aturan ini berpotensi berbenturan dengan Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3," kata Haidar, dalam penjelasannya Kamis (26/2). Pasal 2.28 &ndash; Penghapusan pembatasan kepemilikan asing Indonesia wajib membuka investasi tanpa batasan kepemilikan asing di sektor pertambangan, pengolahan ikan, transportasi darat, penyiaran, jasa keuangan, dan beberapa sektor lainnya. "Jika sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat dimiliki sepenuhnya oleh pihak asing, maka kontrol negara bisa berkurang. Pasal 33 tidak melarang asing masuk, tetapi negara tetap harus menguasai dan mengendalikan sektor strategis. Aturan ini berpotensi berbenturan dengan Pasal 33 Ayat 2," lanjut&nbsp;Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB. Pasal 2.27 &ndash; Transfer bebas hasil ekspor SDA Indonesia wajib mengizinkan transfer hasil ekspor sumber daya alam secara bebas dan tanpa penundaan. Haidar menjelaskan, selama ini, pemerintah menggunakan kebijakan devisa hasil ekspor untuk menjaga stabilitas rupiah, memperkuat cadangan devisa, dan memastikan manfaat ekonomi tetap di dalam negeri. "Jika ruang kebijakan ini dibatasi oleh perjanjian, maka instrumen penguasaan negara atas kekayaan alam bisa berkurang. Aturan ini berpotensi berbenturan dengan Pasal 33 Ayat 3," terangnya. Pasal 6.2 &ndash; Pembatasan peran BUMN Indonesia wajib memastikan bahwa BUMN bertindak berdasarkan pertimbangan komersial, tidak diskriminatif terhadap perusahaan AS, serta tidak memberi subsidi kecuali untuk mandat layanan publik. Haidar mengatakan, dalam praktik konstitusi Indonesia, BUMN bukan sekadar badan usaha, tetapi alat negara untuk menguasai sektor penting. "Jika ruang subsidi atau kebijakan afirmatif dibatasi terlalu ketat, fungsi konstitusional BUMN bisa melemah. Aturan ini berpotensi berbenturan dengan Pasal 33 Ayat 2," imbuh Haidar. Pasal 5.1 &ndash; Kewajiban mengikuti pembatasan AS Jika Amerika menerapkan pembatasan terhadap negara lain atas alasan keamanan ekonomi, Indonesia wajib mengadopsi langkah dengan efek pembatasan yang setara. Artinya, kebijakan ekonomi strategis Indonesia bisa terdorong mengikuti kebijakan negara lain. "Jika kebijakan strategis harus diselaraskan dengan negara lain, kemandirian ekonomi nasional bisa tergerus. Aturan ini berpotensi berbenturan dengan Pasal 33 Ayat 4," kata Haidar. Pasal 1.2 dan Pasal 2.10 &ndash; Larangan pembatasan impor dan neraca komoditas Indonesia dilarang mempertahankan pembatasan kuantitatif impor dan kebijakan neraca komoditas terhadap produk AS. Padahal, lanjut Haidar, pembatasan impor sering digunakan untuk melindungi petani, menjaga ketahanan pangan, menstabilkan harga dalam negeri. "Jika ruang proteksi terlalu dibatasi, maka kemandirian pangan bisa terganggu. Aturan ini berpotensi berbenturan dengan Pasal 33 Ayat 4," tukasnya. Pasal 2.23 &ndash; Kebijakan Bioethanol (E5, 10, E20) Indonesia diwajibkan menjalankan campuran bioethanol tertentu untuk bahan bakar transportasi. Padahal, kata Haidar, kebijakan energi nasional seharusnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi dalam negeri. "Jika arah kebijakan terkunci dalam perjanjian, fleksibilitas negara bisa berkurang. Aturan ini berpotensi berbenturan dengan Pasal 33 Ayat 4," imbuhnya. Pasal 2.24 dan Pasal 2.26 &ndash; Reformasi HKI Perjanjian mewajibkan perpanjangan masa hak cipta, perlindungan data farmasi, dan penguatan hak monopoli tertentu. "Jika perlindungan monopoli terlalu panjang, akses publik terhadap obat dan teknologi bisa terganggu. Padahal Pasal 33 mengutamakan kemakmuran rakyat," terang Haidar. Dia menegaskan, Pasal 33 bukan anti-perdagangan dan bukan anti-investasi asing. Namun ia menuntut satu hal. Negara tetap harus memegang kendali atas sektor vital dan memastikan kekayaan alam benar-benar untuk kemakmuran rakyat. "Jika implementasi perjanjian membuat negara kehilangan kendali itu, maka persoalannya bukan lagi sekadar ekonomi, melainkan konstitusi," pungkas Haidar.

Haidar Alwi membedah sejumlah pasal dalam kesepakatan dagang Indonesia-AS yang berpotensi berbenturan dengan Konstitusi.

Daftar Pasal dalam Kesepakatan Dagang RI-AS ini Dinilai Potensi Berbenturan dengan Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/22/eeeb1971-68fc-42ee-82d3-d9f4928f7aa6-1-961048080.jpg" alt=" Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri (YouTube Setpres) " width="100%">
<figcaption> Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri (YouTube Setpres) </figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Pertamina berencana meningkatkan porsi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari Amerika Serikat hingga mencapai 70 persen. Langkah ini sejalan dengan kesepakatan dagang terbaru antara pemerintah Indonesia dan AS yang belum lama ini diteken oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan bahwa selama ini porsi impor LPG dari AS sudah tergolong besar, yakni sekitar 57 persen dari total impor LPG perseroan. &ldquo;Dengan adanya kesepakatan dagang ini tentunya kita akan bisa meningkatkan, bisa sampai ke 70 persen,&rdquo; kata Simon dalam konferensi pers secara daring, dikutip Minggu (22/2). Menurut dia, peningkatan impor tersebut merupakan bagian dari optimalisasi sumber pasokan yang kompetitif sekaligus memperkuat hubungan dagang kedua negara. Selain LPG, Pertamina juga akan mendorong peningkatan impor minyak mentah (crude oil) dari AS. &ldquo;Begitu juga untuk crude yang berasal dari Amerika Serikat, kita juga akan dorong untuk peningkatan. Sementara untuk produk, kita akan terus melakukan penjajakan dengan mitra-mitra yang ada di Amerika Serikat," ujar Simon. "Dan sekali lagi semua proses kita lakukan secara terbuka untuk menjamin semua aturan dengan baik,&rdquo; tambahnya. Simon memastikan, setiap langkah yang ditempuh tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dan mematuhi regulasi yang berlaku, baik di Indonesia maupun di AS. Ia menambahkan, kerja sama energi ini merupakan bagian dari semangat kemitraan strategis yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Bahkan, diharapkan kedua negara masih tetap saling menghormati regulasi dan aturan yang berlaku di masing-masing negaranya. &ldquo;Kami juga tentunya kemarin kedua pimpinan menyampaikan bahwa perjanjian kerja sama ini adalah untuk win-win. Jadi untuk kebaikan dan kemajuan kedua negara. Dengan demikian kedua negara sangat menghormati regulasi dan aturan yang berlaku di masing-masing negara,&rdquo; tandasnya. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia memastikan akan mengimpor minyak mentah atau Crude Oil dan gas alias Migas dari Amerika Serikat senilai USD 15 miliar per tahun. Jumlah impor migas itu terdiri dari pembelian gas senilai USD 3,5 miliar, minyak mentah USD 4,5 miliar, dan fasilitas pembelian bensin olahan senilai USD 7 miliar. &nbsp;

Pertamina tingkatkan impor LPG AS jadi 70 persen. Simak rencana dan kerja sama energi Pertamina untuk pasokan LPG dan migas di Indonesia.

Pertamina Bakal Tambah Impor LPG dari AS Jadi 70 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/ef029982-7538-43b8-bd25-a3140fb25445-760712605.jpg" alt="Penandatanganan kesepakatan dagang tarif resiprokal oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. (Dok. White House)" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan kesepakatan dagang tarif resiprokal oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. (Dok. White House)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah membantah keras isu yang menyebut Indonesia membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi perusahaan asal Amerika Serikat (AS) pasa telah disepakatinya perjanjian dagang kedua negara. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ia memastikan bahwa pemerintah akan tetap mengenakan PPN secara normal terhadap kegiatan perusahaan-perusahaan AS di Indonesia. &ldquo;Tidak. Indonesia tetap mengenakan PPN terhadap kegiatan perusahaan AS,&rdquo; kata Haryo dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2). Menurutnya, dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak ada klausul yang menghapus kewajiban pajak bagi perusahaan Amerika. Yang diatur hanyalah prinsip perlakuan yang setara atau non-diskriminatif dalam penerapan pajak. Ia menjelaskan, perjanjian tersebut memastikan bahwa pengenaan PPN tidak bersifat diskriminatif khusus terhadap perusahaan AS. Itu artinya, kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia tetap diterapkan sebagaimana mestinya. &ldquo;Perjanjian ini mengatur agar pengenaan PPN tidak bersifat diskriminatif bagi perusahaan AS saja. Pemerintah Indonesia tetap mengenakan PPN kepada perusahaan AS sepanjang ketentuannya diberlakukan sama kepada negara lain,&rdquo; jelasnya. Dengan demikian, perusahaan asal AS yang beroperasi atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia tetap wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN sesuai peraturan perpajakan nasional. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia sepakat untuk tidak mengenakan pajak jasa digital untuk perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat (AS). Kesepakatan terkait pajak jasa digital ini sebagaimana muncul dalam lembar fakta atau fact sheet yang diunggah oleh Gedung Putih atau White House. "Indonesia tidak akan mengenakan pajak jasa digital, atau pajak serupa, yang mendiskriminasi perusahaan-perusahaan AS baik secara hukum maupun secara faktual," bunyi salah satu poin dalam lembar fakta yang dikutip Jumat (20/2). &nbsp;

Pemerintah Indonesia bantah isu bebas PPN untuk perusahaan AS. PPN tetap berlaku tanpa diskriminasi sesuai perjanjian dagang kedua negara.

Pemerintah Bantah Bebaskan PPN untuk Perusahaan AS, Pastikan Berlaku Tanpa Diskriminasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-12-at-12.13.57.jpeg" alt="Foto: Logo Label Halal Indonesia (foto: Dok Kementerian Agama) " width="100%">
<figcaption>Foto: Logo Label Halal Indonesia (foto: Dok Kementerian Agama) </figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah menegaskan tidak ada kebijakan pembebasan sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman asal Amerika Serikat (AS). Isu tersebut sempat berkembang pasca ditandatanganinya kesepakatan dagang antara Indonesia dengan AS beberapa waktu lalu. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto memastikan bahwa Indonesia tetap konsisten menerapkan aturan sertifikasi halal sebagaimana ketentuan yang berlaku. &ldquo;Indonesia tetap memberlakukan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman. Sementara itu, makanan dan minuman yang mengandung konten non-halal wajib diberi keterangan non-halal. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dalam negeri,&rdquo; ujar Haryo dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2). Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga hak konsumen, khususnya masyarakat muslim, agar memperoleh kepastian atas produk yang dikonsumsi. Dengan begitu, tidak ada perlakuan khusus bagi produk impor, termasuk dari AS. Tak hanya sektor makanan dan minuman, pemerintah juga memastikan produk kosmetik, alat kesehatan, dan produk manufaktur lain asal AS tetap harus memenuhi standar yang berlaku di Indonesia. Mulai dari standar mutu dan keamanan produk, penerapan good manufacturing practice (GMP), hingga kewajiban pencantuman informasi detail terkait kandungan produk. &ldquo;Hal ini untuk memastikan konsumen di Indonesia mengetahui secara detail produk-produk yang akan digunakan,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, Haryo menjelaskan bahwa Indonesia dan AS telah memiliki kerja sama Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di AS. Melalui skema ini, sertifikat halal yang diterbitkan lembaga halal di AS dapat diakui keabsahannya di Indonesia. "Hal ini dibutuhkan seiring dengan meningkatnya permintaan pasar Indonesia terhadap produk halal berkualitas tinggi, terutama produk daging dan barang konsumsi lainnya dari AS," tandasnya. Sebelumnya, Indonesia menyepakati sejumlah pelonggaran aturan halal terhadap produk pangan asal Amerika Serikat (AS). Kebijakan tersebut tertuang dalam Kesepakatan Dagang antara Indonesia dan AS yang diteken pada Kamis (19/2) waktu AS. <h2>Indonesia Akui Standar Halal Negara Anggota SMIIC</h2> Dalam dokumen kesepakatan itu, Indonesia menyatakan akan menerima praktik penyembelihan hewan di AS yang sesuai dengan hukum Islam, atau standar negara mana pun yang merupakan anggota Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC). Artinya, praktik pemotongan hewan yang telah memenuhi standar halal di negara anggota SMIIC dapat diakui, sehingga tidak perlu melalui proses tambahan yang berpotensi memperlambat arus perdagangan. "Indonesia akan membebaskan produk non-hewani dan pakan ternak, baik hasil rekayasa genetika maupun tidak, dari persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal," bunyi kesepakatan yang tertuang dalam Agreement on Reciprocal Tariff (ART), dikutip Jumat (20/2). Lebih lanjut, pemerintah juga membebaskan wadah serta bahan lain yang digunakan untuk mengangkut makanan dan produk pertanian dari persyaratan sertifikasi dan label halal. Dalam hal ini, Indonesia akan membebaskan perusahaan pengemasan, penyimpanan, dan pergudangan AS dalam rantai pasokan ekspor pertanian AS bersertifikat halal ke Indonesia dari persyaratan pengujian kompetensi halal dan sertifikasi bagi karyawan mereka. &nbsp;

Pemerintah tegaskan sertifikasi halal masih wajib untuk produk makanan dan minuman AS. Kebijakan ini lindungi konsumen dengan aturan.

Pemerintah Bantah Bebaskan Sertifikasi Halal Produk AS, Tetap Berlaku untuk Produk Makanan dan Minuman