<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/17/1d4c15ba-3135-4435-8781-cc645459a96f-3515674759.jpeg" alt="8 juta umat Muhammadiyah di Jatim mulai Salat Tarawih malam ini, setelah 1 Ramadan 1447 H ditetapkan pada 18 Februari 2026." width="100%">
<figcaption>8 juta umat Muhammadiyah di Jatim mulai Salat Tarawih malam ini, setelah 1 Ramadan 1447 H ditetapkan pada 18 Februari 2026.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penetapan awal Ramadhan kembali memicu perdebatan publik. Kali ini, sorotan tertuju pada metode hisab Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang digunakan oleh Muhammadiyah. Sejumlah kalangan menilai metode hisab KHGT &ldquo;menabrak batas siang dan malam&rdquo;. Padahal, konsep waktu sangat penting dalam Islam karena berkaitan dengan kewajiban dan perintah di dalam agama harus dijalankan. Seperti kewajiban melaksanakan shalat, puasa, dan lain-lain. Kontroversi terjadi mengingat Muhammadiyah dengan pendekatan KHGT menetapkan 1 Ramadhan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, kendati hilal belum tampak di langit Indonesia. Pernyataan kritis salah satunya disampaikan oleh Akram SP melalui unggahan di akun media sosialnya. Dia menilai, pendekatan global KHGT terlalu jauh melampaui logika konsep waktu (sunnatullah), meski berbasis pada data astronomi yang sangat presisi. "Indonesia tak mungkin melihat hilal malam Ini, kenapa Muhammadiyah buru-buru tetapkan 1 Ramadhan jatuh pada esok hari? Sebenarnya tidak buru-buru," tulis Akram dalam unggahannya di Instagram. "Ini bisa terjadi karena dengan metode perhitungan astronomis, awal setiap bulan hijriah dapat dihitung dengan sangat akurat sampai ke level detik, bahkan hingga ratusan tahun yang akan datang. Tapi tidak sesimpel itu...," imbuhnya. Menurut dia, umat Islam selama ini selalu terjebak dalam debat klasik antara metode hisab vs rukyat dalam menetapkan hari-hari penting, termasuk 1 Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri. Muhammadiyah bergerak lebih jauh dengan mengubah pendekatan metode hisab menjadi hisab Kalender Hijriah Global Tunggal. Dengan pendekatan tersebut, Muhammadiyah berambisi hendak menyatukan bumi dalam satu kalender. Satu bumi, satu tanggal. Gagasan KHGT ini, menurut Akram, lahir dari Konferensi Istanbul pada 2016 dengan slogan besar: One Day, One Sate. Satu Bumi, Satu Tanggal. "Prinsipnya sederhana namun radikal. Jika hilal terlihat di ujung dunia manapun, maka seluruh penduduk bumi harus masuk hari hijriah baru bersama-sama," ungkapnya. Konsep ini ingin menghapus perbedaan tanggal antarnegara dalam kalender Islam. Secara visi, ini terdengar indah dan menarik karena bisa menyatukan umat secara global. Tapi secara praktik, muncul problem mendasar karena adanya perbedaan siang dan malam di bumi. "Mari kita lihat simulasi menarik untuk Ramadhan 1447 H (2026 M). Berdasarkan perhitungan KHGT, syarat hilal bisa terlihat (imkanur rukyah) kemungkinan besar baru terpenuhi di wilayah Alaska, AS. Di sinilah plot twist-nya," jelasnya. "Ketika hilal itu secara teoritis muncul di ufuk Alaska saat Maghrib mereka tanggal 17 Februaru, kita di Indonesia sedang melakukan apa? Kita sedang beraktivitas pukul 11.00 siang tanggal 18 Februari. Secara fisik hilal belum ada di langit kita, tapi kita dipaksa mengakui masuknya tanggal 1 Ramadhan," imbuhnya. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan Muhamadiyah melalui KHGT sebenarnya dapat dipahami dengan konsep transfer rukyat atau meminjam penglihatan yang memang dikenal di Indonesia selam ini. "Contoh klasik (2022): Jika hilal terlihat di Aceh saat Maghrib, apakah saudara kita di Papua ikut berlebaran besoknya? Ya, padahal saat itu di Papua sudah malam larut dan bulan sudah terbenam lama. Papua meminjam penglihatan Aceh. Ini adalah konsep penyatuan Matla' (zona terbit) dalam skala negara," katanya. Apa yang dilakukan Muhammadiyah dengan pendekatan hisab KHGT, menurut Akram, berusaha membawa logika Aceh-Papua ke level yang lebih ekstrem, tingkat dunia. "Jika kita saja bisa menyatukan matla' dari Sabang sampai Merauke yang beda 3 jam, kenapa tidak menyatukan matla' dari Alaska sampai Jakarta atau sampai Selandia Baru?," katanya. "Bagi pendukung KHGT, batas negara itu imajiner. Bumi ini bak satu hamparan masjid. Jadi, batas matla' harusnya dapat diperluas melingkupi seluruh bola bumi (Global Horizon)." Membawa matla' melingkupi seluruh dunia tentu tidak sesederhana itu karena membawa tantangan yang rumit mengingat menabrak batas waktu siang dan malam. "Pada kasus Aceh-Papua, keduanya masih berada dalam satu malam yang sama. Tapi pada kasus Alaska-Indonesia, perbedaannya menabrak logika waktu (berbeda 16 jam)," tuturnya. "Saat Alaska Maghrib, Indonesia siang bolong. Memulai hari baru (misal Ramadhan) saat matahari masih di atas kepala terasa mengganjal secara sunnatullah, meski secara administratif mungkin memudahkan," paparnya. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan ormas Nahdlatul Ulama (NU)&nbsp;memilih sikap lebih berhati-hati mengingat ibadah sangat terikat oleh dimensi ruang dan waktu. "Logikanya seperti sholat Dzuhur. Kita tidak sholat hanya karena di Makkah sudah adzan. Kita bersujud saat matahari tergelincir di langit kita sendiri. Memaksakan puasa saat hilal belum hadir di cakrawala kita, dianggap terlalu jauh melangkah dari teks rukyah yang menuntut adanya pembuktian empiris (pengamatan)," paparnya.

Sejumlah kalangan menilai, metode hisab KHGT versi ormas keagamaan Muhammadiyah menabrak batas waktu siang dan malam.

Metode Hisab KHGT Versi Muhammadiyah Dinilai Menabrak Batas Waktu Siang dan Malam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/21/Image-from-freepik-1760334242.jpg" alt="Ilustrasi ramadhan. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ramadhan. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam menetapkan 1 Ramadhan, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI menggunakan dua pendekatan yaitu hisab (perhitungan astronomi) dan rukyatul hilal (pengamatan langsung). Menariknya, terdapat perbedaan perhitungan hisab versi pemerintah dan Muhammadiyah dalam menetapkan 1 Ramadhan. Bagi ormas terbesar kedua di Indonesia itu, tanggal 1 Ramadhan ditetapkan jatuh pada hari Rabu, 18 Februari 2026. Sementara berdasarkan data perhitungan hisab versi Pemerintah melalui Kemenag, dinyatakan bahwa 1 Ramadhan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026 atau lusa. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa bisa terjadi perbedaan antara hisab versi Muhammadiyah dan Kemenag. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/islami/017190545/syarat-itikaf-di-masjid-dan-tata-caranya-sesuai-sunnah">Syarat I'tikaf di Masjid dan Tata Caranya Sesuai Sunnah</a> Perbedaan penetapan awal Ramadhan antara Muhammadiyah dan pemerintah Indonesia terjadi karena keduanya memiliki pendekatan yang berbeda kendati sama-sama menggunakan metode hisab. Lalu, di mana letak perbedaannya? Simak penjelasan berikut ini. <h3>Sama-sama Hisab, Beda Kriteria</h3> Baik Muhammadiyah maupun pemerintah sama-sama mengacu pada data astronomi untuk menentukan awal bulan Hijriah. Namun perbedaannya terletak pada kriteria penentuan hilal (bulan sabit awal) yang dijadikan dasar keputusan. Muhammadiyah selama puluhan tahun menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal dan kini beralih menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Hisab versi Muhammadiyah dalam KHGT, penentuan awal bulan, termasuk 1 Ramadhan, tidak hanya mempertimbangkan &ldquo;wujud&rdquo; bulan di atas ufuk di satu wilayah, tetapi juga menjelaskan kemungkinan keterlihatan hilal secara astronomis di wilayah bumi tertentu dan hasil penglihatan ini berlaku untuk seluruh dunia. Parameter yang digunakan meliputi tinggi bulan (ketinggian), elongasi bulan&ndash;matahari, umur bulan pasca ijtimak, serta peta visibilitas hilal global berbasis data astronomi modern. Standar yang digunakan Muhammadiyah mimimal ketingggian hilal mencapai 5 derajat dengan elongasi 8 derajat. Sementara pemerintah melalui Kementerian Agama RI menggunakan metode hisab dan rukyat dengan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Hisab versi pemerintah menggunakan kriteria imkanur rukyat yang disepakati di negara-negara anggota MABIMS. Kriteria yang berlaku saat ini yaitu, hilal dianggap memenuhi syarat jika tinggi hilal minimal 3 derajat, jarak sudut bulan&ndash;matahari (elongasi) minimal 6,4 derajat, dan tetap dilakukan rukyatul hilal (observasi) sebagai konfirmasi. Jika secara hisab posisi hilal belum memenuhi batas minimal tersebut, meski bulan sudah berada di atas ufuk, pemerintah melalui Kemenag akan menetapkan bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Perbedaan ini sebenarnya bukan soal siapa yang benar atau salah, melainkan perbedaan pendekatan ilmiah dan metodologis dalam memahami kriteria awal bulan untuk menetapkan 1 Ramadhan atau hari-hari besar lainnya dalam Islam. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017206592/komisi-viii-dpr-imbau-perbedaan-awal-ramadhan-tak-jadikan-umat-islam-bercerai-berai">Komisi VIII DPR Imbau Perbedaan Awal Ramadhan Tak Jadikan Umat Islam Bercerai-berai</a> Baik Muhammadiyah maupun pemerintah sama-sama bertujuan memberikan kepastian ibadah bagi umat Islam di Indonesia. Masyarakat diimbau untuk menyikapi perbedaan ini dengan bijak, saling menghormati, dan tidak saling menyalahkan karena adanya perbedaan penetapan tanggal 1 Ramadhan di tahun 2026.

Menariknya, terdapat perbedaan perhitungan hisab versi pemerintah dan Muhammadiyah dalam menetapkan 1 Ramadhan tahun 2026.

1 Ramadhan Perhitungan Hisab Pemerintah dan Muhammadiyah Berbeda, Kok Bisa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/12/JKT_Tarawih-Pertama-Masjis-Istiqlal-Jakarta-Salman-Toyibi-04JPG-3020032979.jpg" alt="Umat muslim melaksanakan ibadah sholat tarawih pertama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (11/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Umat muslim melaksanakan ibadah sholat tarawih pertama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (11/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penetapan awal bulan Hijriah selalu menjadi perhatian publik dari tahun ke tahun, terutama menjelang penetapan hari-hari besar dalam Islam seperti 1 Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Muhammadiyah selama puluhan tahun dikenal konsisten menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Namun kini, Muhammadiyah mengembangkan pendekatan baru melalui Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang berbasis kriteria astronomis global. Metode hisab Muhammadiyah versi lama dan baru tentu saja memiliki perbedaan. Apa saja perbedaannya? Berikut penjelasan singkatnya. <h3>Metode Hisab Muhammadiyah versi Dulu: Hakiki Wujudul Hilal</h3> Metode hisab hakiki wujudul hilal merupakan pendekatan klasik yang telah lama digunakan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Hijriah. Dalam metode ini, awal bulan ditetapkan apabila memenuhi tiga syarat utama. Yaitu telah terjadi ijtimak (konjungsi), ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan saat matahari terbenam posisi bulan sudah berada di atas ufuk. Pendekatan ini tidak mensyaratkan hilal harus terlihat secara kasat mata. Selama secara hisab bulan sudah &ldquo;wujud&rdquo; di atas ufuk, maka awal bulan Hijriah dinyatakan dimulai. Keunggulan metode ini adalah memberikan kepastian kalender dari jauh-jauh hari, tidak bergantung pada kondisi cuaca, dan konsisten secara metodologis. Namun, metode ini bersifat lokal atau nasional karena perhitungan mengacu pada wilayah Indonesia. Akibatnya, potensi perbedaan awal bulan Hijriah dengan negara lain tetap terbuka. <h3>Metode Baru: KHGT Berbasis Kriteria Astronomis Global</h3> Seiring perkembangan ilmu astronomi dan realitas umat Islam yang hidup di era global, Muhammadiyah kemudian mengembangkan konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Pendekatan ini bertujuan untuk menghadirkan satu kalender Hijriah yang berlaku secara global dengan basis kriteria astronomis modern. Dalam KHGT, penentuan awal bulan tidak hanya mempertimbangkan &ldquo;wujud&rdquo; bulan di atas ufuk di satu wilayah, tapi juga memperhitungkan kemungkinan keterlihatan hilal secara astronomis di kawasan bumi tertentu. Parameter yang digunakan meliputi tinggi bulan (altitude), elongasi bulan&ndash;matahari, umur bulan pasca-ijtimak, serta peta visibilitas hilal global berbasis data astronomi modern. Standar yang digunakan lebih ketat yaitu mimimal ketingggian hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Pendekatan global ini diharapkan dapat mengurangi perbedaan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha antarnegara, serta mendorong terbentuknya kalender Islam internasional yang seragam. <h3>Perbedaan Mendasar Metode Hisab Lama dan Baru</h3> Perbedaan utama antara hisab hakiki wujudul hilal dan KHGT Muhammadiyah terletak pada skala penerapannya serta kriteria penetapan awal bulan. Metode lama bersifat lokal dan cukup dengan terpenuhinya syarat &ldquo;wujud&rdquo; bulan di atas ufuk. Sementara KHGT bersifat global dan mensyaratkan kemungkinan keterlihatan hilal secara astronomis di wilayah permukaan bumi tertentu dengan kriteria mimimal ketingggian hilal 5 derajat dengan elongasi 8 derajat. Dari sisi teknologi, metode lama masih bisa dilakukan dengan pendekatan hisab klasik, sedangkan KHGT mengandalkan data ephemeris modern, pemodelan visibilitas hilal, dan komputasi astronomi presisi tinggi. Pergeseran dari metode hisab hakiki wujudul hilal ke KHGT Muhammadiyah bukanlah perubahan prinsip keagamaan, melainkan pengembangan metodologi berbasis sains modern. Spirit hisab yang menjadi ciri khas Muhammadiyah tetap dipertahankan, namun cakrawala penerapannya diperluas dari skala nasional menuju skala global.

Muhammadiyah selama puluhan tahun konsisten menggunakan metode hisab untuk menetapkan hari-hari besar dalam Islam, seperti 1 Ramadhan, dll.

Metode Hisab Muhammadiyah Dulu dan Sekarang Berbeda: Dari Hakiki Wujudul Hilal ke KHGT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/20/IDUL-FITRI-1237648407.jpg" alt="Dua lembar spanduk dipasang Takmir Masjid Al Muhajirin, Desa Purwosari, Kabupaten Banyumas, Kamis (20/4/2023) berisi undangan untuk menghadiri shalat Id yang akan diselenggarakan dua kali. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Dua lembar spanduk dipasang Takmir Masjid Al Muhajirin, Desa Purwosari, Kabupaten Banyumas, Kamis (20/4/2023) berisi undangan untuk menghadiri shalat Id yang akan diselenggarakan dua kali. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Takmir Masjid Al Muhajirin, Desa Purwasari, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, siap menggelar Shalat Idul Fitri hingga dua kali jika terjadi perbedaan penetapan waktu 1 Syawal 1444 Hijriah. "Tahun ini di Indonesia diperkirakan akan ada dua waktu Hari Raya Idul Fitri, sehingga Shalat Id akan dilaksanakan dua kali. Pertama, Shalat Id bagi yang menetapkan 1 Syawal 1444 H jatuh pada 21 April 2023, sedangkan kedua bagi yang menetapkan Idul Fitri pada 22 April," kata Ketua Takmir Masjid Al Muhajirin Prof Totok Agung Dwi Haryanto di Desa Purwosari, Kecamatan Baturraden, Banyumas, Kamis. Ia mengatakan jatuhnya 1 Syawal 1444 H pada hari Jumat (21/4) didasarkan pada metode perhitungan atau hisab, sedangkan kemungkinan 1 Syawal 1444 H jatuh pada hari Sabtu (22/4) didasarkan pada metode rukyah. Menurut dia, kedua Hari Raya Idul Fitri dengan dua Shalat Id itu adalah sama benarnya dan tidak ada yang salah, perbedaan hanya metode penentuannya. Terkait dengan hal itu, Takmir Masjid Al Muhajirin pada hari Selasa (18/4) telah menggelar rapat panitia Shalat Id dan menghasilkan keputusan untuk menyelenggarakan Shalat Id dua kali yakni pada hari Jumat (21/4) dan Sabtu (22/4). "Pertimbangan penyelenggaraan Shalat Id dua kali adalah untuk memenuhi keinginan jamaah. Takmir masjid adalah pelayan jamaah," jelas Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu. Lebih lanjut ia mengatakan dalam rapat panitia ternyata diperoleh bahwa sebagian besar jamaah laki-laki menghendaki Shalat Id pada hari Jumat (21/4) dan sebaliknya jamaah perempuan menghendaki Shalat Id pada hari Sabtu (22/4). Atas dasar keinginan jamaah tersebut, kata dia, panitia akhirnya mengambil jalan tengah dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan persatuan jamaah. Dalam hal ini Shalat Id pada hari Jumat (21/4) akan dilaksanakan di Lapangan Adipura 4/5 samping Masjid Al Muhajirin dengan imam dan khatib Ustadz M Syahid Asghar MA MSos selaku Pengasuh Pondok Tahfizh Cendekia, Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Banyumas. Sementara untuk Shalat Id pada hari Sabtu (22/4) akan dilaksanakan di Masjid Al Muhajirin dengan imam dan khatib Ustadz Yusuf Prasetiawan MPdi yang merupakan Dosen Agama Islam Unsoed. "Takmir masjid bersyukur masih bisa memperoleh imam dan khatib untuk dua Shalat Id," ujarnya. Ia mengatakan jika pemerintah dalam sidang isbat pada Kamis (20/4) ternyata menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1444 H jatuh pada tanggal 21 April 2023, maka panitia hanya akan menyelenggarakan Shalat Id satu kali pada Jumat (21/4). "Dengan keputusan tersebut jamaah masjid menjadi bahagia dan panitia juga bahagia," katanya.

1 Syawal 1444 H pada hari Jumat (21/4) didasarkan hisab, sedangkan kemungkinan 1 Syawal 1444 H jatuh Sabtu (22/4) didasarkan metode rukyah.

Masjid Al Muhajirin Purwosari Banyumas Siap Gelar Shalat Id Dua Kali

metode hisab

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#metode hisab

Berita Terkini

Metode Hisab KHGT Versi Muhammadiyah Dinilai Menabrak Batas Waktu Siang dan Malam

1 Ramadhan Perhitungan Hisab Pemerintah dan Muhammadiyah Berbeda, Kok Bisa?

Metode Hisab Muhammadiyah Dulu dan Sekarang Berbeda: Dari Hakiki Wujudul Hilal ke KHGT

Masjid Al Muhajirin Purwosari Banyumas Siap Gelar Shalat Id Dua Kali

Download Aplikasi JawaPos.com