<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-sebut-nonmuslim-kafir-dinilai-jadi-langkah-nu-hapus-diskriminasi_m_.jpg" alt="Ilustrasi: NU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: NU</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Forum Bahtsul Masail para Kiai se-Jawa Barat dan DKI Jakarta mendesak agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera menggelar muktamar untuk menyelesaikan sejumlah persoalan internal. Muktamar dianggap menjadi solusi agar nama baik NU bisa&nbsp;dipulihkan. Forum Bahtsul Masail kiai Jawa Barat dan DKI Jakarta pada dihadiri oleh sejumlah kiai seperti Muhammad Shofy, Ahmad Ashif Shofiyullah, Nanang Umar Faruq, Ghufron, Abdul Muiz Syaerozi, Jamaluddin Muhammad, Ahmad Baiquni, Mukti Ali, Muchlis, Asnawi Ridwan, Roland Gunawan, Muhammad Sirojuddin, Khozinatul Asror, dan&nbsp;lain sebagainya. Forum digelar di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat. &ldquo;Para kiai menyuarakan percepatan Muktamar, tujuannya agar NU lepas dari jaringan zionisme dan keluar dari lingkaran setan korupsi yang sedang ditangani KPK dari beberapa oknum petinggi PBNU dan nama baik NU segera pulih kembali dengan cepat. Percepatan muktamar dibahas dengan menggunakan narasi argumentasi keagamaan,&rdquo; kata Pengasuh Pesantren Kempek, Kiai Muhammad Shofi Bin Mustofa Aqiel, Rabu (21/1). Shofi menjelaskan, dalam fiqih telah dijelaskan bahwa mencegah kerusakan harus diprioritaskan. Muktamar dianggap dianggap sebagai jalan tengah menyelesaikan persoalan panas di internal PBNU belakangan ini. Menurutnya, organisasi PBNU saat ini tidak berjalan dengan maksimal setelah diberhentikannya Yahya Cholil Staquf sebagai ketua umum oleh Rais Aam dan Syuriah. Dari pemecetan ini menimbulkan dualisme&nbsp;kepemimpinan antara syuriyah dan tanfidziyah, di mana masing-masing mengklaim memiliki legitimasi dan sah secara hukum (AD ART). &ldquo;Saat ini ada dua Ketum yaitu KH. Zulfa Musthofa PJ Ketum PBNU menggantikan Gus Yahya dan Gus Yahya sendiri yang masih mengkalim dirinya sebagai Ketum PBNU. Kalau ini terus dibiarkan, maka ini tidak sehat bagi keberlangsungan organisasi,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. Ketiga, terjadinya perpecahan dan polarisasi atau keterbelahan sosial di tengah warga NU. Kondisi ini nampak jelas di media sosial. Keempat, kepengurusan PBNU saat ini dianggap telah kehilangan legitimasi. &ldquo;Di samping itu Gus Yahya secara de jure sudah dipecat secara tidak terhormat oleh Rois Aam dan Suriyah PBNU,&rdquo;&nbsp;jelasnya. Kelima, perlunya pembenahan terhadap organisasi NU secara keseluruhan. Kepemimpinan harus dikembalikan lagi kepada tujuan utama NU. &ldquo;Intinya, PBNU sebagai sebuah organisasi perlu direset ulang, dengan diisi oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas, kapabilitas, integritas, moralitas, dan kapasitas keulamaan,&rdquo; pungkas Shofy.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) didesak segera menggelar muktamar untuk menyelesaikan sejumlah persoalan internal.

Selesaikan Kisruh PBNU, Rais Aam Didesak Segera Gelar Muktamar ke-35 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/29/novnovv-1543040532.jpeg" alt="Sekjen PBNU, Gus Ipul memberikan komentar soal kabar Muktamar ke-35 PBNU dipercepat, Surabaya, Minggu (28/12). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PBNU, Gus Ipul memberikan komentar soal kabar Muktamar ke-35 PBNU dipercepat, Surabaya, Minggu (28/12). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, buka suara soal Muktamar ke-35 yang kabarnya akan dipercepat. "Nanti Rais Aam bersama Ketua Umum PBNU akan melakukan pembicaraan lebih lanjut ," tutur Gus Ipul setelah menghadiri pertemuan di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Minggu (28/12). Sebagai informasi, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya sowan atau berkunjung ke Pondok Pesantren Miftachussunnah milik Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan dijaga ketat oleh sejumlah banser di gerbang pondok pesantren. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Saifullah Yusuf dan Katib Aam PBNU, M. Nuh juga tampak hadir. "lhamdulillah hari ini kita bisa guyub rukun, makan bersama, shalawatan. Mudah-mudahan pada waktu-waktu mendatang ada pembicaraan lebih lanjut, apa yang akan kita lakukan ke depan," imbuhnya. Ketika ditanya soal waktu penyelenggaraan Muktamar ke-35, Ulama yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial RI tersebut mengaku belum bisa memastikan. Yang jelas, dirinya menunggu kesepakatan pengurus dan Rais Aam. "Nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Belum bisa (disampaikan), nanti nunggu Kiai Miftachul (Rais Aam) dan Gus Yahya. Zaman moderen begini mau bikin konferensi besar Nahdlatul Ulama dua minggu ke depan saya siap," kelakar Gus Ipul. Sebelumnya, Ketum PBNU, Gus Yahya mengatakan pertemuannya dengan Kiai Mifta di Ponpes Miftachussunnah, menjadi penanda berakhirnya konflik internal di tubuh organisasi islam terbesar di Indonesia ini. "Alhamdulillah, silaturahim ini adalah momentum untuk mengukuhkan apa yang telah disepakati di (Ponpes) Lirboyo pada Hari Kamis (24/12) yang lalu. Secara batin kita kukuhkan dengan silaturahim," ucap Gus Yahya. Kakak kandung dari Eks Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas tersebut mengatakan melalui pertemuan tersebut, konflik internal organisasi yang belakangan menjadi sorotan telah berakhir. "Semua hal yang kemarin menjadi persoalan kita anggap sudah lewat, tidak ada, dan kita kembali lagi ke kebersamaan. Kita berangkat bersama-sama, jadi kita akan terus berjalan bersama sampai akhir kesepakatan," tukas Gus Yahya.&nbsp; &nbsp;

Sekjen PBNU, Gus Ipul, buka suara soal percepatan Muktamar ke-35 PBNU dan pengakhiran konflik internal.

Konflik Panas PBNU Berakhir, Gus Ipul Buka Suara Soal Muktamar ke-35 Dipercepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/24/Screen-Shot-2025-11-24-at-091237-525475732.png" alt="Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya membantah bahwa polemik internal di dalam NU ini tidak bisa dikaitkan dengan unsur politis. (Nurul F/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya membantah bahwa polemik internal di dalam NU ini tidak bisa dikaitkan dengan unsur politis. (Nurul F/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, angkat bicara soal beredarnya surat pemecatan dirinya sebagai ketua umum terhitung sejak 26 November 2025. Ia menegaskan, dirinya tidak dapat diberhentikan secara sepihak melalui keputusan rapat Syuriyah Menurutnya, jabatan ketua umum hanya dapat dicabut lewat forum tertinggi organisasi, yakni Muktamar.&nbsp; &ldquo;Secara lebih mendasar bahwa saya sebagai mandataris tidak mungkin bisa diberhentikan kecuali melalui Muktamar. Saya diminta mundur dan saya menolak mundur,&rdquo; kata Gus Yahya dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (26/11). Gus Yahya mengungkapkan prosedur yang digunakan dalam rapat harian Syuriyah untuk menetapkan pemberhentian dirinya tidak sesuai aturan organisasi. Ia merasa rapat tersebut lebih banyak berisi tuduhan tanpa kesempatan menyampaikan pembelaan.&nbsp; &ldquo;Saya sudah sampaikan sebelumnya juga bahwa proses rapat harian Syuriyah itu pertama prosesnya tidak dapat diterima, karena hanya melontarkan tuduhan-tuduhan dan melarang saya untuk memberikan klarifikasi. Tapi kemudian langsung menetapkan yg berupa hukuman, ini jelas tidak dapat diterima,&rdquo; tegasnya. Menurut Gus Yahya, persoalan ini bukan sekadar polemik biasa di internal organisasi, melainkan menyangkut prinsip dasar dalam tata kelola PBNU. Ia menilai, Syuriyah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan pemberhentian pengurus, apalagi ketua umum yang dipilih dan disahkan oleh Muktamar.&nbsp; &ldquo;Dan kemudian keputusan untuk memberhentikan itu juga melampaui rapat harian Syuriyah, karena Syuriyah itu tidak bisa memberhentikan siapapun. Tidak punya wewenang untuk memberhentikan siapapun, ndak ada wewenang itu,&rdquo; ujar Gus Yahya. Ia menambahkan, kewenangan Syuriyah dalam struktur PBNU memiliki batas-batas yang jelas, terutama terkait pengambilan keputusan administratif organisasi. Karena itu, keputusan yang diambil tanpa dasar konstitusi organisasi harus ditolak.&nbsp; &ldquo;Memberhentikan pengurus lembaga atau fungsionaris yang lain nggak bisa. Apalagi memberhentikan ketua umum,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, beredar surat edaran PBNU nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 tentang Tindak Lanjut Keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU. Surat itu menyatakan bahwa KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU terhitung sejak Rabu, 26 November 2025. Surat itu ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah Ahmad Tajul Mafakhir pada Selasa, 25 November 2025. Dalam dokumen tersebut, PBNU menegaskan pencabutan jabatan dan kewenangan Gus Yahya sebagai Ketua Umum. &ldquo;Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, maka KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB,&rdquo; demikian bunyi keputusan tersebut. Surat itu juga menegaskan bahwa seluruh hak, atribut, serta fasilitas yang melekat pada jabatan Ketua Umum tidak lagi dapat digunakan oleh Gus Yahya sejak waktu yang ditentukan. &ldquo;Maka KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas, dan/atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU maupun bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB,&rdquo; bunyi petikan surat itu.

Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, menegaskan bahwa pemecatannya hanya dapat dilakukan melalui Muktamar dan bukan keputusan sepihak.

Gus Yahya Tegaskan Keputusan Pemberhentian Ketua PBNU Harus melalui Muktamar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/9f29066c-8c4b-4b94-bf5b-0a3b767887d6-2680198512.jpeg" alt="NADIRSYAH HOSEN" width="100%">
<figcaption>NADIRSYAH HOSEN</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) Nadirsyah Hosen alias Gus Nadir menilai polemik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belakangan ini menunjukkan rapuhnya struktur kepemimpinan organisasi. Menurut dia, persoalan itu dipicu oleh garis komando yang tidak berjalan secara tegas di internal PBNU. Ia menyoroti dualisme legitimasi antara Rais Aam dan Ketua Umum yang sama-sama dipilih melalui Muktamar, sehingga membuat roda organisasi tersendat hingga berbulan-bulan.&nbsp; &ldquo;Situasi ini menunjukkan perlunya penyederhanaan NU,&rdquo; kata Gus Nadir dalam unggahan pada media sosial Instagram, Selasa (25/11). Gus Nadir mengusulkan agar Muktamar mendatang mengevaluasi mekanisme pemilihan pimpinan. Ia menilai, cukup Rais Aam yang dipilih langsung oleh Muktamar, sementara posisi Ketua Umum ditunjuk Rais Aam terpilih. &ldquo;Dengan model ini, tidak ada lagi dua figur yang sama-sama merasa dipilih Muktamar. Konsolidasi Syuriyah dan Tanfidziyah menjadi lebih stabil karena Ketua Umum berangkat dari amanah Rais Aam, bukan menjadi kutub tandingan,&rdquo; jelasnya. Ia menegaskan, NU harus kembali bertumpu pada hikmah tatanan ulama, bukan pada pusaran perebutan pengaruh yang berpotensi menggerus marwah jam&rsquo;iyyah. Di luar persoalan struktur, Gus Nadir juga menekankan pentingnya kemandirian ekonomi NU. Hal itu, dimulai dari langkah simbolis dalam penyelenggaraan Muktamar. Ia menyerukan agar Muktamar kembali digelar secara sederhana tanpa ketergantungan pada bantuan pihak luar. &ldquo;Tidak perlu tiket, tidak perlu sangu, tidak perlu fasilitas mewah, apalagi charter pesawat. Semua itu hanya menimbulkan loyalitas pragmatis dan kooptasi kepentingan,&rdquo; tegasnya. Menurutnya, delegasi PWNU, PCNU, maupun PCINU sebaiknya hadir dengan biaya urunan dari masing-masing wilayah. Muktamar harus menjadi forum musyawarah keagamaan, bukan panggung kampanye kandidat atau arena kontestasi berbiaya tinggi.&nbsp; &ldquo;Jika Muktamar bersih dari ongkos politik, kita dapat memilih pemimpin yang memang layak, bukan yang paling mampu menutupi biaya,&rdquo; ujarnya. Gus Nadir mengingatkan, NU tumbuh dari tradisi kesederhanaan para kiai kampung, yakni mengajar, mengayomi, dan membimbing umat tanpa kemewahan ataupun transaksi. <h2>Penyederhanaan NU Bukan Kemunduran</h2> Karena itu, penyederhanaan NU bukan langkah mundur, tetapi upaya mengembalikan ruh jam&rsquo;iyyah pada nilai-nilai awalnya. &ldquo;Dengan struktur yang jelas, manajemen rapi, ekonomi mandiri, dan Muktamar yang suci dari kepentingan pragmatis, NU dapat kembali pulih dan berjalan memberi arah bagi jamaah,&rdquo; urainya. Lebih lanjut, Gus Nadir menegaskan bahwa NU terlalu besar untuk dibiarkan terseret konflik berkepanjangan. Ia memastikan, penyederhanaan struktur NU bukan bentuk upaya kemunduran. &ldquo;NU terlalu mulia untuk diseret kepentingan jangka pendek. Menyederhanakan NU bukan kemunduran, justru itulah jalan untuk melangkah maju,&rdquo; pungkasnya. Sebagaimana diketahui, internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bergejolak, setelah terbitnya risalah rapat harian Syuriyah yang meminta Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, mundur dari jabatannya. Dokumen tersebut menjadi sorotan publik sejak Jumat (21/11). Dalam risalah rapat harian itu, Syuriyah PBNU menyampaikan permintaan agar Gus Yahya mundur dari kursi ketua umum. Terdapat sejumlah poin yang menjadi alasan di balik rekomendasi tersebut. Pertama, rapat menyatakan bahwa diundangnya narasumber yang dianggap memiliki hubungan dengan jaringan Zionisme Internasional, dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dinilai melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU. Kedua, pelaksanaan AKN NU dengan narasumber terkait jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel dinilai memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025. Ketiga, rapat menyoroti tata kelola keuangan di lingkungan PBNU yang dianggap mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara&rsquo;, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97&ndash;99 Anggaran Rumah Tangga NU, serta Peraturan Perkumpulan NU lainnya. Temuan tersebut dinilai berpotensi membahayakan eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU. Namun, hasil Rapat Alim Ulama PBNU yang digelar di kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada Minggu (23/11) malam, menegaskan bahwa tidak ada pemakzulan terhadap Gus Yahya. &ldquo;Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini,&rdquo; ujar Katib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori, Minggu (23/11) malam.

Gus Nadir mengusulkan penyederhanaan struktur NU dan pentingnya kemandirian ekonomi dalam Muktamar mendatang.

Buntut Polemik Pemakzulan Ketum PBNU, Gus Nadir Usul Muktamar Hanya Pilih Rais Aam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/28/WhatsApp-Image-2025-09-28-at-134732-1838391177.jpeg" alt="DIPENUHI KADER: Para kader PPP berada di kediaman Mardiono di Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu (28/9). (ILHAM SAFUTRA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>DIPENUHI KADER: Para kader PPP berada di kediaman Mardiono di Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu (28/9). (ILHAM SAFUTRA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kondisi internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memanas. Muktamar X yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara sejatinya dijadwalkan sampai Senin (29/9) mendadak tuntas sehari. Hasilnya ada dua kubu saling klaim menjadi ketua umum PPP, Yaitu Mardiono dan Agus Suparmanto.&nbsp; Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara yang memimpin sidang Muktamar X di Ancol pada Sabtu malam (27/9). Dia kembali menegaskan bahwa hasil Muktamar X menyatakan bahwa ketua umum terpilih secara aklamasi adalah Mardiono. &nbsp; Amir Uskara mengatakan, dirinya membacakan tata tertib (tatib) pemilihan ketua umum pada Muktamar X. Adapun tatib Muktamar X berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) hasil Muktamar IX 2020 di Makassar. AD/ART menetapkan bahwa calon ketua umum harus menjadi pengurus harian DPP selama lima tahun atau satu periode atau ketua DPW minimal satu periode.&nbsp; "Karena terkunci di situ, tadi malam pasal 11 saya bacakan bahwa pemilihan harus dihadiri peserta muktamar," ujar Amir Uskara kepada JawaPos.com saat ditemui di kediaman Mardiono di bilangan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu (28/9).&nbsp; "Karena kondisi tidak kondusif, maka kita aklamasi untuk Mardiono," klaim Amir Uskara menambahkan.&nbsp; Dia menuding pihak dari Romahurmuziy yang mengusung Agus Suparmanto berada di dalam arena muktamar. Hanya saja mereka tidak setuju Mardiono dipilih lagi dan memaksakan Agus Suparmanto menjadi ketua umum. "Tidak pernah terjadi di PPP orang luar partai bisa jadi ketum," tegasnya. &nbsp; Lebih jauh Amir Uskara mengatakan, karena pemilihan sudah selesai maka Muktamar ditutup. Namun, setelah ditutup Muktamar dilanjutkan oleh kubu Romahurmuziy.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016630333/rusuh-muktamar-ppp-sebabkan-sejumlah-kader-terluka-ketum-terpilih-muhammad-mardiono-bakal-tempuh-jalur-hukum">Rusuh Muktamar PPP Sebabkan Sejumlah Kader Terluka, Ketum Terpilih Muhammad Mardiono Bakal Tempuh Jalur Hukum</a> Ke depan, imbuh mantan anggota DPR itu, secara administrasi hasil Muktamar X akan diselesaikan ke pemerintah dengan mendaftarkan ke Kementerian Hukum. Dia menyadari Agus Suparmanto tidak diam dan melakukan perlawan terhadap hasil muktamar Sabtu (27/9). "Perlawan itu akan kami hadapi," tandasnya. &nbsp; Sementara itu, kediaman Mardiono di bilangan Permata Hijau, Jakarta Selatan, tampak ramai oleh kader partai ka'bah. Mereka merupakan kader pendukung Mardiono. &nbsp; Sebelumnya, Agus Suparmanto juga menyatakan dirinya terpilih secara aklamasi melalui forum Muktamar X PPP. Keputusan aklamasi tersebut dibacakan oleh Pimpinan Sidang Paripurna VIII, Qoyum Abdul Jabbar.&nbsp; &ldquo;Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak Muktamar dan aspirasi Muktamirin, ini yang menentukan keputusan,&rdquo; kata Qoyum di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Minggu dini hari (28/9).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016630154/terpilih-aklamasi-di-muktamar-x-muhammad-mardiono-kembali-jadi-ketum-ppp">Terpilih Aklamasi di Muktamar X, Muhammad Mardiono Kembali Jadi Ketum PPP</a> Qoyum menambahkan, ketua umum terpilih bersama para formatur akan segera menyusun kepengurusan baru untuk periode 2025-2030. &ldquo;Ketua umum terpilih bersama formatur akan segera menyusun kepengurusan dengan mengakomodir kekuatan PPP,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Menanggapi klaim sepihak yang dilakukan kubu Mardiono, Qoyum menyayangkan langkah tersebut. &ldquo;Masa argumentasi aklamasi hanya dengan absen, ya nggak bisa seperti itu,&rdquo; ucapnya. &nbsp; Meski sempat terjadi dinamika, dia memastikan jalannya sidang tetap berlangsung kondusif. &ldquo;Bisa kita lihat, buktinya tidak ada apa-apa, peserta Muktamirin suka cita. Ini fakta yang berbicara,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016629671/ppp-udang-presiden-prabowo-subianto-untuk-hadir-dalam-penutupan-muktamar-x-senin-pekan-depan">PPP Udang Presiden Prabowo Subianto untuk Hadir dalam Penutupan Muktamar X Senin Pekan Depan</a> Sebelumnya, Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyatakan dirinya terpilih secara aklamasi dalam forum Muktamar X PPP yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, pada Sabtu (27/9). Mardiono menyebut, sekitar 80 persen dari total peserta menyatakan setuju agar Muktamar X mengambil langkah cepat dengan memilih ketua umum secara aklamasi.

Amir Uskara mengatakan, dirinya membacakan tata tertib (tatib) pemilihan ketua umum pada Muktamar X. Adapun tatib Muktamar X.

Saling Klaim, Kubu Mardiono: Tidak Pernah Terjadi di PPP Orang Luar Partai Bisa Jadi Ketum

<h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/27/Screenshot_2025-09-27-19-08-26-160_comandroidchrome-edit-2491951083.jpg" alt="Sekjen PPP Arwani Thomafi menjelaskan soal undangan PPP kepada Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dalam penutupan Muktamar X PPP pada Senin pekan depan (29/9). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PPP Arwani Thomafi menjelaskan soal undangan PPP kepada Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dalam penutupan Muktamar X PPP pada Senin pekan depan (29/9). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </h3> JawaPos.com-Muktamar X PPP sudah dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) PPP Muhammad Mardiono di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara (Jakut). Rencananya Presiden Prabowo Subianto bakal hadir dalam penutupan muktamar tersebut pada Senin pekan depan (29/9).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/gadget/016629615/tips-memilih-smartphone-murah-jangan-hanya-tergiur-harga-perhatikan-hal-ini">Tips Memilih Smartphone Murah: Jangan Hanya Tergiur Harga, Perhatikan Hal Ini</a>&nbsp; Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh awak media di lokasi Muktamar X PPP. Dia menyampaikan bahwa pihaknya sudah bersurat kepada Istana untuk mengundang Presiden Prabowo dalam penutupan muktamar tersebut. &rdquo;Insya Allah, kami sudah mengirim surat permohonan kehadiran untuk acara penutupan di 29 (Agustus 2025). Kami masih menunggu konfirmasi,&rdquo; kata dia.&nbsp; Dalam agenda Muktamar X PPP yang dibuka hari ini, akan dilaksanakan sejumlah acara. Diantaranya pembukaan yang sudah berlangsung, kemudian laporan pertanggungjawaban pengurus, pemilihan ketua umum (ketum), penyusunan pengurus, hingga penutupan. Menurut Arwani, Muktamar X PPP sangat penting bagi masa depan partai. Apalagi saat ini PPP tidak memiliki kursi di DPR RI. Sehingga lewat muktamar tersebut diharapkan bakal terbentuk kekuatan PPP yang dapat mentransformasi partai untuk berjuang dalam pemilu berikutnya.&nbsp; &rdquo;Karena kami saat ini berada dalam posisi kritis, tidak ada (anggota DPR di) Senayan. Oleh karena itu, fokusnya adalah bagaimana ayo bareng-bareng kita membesarkan partai ini,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Soal kandidat ketum yang muncul dalam Muktamar X PPP, pihaknya tidak membatasi siapa pun. Namun sejauh ini ada beberapa nama yang sudah muncul. Termasuk diantaranya Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP Muhammad Mardiono. Kemudian Agus Suparmanto, dan Husnan Bey Fananie. &rdquo;Soal kandidat, soal usulan, yang tentu beragam, kami tidak bisa membatasi Itu semua menjadi hak politik dari para peserta. Misalnya saya mau, ingin nanti ide perubahan atau ide perbaikannya seperti ini, saya ingin ada ide keberlanjutannya seperti ini, dan sebagainya itu kembali kepada muktamirin,&rdquo; terang dia. (*) &nbsp;

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh awak media di lokasi Muktamar X PPP.

PPP Undang Presiden Prabowo Subianto untuk Hadir dalam Penutupan Muktamar X Senin Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/ruu-lembaga-pendidikan-keagamaan-dan-pesantren-perlu-diperjuangkan_m_181032.jpeg" alt="Ilustrasi: PPP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PPP</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP), perdebatan mengenai figur yang tepat untuk memimpin partai berlambang Ka'bah periode 2025-2030 semakin mengemuka. Bahkan, diskursus calon ketua umum dari internal maupun eksternal partai Ka'bah semakin memanas. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menegaskan kriteria utama calon ketua umum mendatang merupakan sosok yang mampu menyatukan dan mengonsolidasi kekuatan politik internal partai. Mengingat, target PPP lolos parlemen pada Pemilu 2029. &ldquo;Karakter yang bisa menyatukan dan mengonsolidasi semua kekuatan politik di PPP. Itu kuncinya. Di 2029 PPP sangat potensial lolos karena ambang batas parlemen turun. Kunci selanjutnya mempertahankan mesin politik dan caleg yang maju di 2024 lalu,&rdquo; kata Adi Prayitno kepada JawaPos.com, Jumat (19/9). Menurutnya, meski pada Pemilu 2024 PPP gagal menembus parlemen, basis politik partai ini masih cukup solid. Dengan parliamentary threshold (PT) di bawah 4 persen, peluang PPP kembali memiliki wakil di Senayan terbuka lebar.&nbsp; &ldquo;Kuncinya caleg yang maju 2024 lalu maju kembali, plus mencari caleg potensial lain untuk meningkatkan perolehan suara. Kunci pileg itu ada di kekuatan caleg,&rdquo; jelasnya. Namun, Adi menekankan tantangan terbesar PPP bukan hanya soal elektoral, melainkan juga relevansi partai di tengah perubahan perilaku pemilih. Menurutnya, PPP perlu melakukan transformasi agar tetap sesuai dengan aspirasi umat Islam sekaligus modernisasi politik.&nbsp; &ldquo;Kedua, bisa memodifikasi sekaligus mentransformasi wajah Islam yang lekat dengan PPP dengan realitas pemilih yang mulai berubah total. Di sinilah PR besarnya,&rdquo; ujar Adi. Tak dipungkiri, muncul sejumlah nama dalam bursa calon ketua umum PPP seperti Plt Ketua Umum Mardiono, mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, turut menjadi perhatian publik. Ia menekankan, setiap figur tentu memiliki peluang, namun semua kembali pada kesepakatan muktamar.&nbsp; &ldquo;Itu semua akan diputuskan dalam forum muktamar,&rdquo; tegasnya. Lebih jauh, Adi mengingatkan tradisi politik di PPP lebih mengedepankan kader internal untuk menduduki kursi ketua umum. Namun, regulasi di internal PPP lebih mengarah pada ketentuan calon ketua umum berasal dari kader partai sendiri.&nbsp; &ldquo;Tapi secara aturan sepertinya calon ketum dari internal partai,&rdquo; pungkasnya. Sebagaimana diketahui, Muktamar X PPP bakal digelar di Jakarta, pada 27-29 September 2025. Perhelatan itu digelar untuk menentukan posisi calon ketua umum PPP periode 2025-2030. &nbsp;

Menjelang Muktamar X PPP, diskusi tentang sosok pemimpin ideal untuk periode 2025-2030 semakin hangat.

Jelang Muktamar X PPP, Ini Karakter yang Layak Pimpin Partai Ka'bah 2025-2030

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/JqnHrUwL9R6cw0NbkVvt40CnawlRvEV6kcZh0Ufd-1042592405.jpg" alt="Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono saat Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) ke-3 DPW PPP DKI Jakarta, di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, pada Sabtu (23/8/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono saat Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) ke-3 DPW PPP DKI Jakarta, di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, pada Sabtu (23/8/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dikabarkan akan segera menggelar Muktamar, sebagai sarana pemilihan ketua umum baru partai politik berlambang Ka'bah. Figur eksternal kini mulai bermunculan yang berambisi merebut kursi ketua umum. Tensi politik di PPP kian memanas, setelah munculnya deklarasi mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto yang disebut siap maju sebagai calon ketua umum PPP. Deklarasi itu memantik sejumlah kader PPP, lantaran seolah-olah partai Ka'bah itu kekurangan kader berkualitas. &ldquo;Silakan tokoh luar masuk ke PPP. Kami tidak pernah menolak siapa pun yang ingin bergabung. Tapi datanglah sebagai kader, berjuanglah bersama dari bawah, jangan langsung ingin menjadi ketua umum,&rdquo; kata Pengurus Harian DPW PPP Riau, Arbi Irawan, Selasa (16/9). Ia menegaskan, PPP merupakan partai kader dengan sejarah panjang perjuangan ulama. Ia menilai, jika kepemimpinan diserahkan kepada figur instan tanpa pemahaman mendalam tentang partai, maka ideologi dan warisan perjuangan PPP akan terancam luntur. &ldquo;PPP bukan partai pinjaman. Partai ini dibangun dari doa, air mata, dan keringat para ulama. Kami terbuka untuk siapa saja, tapi kepemimpinan tidak bisa diraih lewat jalan pintas,&rdquo; tegasnya. Ia menambahkan, regenerasi kader partai tetap harus berjalan, termasuk dengan memberi ruang bagi tokoh baru, tetapi harus melalui mekanisme kaderisasi yang jelas. &ldquo;Pemimpin PPP harus lahir dari rahim perjuangan, bukan datang tiba-tiba karena popularitas atau kekuatan modal. Kita ingin pemimpin yang memahami nilai-nilai partai,&rdquo; ujarnya. Arbi juga menyerukan seluruh kader mampu menjaga marwah PPP menjelang muktamar. &ldquo;Bangkitlah kader PPP, jangan biarkan partai ini diperdagangkan! PPP adalah warisan ulama untuk umat, dan harus dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar berjuang di dalamnya,&rdquo; pungkasnya. Sebagai informasi, Muktamar PPP kali ini diprediksi akan menjadi salah satu yang paling panas dalam sejarah partai berlambang Ka&rsquo;bah tersebut. Selain perebutan kursi ketua umum, forum ini juga akan menentukan arah kebijakan partai menghadapi kontestasi politik nasional yang semakin ketat, mengingat PPP pada Pemilu 2024 tidak lolos parlemen.

Tensi politik di PPP meningkat menjelang Muktamar, kader menolak figur eksternal yang ingin maju sebagai ketua umum.

Tensi Politik PPP Memanas Jelang Muktamar, Kader Partai Tolak Figur Eksternal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/mardiono-2019665828.jpeg" alt="Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, mengajak seluruh kader partainya untuk menjaga soliditas menjelang pelaksanaan Muktamar PPP yang dijadwalkan berlangsung pada September 2025. Arahan itu disampaikan Mardiono usai menutup Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) DPW PPP Sulawesi Selatan (Sulsel). &ldquo;Dalam Mukerwil Sulsel ini semuanya kompak dengan semangat melanjutkan perjuangan di masa yang akan datang. Sehingga tadi saya memberikan pesan untuk terus menjalankan kesatuan dan persatuan termasuk untuk menyongsong pelaksanaan Muktamar yang insaAllah akan digelar September mendatang,&rdquo; kata Mardiono dikutip Senin (30/6). Ia menjelaskan, Muktamar merupakan forum tertinggi dalam tubuh PPP yang akan menentukan arah masa depan partai. Menurutnya, forum tersebut tidak hanya akan membahas program kerja lima tahun ke depan, tetapi juga akan menjadi ajang pemilihan struktur kepengurusan yang baru. &ldquo;Nantinya, rencana kerja untuk lima tahun yang akan datang akan disampaikan kepada konstituen kita yaitu seluruh rakyat Indonesia. Dan terkait kewenangan untuk pemilihan struktur kepengurusan ada di para Muktamirin yang berhak menentukan,&rdquo; ujarnya. Mardiono yang juga menjabat Utusan Khusus Presiden itu juga mengingatkan, perbedaan pandangan menjelang Muktamar adalah hal yang lumrah. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga persatuan agar partai tidak terpecah hanya karena dinamika jelang pemilihan pengurus. &ldquo;Agar kiranya kader-kader di seluruh Indonesia bisa menjalin sebuah kekompakkan. Kalau toh ada kompetisi, itu merupakan suatu keniscayaan dalam pesta demokrasi dan itu sah-sah saja,&rdquo; tuturnya. Ia berharap Muktamar nanti bisa menjadi ajang konsolidasi ide dan visi demi memperkuat eksistensi PPP ke depan. &nbsp;&ldquo;Mari kita jadikan Muktamar sebagai momentum konsolidasi menuangkan ide, gagasan, dan visi yang membangun demi kebesaran PPP,&rdquo; pungkasnya.

Mardiono mengajak kader PPP menjaga soliditas menjelang Muktamar 2025, pentingnya persatuan dan konsolidasi ide.

Mardiono Minta Kader Partai Kakbah Tak Terpecah Berbagai Isu Jelang Muktamar PPP 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/B742A88E-AF29-4BC2-820E-6B035843567F-1373189255.jpeg" alt="Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Nama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul masuk dalam bursa pencalonan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jelang mukhtamar. Menariknya, ia justru enggan dilibatkan. Diakuinya, di setiap mukhatamar, namanya kerap disebut-sebut untuk masuk dalam bursa pencalonan ketum Partai dengan Gambar Ka&rsquo;bah tersebut. &ldquo;Tapi saya terus terang, tidak ada minat, tidak ada keinginan,&rdquo; ujarnya ditemui usai melakukan Rapat Koordinasi Pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Kamis (15/5). Menurutnya, banyak nama-nama lain yang bisa dicalonkan dalam kontestasi pemilihan ketum PPP. Dia menilai, mereka mungkin lebih layak dari pada dirinya. &ldquo;Banyak yang lain, jangan saya. Kan ada beberapa alternatif. Yang lain saja, jangan saya,&rdquo; katanya. Dia menyatakan, ingin fokus menjalankan tugas-tugasnya terlebih dahulu sebagai mensos. Terlebih, tugasnya pun kini bertambah dengan adanya program Sekolah Rakyat yang segera dimulai pada tahun ajaran baru 2025/2026. &ldquo;Saya nuntaskan tugas-tugas saya dulu. Tapi sampai sekarang terus terang, belum terpikir,&rdquo;tegasnya. Seperti diketahui, PPP akan menggelar muktamar pada Agustus atau September untuk memilih ketum dan pengurus DPP. Sejumlah nama seperti Gus Ipul, Sandiaga Uno, Taj Yasin Maimoen, Muhammad Romahurmuziy, hingga Amran Sulaiman masuk bursa calon Ketum PPP ini. Jubir PPP Usman Muhammad Tokan mengungkapkan, pelaksanaan Muktamar PPP setelah menghadapi Hari Raya Idul Adha dan pilkada ulang di beberapa daerah. Sehingga diputuskan digelar antara Agustus-September. Terkait nama-nama yang masuk dalam bursa ketum, dia menyebut ada dari internal dan eksternal PPP. Dari pihak eksternal bahkan sudah ada yang melakukan konsolidasi hingga bertemu dengan sejumlah pimpinan DPW PPP. Pihaknya pun mengaku akan menyambut baik siapapun nantinya yang terpilih sebagai ketum pada mukhtamar.

Nama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul masuk dalam bursa pencalonan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jelang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#muktamar

Berita Terkini