<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2025/12/24/IMG_6143JPG-2437812941.jpg" alt="Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya bersama pimpinan menggelar konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (24/12/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya bersama pimpinan menggelar konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (24/12/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengutuk keras serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sejak Sabtu (27/3). Menurutnya, serangan AS-Israel terhadap Iran merupakan tindakan brutal.</p> <p>&ldquo;Serangan AS dan Israel atas Iran adalah tindakan brutal yang kembali merusak tatanan internasional, bahkan berpotensi memicu konflik global yang tidak terkendali serta menciptakan alasan bangkitnya kembali radikalisme dan ekstremisme,&rdquo; kata Gus Yahya dalam keterangannya, Selasa (3/3).</p> <p>Ia juga menyampaikan rasa belasungkawa dan duka cita yang mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei akibat serangan tersebut. Gus Yahya mengajak seluruh umat Islam dan komunitas internasional untuk mendoakan bangsa Iran agar tetap tegar dan diberi kekuatan dalam menghadapi situasi sulit ini.</p> <p>Namun demikian, dalam pernyataannya Gus Yahya juga menyampaikan penyesalan atas tindakan Iran yang melakukan serangan ke berbagai negara tanpa alasan yang dapat diterima. Menurutnya, langkah tersebut justru mendorong eskalasi konflik dan semakin menyulitkan upaya resolusi.</p> <p>&ldquo;Kita semua paham itu kemarahan dan menyasar titik-titik yang diduga menjadi tempat tentara Amerika. Namun apa pun alasannya, serangan itu justru akan memperburuk situasi,&rdquo; ujarnya.</p> <p>PBNU, lanjut Gus Yahya, menyerukan kepada masyarakat internasional untuk berkonsolidasi menegakkan kembali konsensus tatanan dunia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai perwujudan strukturalnya, agar lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga tatanan internasional secara efektif.</p> <p>Selain itu, PBNU juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mengupayakan deeskalasi konflik menuju resolusi damai yang beradab dan bermartabat.</p> <p>Ia berharap, Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan posisi dan perannya dalam BoP (Balance of Power) untuk mendesak Amerika Serikat, Israel, serta para aktor lain yang terlibat agar menghentikan kekerasan dan menempuh jalan damai.</p> <p>&ldquo;Kami juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mengupayakan deeskalasi konflik menuju resolusi damai yang beradab dan bermartabat. Ini amanat konstitusi kita,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Ketum PBNU kecam serangan AS-Israel ke Iran. Dia khawatir konflik global meningkat dan serukan deeskalasi lewat peran aktif.

Kecam Serangan Serangan AS–Israel Terhadap Iran, Ketum PBNU Khawatir Picu Konflik Global

<div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/doa-neno-warisman-jadi-viral-begini-tanggapan-pbnu_m_.jpg" alt="Ilustrasi: PBNU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PBNU</figcaption>
</figure> </div> <div dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Kursi kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih memanas. Jelang diselenggarakannya Muktamar ke-35 NU pada Juli atau Agustus 2026, sebanyak 14 nama tokoh muncul yang digadang-gadang bisa menjadi ketua umum selanjutnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Institut Nahdliyin Nusantara (Insantara) merilis daftar 14 tokoh yang memiliki peluang besar memimpin PBNU. Para tokoh ini berasal dari internal PBNU hingga kalangan pesantren.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Dari klaster PBNU nama yang muncul yakni kiai Nuh DEA, Yahya Cholil Staquf, Syaifullah Yusuf, dan Zulfa Mustofa. Selanjutnya Klaster PWNU yakni kiai Abd Ghaffar Rozin, kiai Abd Hakim Mahfudz, dan kiai Juhadi Muhammad.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Klaster Tokoh NU dan pesantren yaitu kiai Imam Jazuli, kiai Abdussalam Shohib, kiai Yusuf Chudlori, dan kiai Marzuqi Mustamar. Terakhir klaster politik dan emerintahan yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/017233206/persaingan-dompet-digital-2026-promo-menarik-dan-keamanan-akun-jadi-faktor-penentu">Persaingan Dompet Digital 2026, Promo Menarik dan Keamanan Akun Jadi Faktor Penentu</a></strong></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Peneliti Insantara, Wildan Efendy mengatakan, pemilihan nama-nama di atas berdasarkan tiga aspek utama. Yaitu tingkat popularitas, rekam jejak jalur sumber kandidat, serta hasil wawancara mendalam dengan pengurus dan warga NU.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Wildan mengingatkan bahwa transisi kepemimpinan PBNU saat ini membawa tanggung jawab besar bagi perbaikan tata kelola jam&rsquo;iyyah. Tingginya aspirasi pengurus wilayah, cabang, dan warga kultural menjadi indikator utama keinginan lahirnya pemimpin baru.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Desakan transisi kepemimpinan PBNU yang sangat kuat dari PWNU, PCNU, dan aspirasi warga NU menjadi salah satu indikator keinginan besar lahirnya nakhoda baru di tubuh PBNU. Kita mesti menjaga kesadaran ini sampai Muktamar ke-35 berlangsung, agar tercipta kepemimpinan baru PBNU yang lebih baik, berintegritas, dan sesuai dengan zaman di abad kedua NU,&rdquo; kata Wildan, Senin (23/2).</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Wildan menyampaikan, 90 persen elemen NU menghendaki sistem Ahwa diterapkan penuh bagi Syuriyah (Rais Aam) dan Tanfidziyah (Ketua Umum) di Muktamar mendatang. Sistem pemilihan tersebut dianggap menjadi yang paling baik.</div>

Institut Nahdliyin Nusantara (Insantara) merilis daftar 14 tokoh yang memiliki peluang besar memimpin PBNU. 

14 Nama Kandidat Ketua Umum PBNU Muncul Jelang Muktamar Ke-35 NU, Berikut Daftarnya

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/31/2bf1ee8c-ef53-4c0c-9b57-c52cc1704ada-174012600.jpeg" alt="Ketum PBNU Gus Yahya dalam acara peringatan Harlah ke-100 NU pada Sabtu (31/1). (NU)" width="100%">
<figcaption>Ketum PBNU Gus Yahya dalam acara peringatan Harlah ke-100 NU pada Sabtu (31/1). (NU)</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi meluncurkan 41 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) NU yang berpusat di Pondok Pesantren Darul Qur&rsquo;an Bengkel, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (21/2). Peresmian ini menandai langkah keempat dalam rangkaian peluncuran SPPG oleh TKA-PBNU setelah sebelumnya dilaksanakan di Cirebon, Jember, dan Batang.</p> <p>Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf beserta jajaran pimpinan PBNU, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan jajaran pimpinan daerah, serta pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).</p> <p>Dalam sambutannya, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) NTB Prof TGH Masnun Tahir selaku tuan rumah menyampaikan bahwa kehadiran program ini di Pondok Pesantren Darul Qur&rsquo;an Bengkel merupakan keberlanjutan dari marwah perjuangan Datuk Bengkel, Rais Syuriah pertama PWNU NTB.</p> <p>Ia menegaskan, sinergi dengan pemerintah merupakan komitmen yang tidak terpisahkan dari NU. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipandang sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, serta sejalan dengan visi besar PBNU dalam meningkatkan kesejahteraan umat.</p> <p>Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengungkapkan bahwa kerja sama dengan BGN telah dimulai sejak peringatan Harlah ke-102 NU pada awal Februari 2025 lalu. Target pembangunan 1.000 titik SPPG di seluruh Indonesia bukan sekadar kesepakatan antarlembaga, melainkan bentuk komitmen nyata dalam mendukung program strategis Presiden.</p> <p>&ldquo;Data menunjukkan banyak santri kita yang kenyang secara kuantitas, namun masih mengalami masalah kesehatan seperti anemia akibat gizi yang tidak seimbang. Program ini hadir untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia pesantren agar lahir generasi yang berkualitas dan berdaya saing,&rdquo; ujar Gus Yahya.</p> <p>Badan Gizi Nasional melalui Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 2, Nurjaeni, menyampaikan apresiasi atas pencapaian PBNU tersebut. Ia menegaskan bahwa SPPG bukan hanya menjadi tempat penyediaan makanan halal dan aman bagi santri, tetapi juga diproyeksikan sebagai center of excellence atau pusat perubahan perilaku gizi.</p> <p>Saat ini, tercatat 188 SPPG telah berdiri dan 205 lainnya masih dalam tahap persiapan. Beberapa di antaranya diharapkan dapat ditetapkan melalui surat keputusan (SK) sebagai unit percontohan nasional yang nantinya menjadi rujukan bagi delegasi negara-negara ASEAN yang berminat mempelajari implementasi program gizi di Indonesia.</p> <p>Dalam rangkaian acara tersebut, Ketua RMI PBNU KH Hodri Ariev menekankan pentingnya pembentukan forum pengelola dapur di bawah fasilitasi TKA-PBNU. Langkah ini dilakukan untuk memastikan standardisasi dan keberlanjutan program di berbagai provinsi, sekaligus mendorong tercapainya kemandirian pangan bagi warga Nahdliyin dan masyarakat Indonesia secara luas.</p> <p>Sebagai sambutan penutup, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyoroti dampak ekonomi mikro yang tercipta dari kehadiran dapur-dapur pesantren tersebut. Menurutnya, model ini membalik paradigma pembangunan dari hilir ke hulu, karena penyerapan bahan pangan dari petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal secara langsung memberikan jaminan pasar yang stabil.</p> <p>&ldquo;Pesantren akan menjadi basis baru kekuatan ekonomi umat. Dimulai dari SPPG, kita berharap ini berkembang menuju kemandirian peternakan dan pertanian di lingkungan pesantren. Jika hal itu terwujud, kekuatan ekonomi rakyat akan tercipta secara masif,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

PBNU resmikan 41 SPPG di Lombok NTB dan target bangun 1.000 titik dapur MBG. Kerja sama dengan BGN dukung program gizi untuk santri.

PBNU Resmikan 41 SPPG di Lombok NTB, Target Bangun 1.000 Titik Dapur MBG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/maruf-MES-636560721.jpg" alt="Sejumlah perwakilan dari tim 9 Penyelamatan Masyarakat Ekonomi Syariah bertemu dengan Mantan Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Sejumlah perwakilan dari tim 9 Penyelamatan Masyarakat Ekonomi Syariah bertemu dengan Mantan Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Korbid Pengkaderan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Ahmad Samsul Rijal menyoroti kondisi&nbsp;Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) setahun terakhir. Berbagai kontroversi yang terjadi harus disikapi serius untuk mencegah dampaknya meluas.</p> <p>Ahmad menilai, Nahdliyyin merindukan kepemimpinan yang teduh. NU harus menjadi organisasi yang menerangi masyarakat dan dijauhkan dari kontroversi.</p> <p>"Publik NU merindukan kepemimpinan yang teduh, mengakar dan kharismatik dengan kualitas pemimpin yang berkarakter serta bisa membangkitkan kebangggan terhadap organisasi. Kalaupun tidak sama dengan pendahulu NU, setidaknya tidak jauh mengikuti jejak kepemimpinan dan keteladanan mereka," ujanya, Kamis (5/2).</p> <p>Ahmad menilai, saat ini PBNU tercemar dengan isu zionesme terutama karena pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang mendukung Indonesia bergabung dengan&nbsp;Board of Peace (BoP) bikinan Donald Trump.</p> <p>"Belitan masalah di PBNU merupakan buah dari kepemimpinan yang melompat-lompat bagai politisi, membawa NU di luar arena khidmat yang semestinya. Lapangan khidmat yang utama tidak tergarap dengan baik, bahkan cenderung terabaikan, yakni membangkitkan ekonomi nahdliyyin, solidaritas di sektor kesehatan, sosial-budaya, spiritualitas dan lain-lain," imbuhnya.</p> <p>Eks Katib Syuriyah PCNU Jombang ini&nbsp;berharap, Muktamar ke-35 NU bisa menjadi momentum pergantian kepemimpinan. Sehingga, kontroversi sekarang bisa segera teratasi.</p> <p>"Nahdliyyin berharap pengganti pemimpin PBNU nanti, adalah figur-figur yang bisa mengembalikan jati diri NU, menguatkan peran secara efektif, dan menjawab tantangan jaman,"&nbsp;jelasnya.</p> <p>Ahmad melihat sosok mantan Wapres Ma&rsquo;ruf Amin dan Pengasuh Ponpes Denanyar Jombar Abdussalam Shohib memiliki ketokohan yang baik memperbaiki PBNU.&nbsp;</p> <p>"Beliau berdua bisa mengembalikan jati diri NU yang dibanggakan nahdliyyin, menguatkan akar jam&rsquo;iyyah, dan menjawab tantangan jaman dengan peran PBNU lebih efektif,"&nbsp;tandasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Nahdliyyin merindukan kepemimpinan yang teduh. NU harus menjadi organisasi yang menerangi masyarakat dan dijauhkan dari kontroversi.

Butuh Kembalikan Jati Diri, PBNU Dianggap Butuh Pemimpin yang Bikin Teduh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/doa-neno-warisman-jadi-viral-begini-tanggapan-pbnu_m_.jpg" alt="Ilustrasi: PBNU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PBNU</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, Imam Jazuli mendesak agar Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) segera melakukan pembenahan pasca berbagai kontroversi yang terjadi. Langkah ini penting untuk menyelamatkan organisasi.</p> <p>Imam mengatakan,&nbsp;mandat kepemimpinan NU terletak di Syuriyah sebagai lembaga tertinggi. Posisi Rais Aam bukan sekadar jabatan administratif, melainkan manifestasi dari kedudukan spiritual dan intelektual tertinggi.&nbsp;</p> <p>"Di tengah disrupsi zaman yang kian menderu, menjelang Muktamar ke-35 NU, sosok Kiai Kafabihi Mahrus muncul bukan hanya sebagai kandidat, melainkan sebuah kebutuhan sejarah bagi struktur PBNU," kata Imam, Kamis (5/2).</p> <p>Kafabihi merupakan&nbsp;pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Dia dianggap memiliki kompetensi yang baik. Sebagai pengasuh pesantren besar, dia memiliki penguasaan literatur klasik (turats).&nbsp;</p> <p>Dia juga memiliki ketajaman dalam metodologi istinbath al-hukm (pengambilan keputusan hukum). Di tengah arus liberalisme dan konservatisme ekstrem, sosok faqih (ahli fiqh) yang moderat seperti beliau sangat dibutuhkan untuk memastikan fatwa-fatwa NU tetap relevan namun tidak tercerabut dari akar tradisi.</p> <p>"Beliau tidak hanya menghafal teks, tetapi memahami illat (alasan logis) di balik teks tersebut. Kapasitas aliman (berilmu luas) ini menjamin bahwa setiap kebijakan besar PBNU nantinya akan memiliki landasan teologis yang kokoh,"&nbsp;imbuhnya.</p> <p>Dari aspek integritas, Kafabihi dikenal tidak menggilai urusan duniawi. "Dalam konteks PBNU, ini adalah benteng integritas. Seorang Rais Aam yang zahid akan menjaga marwah organisasi agar tidak terseret dalam pragmatisme politik pendek atau kepentingan transaksional, menjaga NU tetap pada khittah pengabdian umat,"&nbsp;jelasnya.</p> <p>Latar belakang Lirboyo juga memperkuat ketokohan Kafabihi. Sebab, Lirboyo adalah salah satu pesantren besar di Indonesia. Banyak ulama lahir dari pesantren tersebut.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Lirboyo seringkali menjadi titik temu bagi berbagai faksi di NU. Kepemimpinan Kiai Kafabihi akan berfungsi sebagai pemersatu (integrator) yang mampu mencairkan ketegangan antar faksi karena wibawa kediaman (Lirboyo) yang diakui secara universal oleh warga nahdliyin,"&nbsp;jelas Imam.</p> <p>Selanjutnya, Kafabihi dipercaya memahami betul kondisi internal dan eksternal NU. Dia memiliki pengetahuan yang baik tentang&nbsp;dinamika syuriah-tanfidziyah hingga psikologi kaum santri.</p> <p>"Beliau juga mampu berdialog dengan dunia luar, baik pemerintah maupun Ormas Islam lainnya, tanpa kehilangan identitas kesantriannya. Kemampuan membaca tanda-tanda zaman ini memastikan NU tetap menjadi pemain kunci dalam diplomasi Islam moderat,"&nbsp;kata Imam.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Imam Jazuli mendesak agar Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) segera melakukan pembenahan pasca berbagai kontroversi yang terjadi.

Selesaikan Prahara PBNU, Pengasuh Ponpes Lirboyo Didorong Masuk Bursa Calon Rais Aam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/pbnu-1-1688822753.jpg" alt="Ilustrasi PBNU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PBNU.</figcaption>
</figure> <div dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Mustasyar PBNU, Asyhari Abdulah Tamrin menilai Nahdlatul Ulama (NU) membutuhkan kepemimpinan baru jelang Muktamar ke-35. Keberadaan sosok baru ini dianggap menjadi solusi dalam menata ulang kepemimpinan NU.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"NU berada pada momentum krusial untuk melakukan koreksi dan penataan arah kepemimpinan. Dinamika internal PBNU dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari ketegangan struktural, melemahnya konsolidasi, hingga polemik yang berdampak pada persepsi publik, menuntut solusi kepemimpinan yang bersifat menyeluruh, meneduhkan dan berjangka panjang," kata Asyhari, Selasa (3/2).</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Asyhari menilai, beberapa nama pantas menduduki jabatan ketua umum dan rais aam. Seperti kiai Said Aqil Siroj dan Abdussalam Shohib, Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma&rsquo;arif Denanyar Jombang Jawa Timur.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Diskursus tersebut tidak dimaksudkan sebagai kampanye personal, melainkan sebagai ikhtiar intelektual-kultural untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu menyelesaikan persoalan mendasar Nahdlatul Ulama," imbuhnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/017147569/6-jalur-seleksi-dan-jadwal-pendaftaran-masuk-ui-tahun-2026">6 Jalur Seleksi dan Jadwal Pendaftaran Masuk UI Tahun 2026</a></strong></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Asyhari menilai bahwa konflik internal PBNU sudah terlalu membesar. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan baru dalam penyelesaian persoalan tersebut.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"KH. Said Aqil Siroj dengan kedalaman ilmu dan pengalaman panjang dalam memimpin NU dipandang mampu menjadi poros rekonsiliasi, rujukan keagamaan, sekaligus peneduh bagi beragam perbedaan yang berkembang di internal jam&rsquo;iyyah," ucapnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Sementara itu, KH. Abdussalam Shohib yang akrab dengan panggilan Gus Salam merepresentasikan figur Ketua Umum PBNU yang berakar kuat pada tradisi pesantren dan memiliki kedekatan kultural dengan basis warga nahdliyyin. Gus Salam dipandang memiliki kemampuan menggerakkan pembenahan organisasi secara kolektif," imbuhnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Lebih lanjut, Asyhari menyampaikan, penataan PBNU harus dilakukan secara profesional. Kepemimpinan harus berorientasi kepada kebaikan umat.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Urgensi pasangan ini pada Muktamar NU ke-35 terletak pada kemampuannya menjawab tiga agenda strategis NU sekaligus," jelasnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Rekonsiliasi internal PBNU, dengan menutup ruang polarisasi dan mengakhiri konflik yang menguras energi organisasi. Kedua, pembenahan organisasi, melalui penguatan sistem, disiplin struktur, dan penegasan kembali fungsi PBNU sebagai pelayan jam&rsquo;iyyah dan jama&rsquo;ah.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Ketiga, pemulihan nama baik NU, agar kembali tampil sebagai organisasi ulama yang bermartabat, teduh dan menjadi teladan dalam kehidupan kebangsaan," tandas Asyhari.&nbsp;</div>

Mustasyar PBNU, Asyhari Abdulah Tamrin menilai Nahdlatul Ulama (NU) membutuhkan kepemimpinan baru jelang Muktamar ke-35.

Jelang Muktamar ke-35 NU, PBNU Diminta Mulai Pikirkan Kepemimpinan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/31/2bf1ee8c-ef53-4c0c-9b57-c52cc1704ada-174012600.jpeg" alt="Ketum PBNU Gus Yahya dalam acara peringatan Harlah ke-100 NU pada Sabtu (31/1). (NU)" width="100%">
<figcaption>Ketum PBNU Gus Yahya dalam acara peringatan Harlah ke-100 NU pada Sabtu (31/1). (NU)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dukungan terhadap keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump datang dari Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Menurut dia, sejauh ini belum ada alternatif platform lain untuk membangun konsolidasi internasional demi perdamaian Palestina.</p> <p>Hal itu menjadi salah satu landasan bagi Gus Yahya untuk mendukung keputusan pemerintah yang dikritisi oleh banyak pihak. Lewat keterangan yang disampaikan kepada awak media usai peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-100 NU di Istora Senayan, Jakarta Selatan (Jaksel) hari ini (31/1), Gus Yahya menekankan kembali dukungan itu.</p> <p>&rdquo;Pandangan yang kemarin saya sampaikan mengenai Board of Peace, itu terkait dengan nilai-nilai bahwa kita harus terus membantu Palestina. Sebagian orang mungkin tidak setuju dengan Board of Peace itu, mengenai sejumlah elemen-elemen atau dimensinya. Tetapi, persoalannya adalah bahwa saat ini belum ada alternatif platform untuk mengupayakan, untuk membangun satu upaya internasional dengan konsolidasi internasional untuk perdamaian Palestina,&rdquo; terang dia.</p> <p>Gus Yahya mengakui, pandangan itu dia sampaikan bukan melalui rapat atau perundingan di internal PBNU. Sebab, tidak semua isu atau persoalan yang berkembang harus dirapatkan. Namun, dia memastikan bahwa pandangan tersebut disampaikan sesuai dengan landasan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh NU.</p> <p>&rdquo;Karena ini baru muncul, satu-satunya saat ini, sementara alternatif dari yang lain belum ada, maka kita berdasarkan visi dari proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak boleh tinggal diam, tidak boleh tidak ikut serta di dalam inisiatif itu. Tentu saja untuk kepentingan membantu bangsa Palestina, bukan untuk yang lain,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Dalam peringatan Harlah ke-100 NU tersebut, Presiden Prabowo Subianto sempat dijadwalkan hadir secara langsung ke Istora Senayan. Namun, sampai menjelang acara dimulai, Prabowo tidak hadir. Dia kemudian diwakilkan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Menurut Gus Yahya, presiden batal hadir karena ada tugas kenegaraan lain yang tidak bisa diwakilkan.</p> <p>&rdquo;Memang pada saat terakhir (sebelum acara dimulai), beliau (Prabowo) mungkin berhalangan karena ada tugas lain. Kami mendengar ada beberapa tugas negara terkait dengan tamu-tamu negara,&rdquo; jelasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Ketum PBNU Gus Yahya dukung Indonesia gabung Board of Peace Trump untuk bantu Palestina. Ia nilai belum ada alternatif platform lain.

Ketum PBNU Gus Yahya Dukung Indonesia Gabung Board of Peace Bikinan Trump

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/IMG-20250206-WA0069-3408044323.jpg" alt="Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj di Jakarta (6/2). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj di Jakarta (6/2). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Jabatan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi sangat krusial dibahas jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Sebab, jabatan tersebut merupakan simbol marwah, otoritas tertinggi Syuriyah, sekaligus penentu arah strategis jam&rsquo;iyah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) Kiai Imam Jazuli mengatakan, pemilihan Rais Aam harus berdasarkan kriteria tegas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa). Sosok yang dipilih tidak boleh hanya mengandalkan popularitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah ini penting karena Syuriyah adalah lembaga tertinggi yang memegang kendali organisasi para ulama seutuhnya. Sehingga, pejabatnya pun harus memiliki kapabilitas kuat dalam menjalankan roda organisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam struktur NU, Rais Aam bukan sekadar jabatan administratif. Ia adalah simbol marwah, pemimpin spiritual, dan pengambil kebijakan strategis jam&rsquo;iyah. Karena itu, yang paling penting bukan siapa orangnya, tetapi apakah ia memenuhi kriteria,&rdquo; kata Imam, Sabtu (24/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terdapat empat pilar utama yang harus dimiliki Rais Aam PBNU, yakni alim, faqih, zahid, serta berwibawa dan berpengalaman dalam organisasi. Sosok tersebut harus diperkuat dengan nilai muru&rsquo;ah, futuwwah, dan muharrikan (penggerak).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/017107385/jangan-sampai-kehabisan-tiket-kereta-lebaran-2026-mulai-dijual-25-januari">Jangan Sampai Kehabisan! Tiket Kereta Lebaran 2026 Mulai Dijual 25 Januari </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Imam menilai, sosok Said Aqil Siradj sebagai salah satu yang bisa dipertimbangkan. Said Aqil dinilai memenuhi sejumlah syarat tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jika kriteria itu diterapkan secara objektif, maka KH Said Aqil Siradj muncul sebagai figur yang paling lengkap dan paripurna,&rdquo; ujar Pengasuh Pondok Bina Insan Mulia Cirebon ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Said Aqil dinilai sebagai ulama dengan latar belakang yang baik. Dia pernah menimba pendidikan di Universitas Ummul Qura, Mekkah, serta penguasaan mendalam terhadap khazanah keilmuan Islam klasik (turats) dan pemikiran kontemporer.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemikiran beliau mencerminkan Islam wasathiyah. Teguh pada tradisi pesantren, tetapi mampu merespons modernitas tanpa kehilangan jati diri NU. Sehingga, kefaqihan KH Said Aqil bersifat solutif dan kontekstual, sehingga mampu memberikan jawaban atas persoalan umat di era perubahan sosial yang cepat,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aspek spiritualitas, Said Aqil juga memiliki karakter zahid, yakni tidak terikat ambisi duniawi meskipun memiliki kapasitas dan akses kekuasaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi menempatkan dunia sebagai sarana ibadah. Jabatan bagi Kiai Said adalah amanah dan khidmah, bukan tujuan,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Said Aqil juga bukan orang baru di PBNU. Dia pernah menjadi Ketua Umum PBNU selama dua periode dari 2010&ndash;2021. Hal ini membuat Said memahami NU secara utuh, baik dalam aspek struktural, ideologis, maupun kultural.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Beliau bukan hanya paham AD/ART, tetapi juga pelaku sejarah modernisasi NU. Ia tahu bagaimana mengelola jam&rsquo;iyah sebesar NU tanpa keluar dari khittah 1926. Di bawah kepemimpinannya, gagasan kemandirian NU melalui penguatan pendidikan tinggi, rumah sakit, dan jejaring internasional dinilai sebagai visi strategis jangka panjang,&rdquo; pungkasnya.</div>

pemilihan Rais Aam harus berdasarkan kriteria tegas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.

Jelang Muktamar ke-35 NU, PBNU Diminta Pilih Rais Aam Tidak Sebatas Melihat Popularitas 

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-sebut-nonmuslim-kafir-dinilai-jadi-langkah-nu-hapus-diskriminasi_m_.jpg" alt="Ilustrasi: NU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: NU</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Forum Bahtsul Masail para Kiai se-Jawa Barat dan DKI Jakarta mendesak agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera menggelar muktamar untuk menyelesaikan sejumlah persoalan internal. Muktamar dianggap menjadi solusi agar nama baik NU bisa&nbsp;dipulihkan.</p> <p>Forum Bahtsul Masail kiai Jawa Barat dan DKI Jakarta pada dihadiri oleh sejumlah kiai seperti Muhammad Shofy, Ahmad Ashif Shofiyullah, Nanang Umar Faruq, Ghufron, Abdul Muiz Syaerozi, Jamaluddin Muhammad, Ahmad Baiquni, Mukti Ali, Muchlis, Asnawi Ridwan, Roland Gunawan, Muhammad Sirojuddin, Khozinatul Asror, dan&nbsp;lain sebagainya. Forum digelar di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat.</p> <p>&ldquo;Para kiai menyuarakan percepatan Muktamar, tujuannya agar NU lepas dari jaringan zionisme dan keluar dari lingkaran setan korupsi yang sedang ditangani KPK dari beberapa oknum petinggi PBNU dan nama baik NU segera pulih kembali dengan cepat. Percepatan muktamar dibahas dengan menggunakan narasi argumentasi keagamaan,&rdquo; kata Pengasuh Pesantren Kempek, Kiai Muhammad Shofi Bin Mustofa Aqiel, Rabu (21/1).</p> <p>Shofi menjelaskan, dalam fiqih telah dijelaskan bahwa mencegah kerusakan harus diprioritaskan. Muktamar dianggap dianggap sebagai jalan tengah menyelesaikan persoalan panas di internal PBNU belakangan ini.</p> <p>Menurutnya, organisasi PBNU saat ini tidak berjalan dengan maksimal setelah diberhentikannya Yahya Cholil Staquf sebagai ketua umum oleh Rais Aam dan Syuriah. Dari pemecetan ini menimbulkan dualisme&nbsp;kepemimpinan antara syuriyah dan tanfidziyah, di mana masing-masing mengklaim memiliki legitimasi dan sah secara hukum (AD ART).</p> <p>&ldquo;Saat ini ada dua Ketum yaitu KH. Zulfa Musthofa PJ Ketum PBNU menggantikan Gus Yahya dan Gus Yahya sendiri yang masih mengkalim dirinya sebagai Ketum PBNU. Kalau ini terus dibiarkan, maka ini tidak sehat bagi keberlangsungan organisasi,&rdquo;&nbsp;imbuhnya.</p> <p>Ketiga, terjadinya perpecahan dan polarisasi atau keterbelahan sosial di tengah warga NU. Kondisi ini nampak jelas di media sosial.</p> <p>Keempat, kepengurusan PBNU saat ini dianggap telah kehilangan legitimasi. &ldquo;Di samping itu Gus Yahya secara de jure sudah dipecat secara tidak terhormat oleh Rois Aam dan Suriyah PBNU,&rdquo;&nbsp;jelasnya.</p> <p>Kelima, perlunya pembenahan terhadap organisasi NU secara keseluruhan. Kepemimpinan harus dikembalikan lagi kepada tujuan utama NU.</p> <p>&ldquo;Intinya, PBNU sebagai sebuah organisasi perlu direset ulang, dengan diisi oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas, kapabilitas, integritas, moralitas, dan kapasitas keulamaan,&rdquo; pungkas Shofy. <br /> </p>

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) didesak segera menggelar muktamar untuk menyelesaikan sejumlah persoalan internal.

Selesaikan Kisruh PBNU, Rais Aam Didesak Segera Gelar Muktamar ke-35 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/16/JKT_KPK-Kembali-Periksa-Yaqut-Cholil-Qoumas_Toyibi_-5JPG-910485715.jpg" alt="Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) didesak mengambil langkah tegas terhadap kadenya yang terlibat dalam korupsi. Harus ada sanksi tegas berupa pemecetan kepada pelaku bila telah menjalani proses hukum.</p> <p>Hal itu disuarakan oleh&nbsp;Forum Bahtsul Masail kiai Jawa Barat dan DKI Jakarta pada di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat. Forum ini dihadiri oleh sejumlah kiai seperti Muhammad Shofy, Ahmad Ashif Shofiyullah, Nanang Umar Faruq, Ghufron, Abdul Muiz Syaerozi, Jamaluddin Muhammad, Ahmad Baiquni, Mukti Ali, Muchlis, Asnawi Ridwan, Roland Gunawan, Muhammad Sirojuddin, Khozinatul Asror, dan&nbsp;lain sebagainya.</p> <p>Pengasuh Pondok Pesantren Kempek, Muhammad Shofi bin Mustofa Aqiel Siraj mengatakan, ada tiga petinggi NU yang sejauh ini pernah atau sedang berurusan dengan kasus hukum. Terbaru adalah Direktur Humanitarian Islam PBNU Yaqut Cholil Qoumas.</p> <p>"Saat ini Gus Yaqut telah ditetapkan tersangka oleh KPK, yang sebelumnya dicekal tidak boleh bepergian ke luar negeri," ucap Shofi, Senin (19/1).</p> <p>Lalu ada&nbsp;eks Staf Khusus Menag Isfah Abidal Aziz (Gus Alex) menjabat sebagai Ketua PBNU. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Yaqut. Keduanya diketahui belum dipecat dari jabatannya di PBNU.</p> <p>Jauh sebelum keduanya, kata Shofi, ada nama&nbsp;Mardani H Maming yang menjabat Bendahara Umum PBNU periode 2022-2027. Dia saat itu ditetapkan sebagai tersangka dalam oleh KPK.</p> <p>"Mardani ditetapkan sebagai buronan oleh KPK pada 26 Juli 2022, sebab dua kali mangkir dari pemeriksaan pengadilan. Jadi buronan pun masih bersetatus sebagai Bendahara Umum PBNU. Kemudian pada 28 Juli 2022 menyerahkan diri. Maming baru dinon-aktifkan dari jabatan Bendahara Umum PBNU, setelah divonis, lalu kemudian diberhentikan secara definitif,"&nbsp;imbuhnya.</p> <p>Shofi meminta kepada PBNU agar bersikap tegas kepada kadernya yang terseret proses hukum. Karena, tidak menutup kemungkinan masih ada pihak lain yang terseret dalam kasus korupsi kuota haji.</p> <p>"Ke depan, boleh jadi akan banyak dari para tokoh pengurus NU&mdash;baik PBNU, PWNU, PCNU, atau Banom NU yang akan dipanggil lagi sebagai saksi oleh KPK dalam kasus korupsi kuota haji. Mungkin, para tokoh saksi itu ada yang bisa naik kelas menjadi tersangka dan ada yang hanya cukup sebagai saksi saja,"&nbsp;jelasnya.</p> <p>Dengan latarbelakang itu, Shofi tidak ingin ada kesan pembiaran pengurus yang terlibat korupsi dengan tetap menjabat. Sebab, hal itu akan menjadi preseden buruk bagi PBNU.</p> <p>"Para kiai merumuskan jawaban bahwa, hukum ormas keagamaan yang membiarkan dan tidak memecat para pengurusnya yang terlibat dalam kasus korupsi apalagi statusnya tersangka atau saksi yang berpotensi naik kelas sebagai tersangka, apalagi bersetatus divonis adalah haram dan wajib memecat yang bersangkutan," tandasnya.</p>

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) didesak mengambil langkah tegas terhadap kadenya yang terlibat dalam korupsi.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pbnu

Berita Terkini