<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/23/ULAMBANA-BAGIKAN-KUE-MOHO-DAN-SEMBAKO_NUR-CHAMIM-3-2987947425.jpg" alt="Ilustrasi guru. Kabar baik datang menghampiri para guru honorer yang baru diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru. Kabar baik datang menghampiri para guru honorer yang baru diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kabar baik datang menghampiri para guru honorer yang baru diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menetapkan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan 3 Tahun 2025 jelang akhir tahun. Tunjangan ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap peran besar guru honorer dalam menjaga kualitas pendidikan nasional. Sebelumnya pencairan TPG Triwulan 3 dilakukan secara bertahap mulai dari akhir Oktober hingga November 2025. TPG merupakan hak bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat administrasi sesuai data pada laman Info GTK (info.gtk.kemdikbud.go.id). Kemudian TPG dibayarkan setiap triwulan sebagai bentuk penghargaan atas profesionalitas guru dalam melaksanakan tugasnya. Kendati demikian perlu diketahui bahwa syarat utama TPG ialah Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP), sebab tanpanya tunjangan tidak bisa ditransfer ke rekening penerima. Melansir Radar Kediri (Jawa Pos Group) banyak guru honorer yang baru diangkat menjadi PPPK pada pertengahan 2025 menanyakan apakah dirinya masih bisa menerima TPG. Kemendikbudristek pun menjelaskan bahwa para guru dengan sertifikat pendidik tetap berhak menerima TPG walaupun baru diangkat menjadi PPPK. Hal ini berlaku selama para guru memenuhi kriteria sebagai berikut: - Telah memiliki SK PPPK resmi dari instansi pemerintah daerah. - Sudah memiliki sertifikat pendidik yang masih berlaku. - Tercatat aktif mengajar di satuan pendidikan sesuai data Dapodik. - Memiliki SKTP aktif pada periode Triwulan 3 tahun 2025. - Jika empat kriteria terpenuhi, tunjangan akan cair ke rekening penerima sesuai jadwal penyaluran di daerahnya. Nantinya dana akan disalurkan ke rekening penerima melalui Bank Penyalur TPG, seperti BRI, BNI, BTN, atau Mandiri. Para guru juga disarankan untuk memastikan rekening masih aktif agar proses transfer dana berjalan lancar tanpa hambatan. <h2>Jadwal Pencairan TPG Triwulan 3 Tahun 2025</h2> Pemerintah menargetkan proses penyaluran TPG Triwulan 3 Tahun 2025 selesai paling lambat hingga akhir Oktober. Meski begitu perbedaan waktu validasi dan kesiapan data di setiap daerah masih dilakukan secara bertahap dan akan melalui empat gelombang. Mengutip Radar Semarang (Jawa Pos Group), mari simak estimasi jadwal lengkap berdasarkan data Ditjen GTK dan pantauan berbagai daerah: - Gelombang 1 mencakup guru dengan SKTP terbit pada 20&ndash;22 September 2025, dengan pencairan berlangsung pada 24&ndash;28 Oktober 2025, di mana sebagian besar sudah menerima dana. - Gelombang 2 meliputi SKTP yang terbit pada akhir September hingga awal Oktober 2025, dengan jadwal pencairan 29 Oktober&ndash;3 November 2025, dan rata-rata sudah mencapai tahap SP2D daerah. - Gelombang 3 untuk guru dengan SKTP yang terbit setelah 7 Oktober 2025, dijadwalkan cair pada 4&ndash;10 November 2025, sekitar 10&ndash;14 hari kerja setelah verifikasi data dinyatakan tuntas. - Gelombang 4 diperuntukkan bagi guru dengan SKTP aktif pada 10&ndash;15 Oktober 2025 atau berasal dari daerah yang terlambat validasi, dengan pencairan diperkirakan 11&ndash;15 November 2025, masih dalam proses verifikasi di Kementerian Keuangan dan sejumlah daerah terpencil. Sementara guru dengan SKTP yang baru aktif setelah batas waktu tersebut akan diproses pada periode pencairan berikutnya sesuai jadwal resmi pemerintah. <h2>5 langkah penting supaya TPG cepat cair</h2> Berikut lima langkah cepat yang perlu diperhatikan agar TPG cair tepat waktu, mari simak lengkapnya di bawah ini: 1. Rutin mengecek Info GTK dengan SKTP sudah aktif. 2. Perbarui Dapodik Sekolah. Data kepegawaian dan status aktif harus akurat. 3. Koordinasi dengan Operator Sekolah dan Dinas. Jika SKTP belum terbit, segera laporkan. 4. Pastikan rekening aktif dan sesuai nama di SKTP. 5. Simpan bukti penerimaan.

Tunjangan ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap peran besar guru honorer dalam menjaga kualitas pendidikan nasional.

TPG Triwulan 3 Mulai Cair Masuk Rekening Guru Honorer November 2025, Cek Jadwal Lengkapnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/WhatsApp-Image-2025-09-16-at-175753-3703098876.jpg" alt="LKBH Nasional PB PGRI komitmen mengawal proses perumusan RUU Sisdiknas 2025 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>LKBH Nasional PB PGRI komitmen mengawal proses perumusan RUU Sisdiknas 2025 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;LKBH Nasional PB PGRI menegaskan komitmen untuk terus mengawal proses perumusan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) 2025 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). PGRI meminta agar hak-hak guru dan dosen, khususnya terkait tunjangan profesi, tetap dipertahankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. &rdquo;Intinya kita kawal barang ini. PGRI tetap berkeinginan agar RUU Sisdiknas sebagai UU omnibus law yang menyatukan berbagai aturan sebelumnya. Tapi yang terpenting, hak guru dan dosen tetap dihargai negara melalui tunjangan profesi sebesar minimal satu kali gaji pokok setiap bulannya,&rdquo; ujar Ketua LKBH Nasional PB PGRI Abdul Waseh Hasas. Dia menyatakan, PGRI menolak wacana perubahan tunjangan profesi menjadi tunjangan berdasar prestasi. Sistem tunjangan berbasis prestasi justru berpotensi menimbulkan kerumitan dan ketidakpastian besaran tunjangan bagi guru dan dosen. &rdquo;Karena tunjangan prestasi ujung-ujungnya terlalu rumit. Barometernya sulit ditentukan, nilainya bisa berbeda-beda, dan itu akan menyulitkan. Sedangkan tunjangan profesi jelas, karena kesejahteraan guru harus menjadi pijakan utama,&rdquo; tandas Abdul Waseh Hasas. Menurut dia, pembangunan pendidikan tidak hanya bicara soal kurikulum atau metodologi, tetapi harus menyentuh aspek sumber daya manusia. Terutama kesejahteraan tenaga pendidik. &rdquo;Kalau kesejahteraan guru diabaikan, ibarat mobil mewah tapi sopirnya lapar. Tidak mungkin sistem pendidikan bisa berjalan maksimal tanpa memperhatikan kesejahteraan guru,&rdquo; ungkap Abdul Waseh Hasas. Dengan sikap tegas ini, lanjut dia, PGRI berharap suara guru dan dosen di seluruh Indonesia benar-benar didengar dalam proses legislasi. Sehingga kesejahteraan dan martabat profesi pendidik tetap terjamin dalam UU Sisdiknas 2025. Hal senada disampaikan Wasekjen PB PGRI Wijaya. Narasi keberpihakan kepada guru jangan selalu indah dipidatokan tetapi tidak ada keberpihakan di kebijakan dan implementasi di lapangan. Sebagai Guru yang telah menjalankan profesinya genap 20 tahun, Wijaya berharap RUU Sisdiknas yang nasuk Prolegnas bisa menjadi bukti bahwa guru merupakan profesi yang menjadi pilar penyangga negara. &rdquo;Karena guru bermartabat, profesional, terlindungi, dan Sejahtera, tidak bisa ditawar lagi,&rdquo; ucap Wijaya.

PGRI kawal RUU Sisdiknas 2025 bakal pertahankan tunjangan profesi guru dan dosen dalam UU Nomor 14 Tahun 2005, bukan berdasar prestasi

PGRI Kawal RUU Sisdiknas 2025: Pertahankan Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/direktur-tpg-3196777455.jpg" alt="Ketua Panitia Nasional PPG dan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Thobib Al Asyhar. (Humas Kemenag)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Nasional PPG dan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Thobib Al Asyhar. (Humas Kemenag)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di antara penghasilan tambahan yang dikejar guru saat ini adalah Tunjangan Profesi Guru (TPG). Syarat utama mendapatkannya, guru wajib lulus pendidikan profesi guru (PPG). Kabar baik disampaikan Kementerian Agama (Kemenag), bahwa ada 69.757 guru dinyatakan lulus PPG angkatan 1 Tahun 2025. Data Kemenag menyebutkan jumlah peserta yang mengikuti proses PPG itu tercatat 70.215 orang. Mereka sebelumnya sudah mengikuti Uji Pengetahuan (UP) dan Uji Kinerja (UKIN) UKMPPG pada 16&ndash;19 Mei. Hasilnya ada 69.757 guru atau 99,35 persen dinyatakan lulus.&nbsp; Peserta yang mengikuti ujian itu terbagi dua kelompok. Yaitu kelompok First taker atau peserta yang mengikuti ujian untuk pertama kalinya setelah menyelesaikan rangkaian program PPG. Kemudian kelompok retaker, yaitu peserta yang sebelumnya belum lulus dalam salah satu atau kedua jenis ujian lalu kembali mengikuti pada periode sekarang. Tingginya tingkat kelulusan kedua kelompok itu, jadi indikator PPG Kemenag berhasil meningkatkan kualitas guru binaannya di seluruh Indonesia. &ldquo;Kelulusan PPG ini merupakan hasil dari proses panjang dan ketat," kata Ketua Nasional PPG Subanji (16/7). Dia mengatakan para guru tidak hanya diuji secara pengetahuan. Tetapi juga kinerjanya di kelas.&nbsp; Sementara itu, Ketua Panitia Nasional PPG Kemenag sekaligus Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Thobib Al Asyhar menyampaikan capaian kelulusan yang sangat tinggi itu adalah buah dari sinergi antara panitia, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) mitra, dan para guru peserta. Dia menegaskan capaian itu bukan sekadar angka. Tetapi adalah cermin semangat para guru untuk terus tumbuh dan menguatkan profesionalisme.&nbsp; "Kami ingin PPG menjadi ruang reflektif dan proses transformasi pedagogis. Bukan sekadar memenuhi syarat administratif untuk sertifikasi,&rdquo; ujarnya. Thobib menambahkan peserta yang mengalami kendala kemanusiaan sedang didata secara saksama untuk menjadi pertimbangan dalam kebijakan afirmatif berupa ujian susulan yang adil dan manusiawi. Dia mengungkapkan Kemenag akan terus mendorong pelaksanaan PPG yang berbasis mutu, inklusif, dan berkeadilan. Program ini tidak hanya dimaksudkan untuk mencetak guru bersertifikat. Tetapi membentuk pendidik yang mampu memanusiakan pembelajaran, membina karakter, dan menjadi teladan di tengah masyarakat. (wan)&nbsp;

Kemenag berhasil meningkatkan kualitas guru dengan 69.757 lulus PPG, membuka akses Tunjangan Profesi Guru.

Lulus Pendidikan Profesi, 69 Ribu Bersiap Menunggu Kucuran Tunjangan Profesi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/tunjangan-nonasn-1876756903.jpg" alt="Menag Nasaruddin Umar. (Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Menag Nasaruddin Umar. (Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan tunjangan profesi guru PAI Non-ASN naik dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta. Kenaikan Rp 500 ribu tersebut sudah ditandatangani oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. Pencairannya bakal dirapel mulai Januari 2025 sampai bulan terakhir.&nbsp; Keputusan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN pada Kemenag. Selain itu, juga sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 646 Tahun 2025 tentang Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN. Menag Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa aturan tersebut diterbitkan sebagai bentuk afirmasi negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru Non-ASN. Menurut dia, hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Yakni terus memberikan perhatian pada sektor pendidikan, termasuk memberikan perhatian kepada guru agama. "Langkah ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan guru. Dengan kenaikan tunjangan ini, para guru diharapkan tidak hanya profesional dalam mengajar, tetapi juga terus menjadi teladan dalam mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik, baik secara jasmani maupun rohani," kata dia dalam keterangan resmi pada Kamis (10/7).&nbsp; Dalam keterangan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Amien Suyitno meminta para Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dan Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) segera menyosialisasikan regulasi tersebut ke tingkat kabupaten dan kota, khususnya kepada kepala seksi PAI. Dengan begitu, proses pencairan tunjangan, termasuk yang dirapel sejak Januari 2025, dapat dilakukan secepatnya. Tentu dengan pengawasan ketat agar sesuai dengan ketentuan dalam PMA, KMA, dan petunjuk teknis &nbsp;lainnya. "Para guru PAI sangat menantikan regulasi ini karena akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, saya minta agar jajaran Kemenag di daerah segera menindaklanjuti dan mengawasi pencairannya," ujarnya. Kemenag pun menjelaskan, guru PAI Non ASN yang menerima tunjangan itu harus sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat pemenuhan 24 jam tatap muka (JTM), termasuk pemenuhan melalui pelatihan tuntas baca al-Qur'an (TBQ) dengan pengakuannya maksimal 6 JTM.&nbsp;

Kementerian Agama mengumumkan kenaikan tunjangan profesi guru PAI Non ASN dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta, berlaku mulai Januari 2025.

Alhamdulillah! Kemenag Umumkan Tunjangan Guru PAI Non-ASN Naik Rp 500 Ribu jadi Rp 2 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/JKT_Raker-Menag-dengan-Komite-iii-DPD-Bahas-Persiapan-Haji_Salman-Toyibi-4JPG-3431414361.jpg" alt="Menteri Agama Nasaruddin Umar saat mengikuti rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (2/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nasaruddin Umar saat mengikuti rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (2/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sekaligus kesejahteraan para pendidik dengan sertifikasi atau pendidikan profesi guru (PPG). Guru yang lolos sertifikasi berpeluang mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Kemenag baru saja mengumumkan kegiatan sertifikasi yang menyasar 28.536 guru pendidikan agama Islam (PAI). Kegiatan sertifikasi guru PAI itu sudah digelar dalam dua gelombang. Pertama berkapasitas 13.409 guru. Kemudian, disusul tahap kedua sebanyak 15.127 guru. Mereka adalah guru PAI yang diangkat pemda, Kemendikbudristek (sekarang Kemendikdasmen), yayasan, maupun Kemenag sendiri. Menag Nasaruddin Umar menyampaikan, kegiatan PPG merupakan program utama untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sehingga guru layak disebut profesional. Selain itu, melalui PPG, kesejahteraan guru akan meningkat. Dia mengatakan, guru yang lulus PPG akan mendapatkan sertifikat pendidik dan kemudian menerima TPG setiap bulan. Nasaruddin menyampaikan, anggaran PPG pada 2024 mencapai Rp 142,68 miliar. Dana tersebut bersumber dari anggaran pemda serta lembaga pemerintah nonstruktural seperti Baznas, BWI, dan Baitul Mal. Sedangkan tugas Kemenag adalah mengoordinasikan beberapa lembaga donatur. &rdquo;Melalui PPG, kita ingin memastikan bahwa guru PAI memiliki kompetensi yang mumpuni dalam mengajarkan nilai-nilai agama kepada generasi muda,&rdquo; katanya kemarin (22/12). Tahun ini Kemenag melaksanakan PPG dengan model tatap muka dan daring. Program itu dilaksanakan dalam enam tahap. Di antaranya, pendalaman materi, pembuatan perangkat pembelajaran, uji komprehensif, praktik pengalaman lapangan, dan uji kompetensi (uji kinerja dan uji pengetahuan). Setiap angkatan PPG digelar dalam durasi 128 hari atau setara dengan 36&ndash;40 SKS. Pada bagian lain, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Abu Rokhmad menambahkan, PPG sangat penting bagi pengembangan kualitas pendidikan agama Islam. Pendidikan profesi diharapkan mampu melahirkan guru-guru PAI yang tidak hanya kompeten dalam materi. &rdquo;Tetapi, juga mampu menyampaikan ajaran agama dengan cara yang lebih menarik dan relevan dengan tantangan zaman,&rdquo; kata Abu. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan strategi meningkatkan kesejahteraan guru. Di antaranya, menaikkan besaran TPG untuk guru non-ASN. Selama ini guru non-ASN yang sudah bersertifikat profesi guru mendapatkan TPG Rp 1,5 juta/bulan. Dengan kebijakan baru Prabowo itu, mereka akan mendapatkan TPG Rp 2 juta/bulan. Sedangkan TPG untuk guru PNS sesuai dengan besaran gaji pokoknya. (wan/c6/oni)

Guru yang lolos sertifikasi berpeluang mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). 28.536 guru pendidikan agama Islam (PAI) terima sertifikat.

Sudah Ikut PPG, 28 Ribuan Guru PAI yang Segera Terima Tunjangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/JKT-1-PRABOWO-NANGIS-HGN-2024-FED-3JPG-1819543636.jpg" alt="Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menangis saat memberikan arahan saat acara puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome Rawamangun pada Kamis (28/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menangis saat memberikan arahan saat acara puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome Rawamangun pada Kamis (28/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pidato Presiden Prabowo Subianto di peringatan Hari Guru Nasional ramai menjadi perbincangan. Khususnya soal kenaikan gaji guru PNS dan PPPK. Sebab, kenaikan tersebut sudah lama berjalan lewat skema tunjangan profesi guru (TPG). Direktur Advokasi Kebijakan Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) Agung Pardini mengatakan, kebijakan yang disampaikan Prabowo itu tidak membuat gaji guru PNS meningkat. Sebab, guru PNS yang sudah bersertifikat profesi guru sudah mendapatkan TPG sebesar satu kali gaji. Sementara itu, guru PPPK dan non-ASN yang sudah bersertifikat profesi selama ini mendapat TPG Rp 1,5 juta per bulan. Tunjangan itulah yang oleh Prabowo dinaikkan menjadi Rp 2 juta per bulan. Jadi, yang naik Rp 500 ribu hanya TPG non-ASN, sedangkan TPG ASN-PPPK setara gaji pokok PNS III-a. "Positifnya (kebijakan Prabowo), pendapatan ASN-PNS dengan ASN-PPPK tidak akan terlalu timpang lagi," kata Agung kemarin (30/11). Menurut dia, pidato Prabowo itu masih terlalu umum. Nantinya pasti diikuti penjelasan atau aturan skema yang lebih teknis. Menurut Agung, kebijakan Prabowo soal penambahan penghasilan guru tersebut baru dirasakan guru yang sudah bersertifikat profesi guru. Untuk mendapatkan sertifikat itu, guru wajib ikut pendidikan profesi guru (PPG). Yang jadi persoalan adalah kuota PPG setiap tahun terbatas. Jauh lebih sedikit dibandingkan guru yang belum bersertifikat. Akibatnya, ada antrean untuk ikut PPG. Dia bersyukur kuota PPG ditambah. Yaitu, ada peningkatan kuota menjadi 806.486 peserta. Syarat untuk ikut PPG, harus berijazah S-1 atau D-4. Pemerintah juga menyatakan memberikan bantuan pendidikan untuk 249.623 guru yang belum memiliki gelar D-4 atau S-1. "Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru adalah langkah baik," katanya. Tetapi, harus disertai kebijakan strategis yang menyelesaikan masalah mendasar. Khususnya soal data, kesenjangan kesejahteraan, dan khususnya pendapatan guru. Terkait dengan data guru, kondisinya sekarang masih banyak masalah. Dia mengatakan, data mengenai jumlah guru saat ini masih tumpang tindih. Kemendikbudristek (sekarang Kemendikdasmen) dan Kemenag punya data jumlah guru yang berbeda dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Angkanya juga tidak pernah pasti. Hanya disebutkan ada di kisaran 3,56 juta hingga 3,86 juta orang. Mereka mendukung rencana pemerintah melalui BPS untuk mendata guru non-ASN yang belum tersertifikasi. Pendataan itu penting untuk memastikan guru honorer mendapatkan peningkatan kesejahteraan. "Dari data kami, terdapat 2,06 juta guru honorer, yang setara 56 persen dari total guru di Indonesia. Jumlah ini meliputi 838,6 ribu guru SD; 275,2 ribu guru SMP; dan 278,2 ribu guru MI," tambahnya. Dia berharap kegiatan TPG di era pemerintahan Prabowo bisa digalakkan. Dengan begitu, kebijakan peningkatan kesejahteraan guru benar-benar bisa dirasakan di lapangan. Sebelumnya, peningkatan kesejahteraan guru lewat sertifikasi juga disinggung Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi&rsquo;i. Dia mengatakan, Presiden Prabowo memberikan instruksi yang jelas. Yaitu, tanggungan sertifikasi guru harus sudah selesai dalam waktu dua tahun ke depan. "Untuk itu, saya minta kepada direktur GTK (guru dan tenaga kependidikan madrasah) agar sertifikasi guru non-ASN yang jumlahnya lebih dari 500 ribu orang, tidak lagi dicicil per tahun 50 ribu orang," katanya. Jika memungkinkan, sertifikasi seluruh guru madrasah dan pesantren harus selesai dalam waktu dua tahun. Banyaknya guru madrasah yang belum sertifikasi menjadi sorotan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, hingga kini jumlah guru madrasah yang sudah tersertifikasi hanya 39,2 persen. Padahal, berdasar amanah UU Guru dan Dosen (pasal 82 ayat 2), ditegaskan bahwa 10 tahun sejak berlakunya UU Guru dan Dosen, seluruh guru harus sudah tersertifikasi. "Kini, sudah 19 tahun berlalu, nyatanya masih ditemukan 484.737 atau 60,8 persen guru madrasah yang belum mengantongi sertifikat pendidik," katanya. Ubaid menambahkan, jika tidak ada perubahan kebijakan pemerintah, diperkirakan daftar antrean pendidikan profesi guru untuk guru madrasah mencapai 53 tahun. Panjangnya antrean PPG disebabkan pemerintah hanya menyediakan kuota PPG untuk guru madrasah rata-rata 9.000 per tahun. "Dari data ini, kita bisa tahu bahwa antrean guru madrasah untuk mengikuti PPG itu lebih panjang daripada antrean haji," kata Ubaid. (wan/c7/oni)

Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan profesi guru (TPG) untuk guru non-ASN dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta.

Yang Naik Rp 500 Ribu Hanya TPG untuk Guru Non-ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/05/33_nilai-1050180798.jpg" alt="AMBIL BAGIAN: Kelompok guru dan mahasiswa antusias mengikuti peringatan Hardiknas pada Kamis (2/5)." width="100%">
<figcaption>AMBIL BAGIAN: Kelompok guru dan mahasiswa antusias mengikuti peringatan Hardiknas pada Kamis (2/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan aturan khusus yang bakal mempermudah guru mendapatkan sertifikat pendidik. Aturan tersebut bakal diluncurkan bulan depan. Nunuk mengungkapkan, saat ini jumlah guru yang belum bersertifikat cukup banyak. Dari 2,3 juta guru di Indonesia, sekitar 1,6 juta di antaranya belum memiliki sertifikat pendidik. Alhasil, mereka belum mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) meski sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Melihat kondisi itu, pihaknya pun tengah berupaya mempercepat proses sertifikasi bagi para guru tersebut. Langkah yang diambil adalah transformasi pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan. Nanti guru-guru yang sudah mengajar diperbolehkan mengikuti PPG dalam jabatan tanpa perlu tes substansi/akademik. &rdquo;Siapa pun guru yang memenuhi administrasi bisa mengikuti PPG dalam jabatan,&rdquo; ujarnya saat memberikan kuliah umum di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, kemarin (15/5). Misalnya, guru aktif, guru penggerak, masih aktif mengajar hingga 2023&ndash;2024, dan terdaftar di dapodik. Dia mengakui sebelumnya banyak guru senior yang gagal masuk seleksi PPG dalam jabatan ini. Karena itu, dalam aturan terbaru nanti, mereka hanya dikenai seleksi administrasi. Bukan hanya itu, transformasi lainnya juga berkaitan dengan proses pembelajaran. Nanti dengan konsep rekognisi pembelajaran lampau (RPL), mereka diperbolehkan untuk belajar mandiri dengan modul-modul yang ada dalam Platform Merdeka Mengajar (PMM). Nunuk menyatakan sudah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait anggaran untuk TPG ini. Dibutuhkan dana hingga Rp 20 triliun untuk memberikan TPG jika ada 800 ribu atau 1 juta guru yang berhasil mendapatkan sertifikat pendidik tahun ini. (mia/c19/ttg)

Kemendikbudristek tengah menyiapkan aturan khusus yang bakal mempermudah guru mendapatkan sertifikat pendidik.

Kemendikbudristek Bakal Permudah Sertifikasi Guru Lewat Transformasi Pendidikan Profesi dalam Jabatan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/digaji-rp-150-ribu-per-bulan-begini-cara-guru-honorer-bertahan-hidup_c_259731.jpg" alt="Ilustrasi guru honerer saat sedang mengajar di kelas." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru honerer saat sedang mengajar di kelas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan I tahun 2024 hingga kini banyak yang belum dicairkan. Hingga kemarin (9/5), baru 26 pemerintah daerah (pemda) yang telah menyalurkan dana TPG ke para gurunya. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani mengungkapkan, bahwa pihaknya telah meminta Pemda untuk dapat segera menyalurkan dana TPG ke rekening guru sesuai aturan. Yakni, maksimal 14 hari kerja sejak dana TPG diterima di rekening Kas Umum Daerah. &rdquo;Kami secara konsisten terus mengawal proses distribusi TPG sesuai dengan ketentuan. Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Pemda untuk memastikan kelancaran proses penyaluran TPG bagi para guru,&rdquo; tuturnya, di Jakarta. Diakuinya, hingga minggu ke-2 bulan Mei 2024, baru terdapat 26 pemda yang sudah menyalurkan dana TPG ke rekening guru-gurunya.Sementara, 297 Pemda lainnya sedang dalam proses penyaluran dana TPG ke rekening para guru. &rdquo;Dan sebanyak 223 Pemda belum dapat menyalurkan dana TPG, mengingat masih dalam proses penyaluran dana dari Kas Negara ke Kas Umum Daerah. Ini setelah Kemendikbudristek melalui Ditjen GTK memberikan rekomendasi untuk percepatan penyaluran dana dari Kas Negara ke Kas Umum Daerah,&rdquo; jelasnya. Nunuk berjanji, Ditjen GTK akan terus memastikan kelancaran penyaluran TPG ke depan. Menurutnya, Ditjen GTK juga selalu mengupayakan kesejahteraan bagi guru di seluruh Indonesia. Upaya tersebut didukung dengan hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Aparatur Sipil Negara Daerah. Selain itu, Nunuk turut mendorong satuan pendidikan untuk terus memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan mengisi pemenuhan beban kerja guru untuk dilakukan verifikasi dan validasi sesuai tenggat waktu. Yang mana jika memenuhi syarat akan diajukan operator Pemda sebagai calon penerima dana TPG. Sehingga, dapat menghindari terjadinya keterlambatan pencairan lagi di kemudian hari. Sebagai informasi, Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor, guru PNS mendapatkan TPG sebesar satu kali gaji pokok. Sementara, bagi guru non PNS akan mendapatkan tunjangan sesuai kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku. Kemudian untuk besarannya, merujuk pada PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS, disesuaikan dengan golongan dari guru tersebut. Misal, untuk Golongan Ia berkisar Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800, Golongan IIa sekitar Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600, Golongan IIIa sekitar Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400, dan Golongan IVa Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000.&nbsp;

Pemda diminta untuk dapat segera menyalurkan dana TPG ke rekening guru sesuai aturan. Yakni, maksimal 14 hari kerja sejak dana TPG diteken.

Miris, 223 Pemda Belum Bayar TPG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/abk-191765229.png" alt="BIMBINGAN KHUSUS: Putri Ayung Lestari (kiri), guru pendamping khusus (GPK), dan kepala SDN Peneleh 1 Surabaya saat berbincang dengan salah seorang siswi inklusi beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>BIMBINGAN KHUSUS: Putri Ayung Lestari (kiri), guru pendamping khusus (GPK), dan kepala SDN Peneleh 1 Surabaya saat berbincang dengan salah seorang siswi inklusi beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pencairan tunjangan profesi guru atau TPG pasti selalu ditunggu penerimanya. Berdasar itu, bagi yang berhak menerimanya tentu harap-harap cemas jika tunjangan profesi guru belum cair. Untuk itu, guru yang bersertifikasi harus mengetahui penyebab tunjangan profesi guru belum cair. Biasanya ada beberapa sebab yang membuat tunjangan profesi guru belum cair atau belum masuk ke rekening penerima. TPG sendiri adalah hak yang diberikan kepada para guru yang telah memenuhi syarat sertifikasi atau guru bersertifikasi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen dan seterusnya. Dengan peraturan tersebut, maka guru yang telah memenuhi syarat memiliki kejelasan dasar hukum untuk mendapatkannya. Berapa besaran tunjangan profesi guru? TPG selalu ditunggu karena jumlahnya lumayan besar. Senilai gaji guru yang bersangkutan, mulai Rp 1,5 juta hingga Rp 5 jutaan. Angka itu tentu saja sangat berpengaruh bagi kesejahteraan guru, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup para tenaga pendidik. Masalahnya, setelah ditunggu sekian lama, terkadang tunjangan sertifikasi tak kunjung dapat diterima. Nah, hal tersebut biasanya ada kendala pada beberapa hal. Dan terkait penyebabnya, bisa dicek secara berkala pada platform Info GTK dengan memasukkan data guru calon penerima. Info GTK sendiri merupakan situs resmi yang disediakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam melakukan validasi data guru. Informasi data pokok kependidikan (Dapodik) guru secara keseluruhan telah disinkronkan ke Info GTK. Dilansir dari Pojoksatu.id (Jawa Pos Group), berikut beberapa hal yang membuat tunjangan profesi guru belum cair yang dapat dicek secara langsung melalui Info GTK. 1. Syarat Belum Terpenuhi Untuk mendapatkan tunjangan memang terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Setelah syarat dipenuhi, maka data guru yang bersangkutan akan dilanjutkan ke pihak yang berwenang untuk diproses dan mendapatkan tunjangan yang dimaksud. Biasanya, guru yang belum memenuhi syarat ini akan terlihat di Info GTK dengan kode (02). Jika hal ini terjadi, agar tunjangan bisa cair, diharapkan untuk segera memenuhi syarat yang belum lengkap. 2. Siap Diusulkan Jika terdapat pesan &ldquo;Siap Diusulkan&rdquo; artinya guru yang bersangkutan sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Semua data yang disetorkan sudah divalidasi oleh pihak yang berwenang. Hanya saja, biasanya pesan tersebut muncul karena data yang telah disetorkan oleh guru belum diusulkan oleh pihak Dinas Pendidikan. Namun, sebenarnya sudah siap untuk diajukan untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. 3. Menunggu Penerbitan SKTP Untuk mendapatkan tunjangan profesi guru memang membutuhkan beberapa prosedur yang bertahap. Setelah data yang dikumpulkan dan sudah diusulkan oleh Dinas Pendidikan pun tidak akan langsung mendapatkan tunjangan. Pasalnya, setelah diusulkan harus menunggu diterbitkannya sebuah surat yang dikenal dengan SKTP. SKTP sendiri adalah sebuah surat resmi dari pemerintah pusat yang menyatakan bahwa guru yang diusulkan memang berhak untuk mendapatkan tunjangan yang dimaksud. 4. Sudah SK tapi Belum Cair Jika sudah ada pesan &ldquo;Sudah SK&rdquo; namun belum cair juga dana tunjangan yang diharapkan, sebenarnya pada tahap ini yang bersangkutan tinggal menunggu jadwal pencairannya saja. Andai jadwal sudah lewat, namun tunjangan TPG Anda tak kunjung cair, sementara yang lain sudah menerima, masalah ini bisa langsung ditanyakan pada Puslatdik sebagai penyalur tunjangan profesi guru. ----- Demikian beberapa hal yang jadi penyebab tunjangan profesi guru belum cair. Segera urus jika sampai waktu yang telah ditentukan tak kunjung ada kabar pencairan.

Berdasar itu, bagi yang berhak menerimanya tentu harap-harap cemas jika tunjangan profesi guru belum cair.

4 Penyebab Tunjangan Profesi Guru Belum Cair, Harus Rajin Cek di Info GTK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/ramadan-di-ponpes-ini-habiskan-setengah-ton-beras-per-hari_m_135588.jpeg" alt="KHUSYUK: Ribuan jamaah memadati masjid dan halaman Ponpes Al Fithrah saat salat Isya dan Tarawih." width="100%">
<figcaption>KHUSYUK: Ribuan jamaah memadati masjid dan halaman Ponpes Al Fithrah saat salat Isya dan Tarawih.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menyambut peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) Ke-78, Kemenag mengumumkan beberapa kabar positif. Antara lain, untuk kali pertama, Kemenag mencairkan tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru madrasah diniyah di pesantren salafiyah. Untuk diketahui, selama ini TPG hanya diberikan kepada guru di satuan pendidikan formal seperti madrasah atau sekolah. Sedangkan di pesantren salafiyah, ada satuan pendidikan muadalah (SPM) dan pendidikan diniyah formal (PDF). Selama ini guru atau ustad di SPM dan PDF tidak mendapatkan TPG meskipun punya sertifikat profesi guru. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali Ramdhani menjelaskan, sebagai titik awal, pihaknya mengucurkan Rp 5 miliar untuk 293 guru di lembaga PDF dan SPM. Selayaknya guru swasta di sekolah atau madrasah, mereka menerima TPG sebesar Rp 1,5 juta/orang/bulan atau Rp 18 juta/tahun. &rdquo;Tunjangan profesi guru diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik,&rdquo; katanya kemarin (19/12). TPG itu bertujuan memberikan penghargaan atas profesionalitas para guru atau ustad. Plt Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Waryono Abdul Ghofur mengatakan, total ada 302 guru PDF dan SPM yang mengajukan TPG. Kemudian dilakukan seleksi sesuai persyaratan pencairan TPG. Hasilnya, guru yang lolos verifikasi terbanyak berasal dari TMI PP Al-Amien Prenduan, Sumenep. Yaitu, 58 orang. Disusul SPM Pesantren Musthafawiyah Mandailing Natal, Sumut, sebanyak 45 orang. Selain mengumumkan kucuran TPG, Kemenag menyampaikan digitalisasi aksara pegon. Ketua HAB Ke-78 Kemenag Ahmad Zainul Hamdi mengatakan, pada puncak perayaan HAB Ke-78 awal Januari 2024, akan diresmikan papan ketik digital aksara pegon. Harapannya bisa memudahkan proses pembelajaran berbasis aksara pegon di pesantren. &rdquo;Hampir tidak ada satu pun pesantren yang tidak menggunakan aksara pegon,&rdquo; jelasnya. Aksara pegon adalah aksara Arab, tapi dipakai untuk bahasa daerah setempat. Misalnya, aksara pegon digunakan untuk menulis arti atau makna kitab dengan bahasa Jawa. (wan/mia/c7/oni)

Untuk kali pertama, Kemenag mencairkan tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru madrasah diniyah di pesantren salafiyah.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tunjangan profesi guru

Berita Terkini