JawaPos.com – Tawaran bantuan penanganan kebakaran lahan dan Hutan (karhutla) dari Malaysia jadi perhatian Ketua Dewan perwakilan daerah (DPD) Sultan B Najamudin.
Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan tawaran bantuan dari negara tetangga maupun negara sahabat dalam mengatasi karhutla.
Menurut dia, bantuan dari negara lain bisa diterima tanpa pemerintah menetapkan statusnya sebagai bencana nasional.
Sultan menilai bantuan internasional dapat menjadi pilihan untuk mempercepat penanganan karhutla, di mana negara tetangga sudah merasakan dampaknya.
Baca Juga: Malaysia Tunggu Jawaban Indonesia soal Tawaran Bantuan Penanganan Karhutla
Menurut dia, titik api di sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan membutuhkan penanganan intensif.
Ia mengingatkan, Karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat.
"Oleh karena itu, dalam penanganannya dibutuhkan pendekatan teknologi yang presisi dan cepat," katanya, selasa (13/10) sebagaimana dilansir dari Antara.
Sultan meyakini pemerintah Indonesia terbuka terhadap niat baik negara tetangga yang menawarkan bantuan pemadaman karhutla.
Ia menilai penerimaan bantuan tersebut tidak harus didahului dengan penetapan karhutla sebagai bencana nasional.
Baca Juga: ISPA di Banjarbaru Kalsel Melonjak 50 Persen Imbas Karhutla, Tembus 198.106 Kasus
Meski demikian, Sultan berpandangan pemerintah masih memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk menangani kebakaran yang terjadi.
"Kami mengapresiasi upaya serius pemerintah dalam memperkuat aksi penanggulangan bencana karhutla," ujarnya.
Ia mengatakan Indonesia sebelumnya juga pernah menerima bantuan dari Jepang dalam penanganan karhutla.
"Kita pernah menerima bantuan penanganan karhutla dari Jepang. Hanya saja saat ini pemerintah sedang mengerahkan semua kekuatan nasional yang ada dengan skala penuh," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan, pemerintah belum membahas lebih lanjut tawaran bantuan pemadaman karhutla dari Malaysia dan Singapura.
Baca Juga: Gara-gara Karhutla Indonesia, Singapura Catat Kualitas Udara Terburuk di 2026
"Tadi belum dibahas," kata Dudung seusai mengikuti rapat terbatas penanganan karhutla di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10) malam.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat pada Senin (12/10) menyatakan tawaran bantuan dari Malaysia masih dalam pembahasan.
"Nah ini lagi didiskusikan. Bagaimana kita berkolaborasi soal bantuan itu ya," katanya.
Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/10), luas lahan yang masih dalam penanganan kebakaran di enam provinsi prioritas mencapai 639,23 hektare.
Keenam provinsi tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.
Baca Juga: Malaysia-Singapura Kena Asap Karhutla, Kepala Bakom: Hutan Kita juga Kirim Oksigen
Kepala BNPB Suharyanto menyebut area kebakaran terluas berada di Kalimantan Tengah.
Termasuk kebakaran baru seluas 513,89 hektare di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Seruyan.
Menurut dia, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih menjadi dua provinsi dengan kondisi karhutla yang cukup berat.
Penanganan kebakaran di Kalimantan Tengah juga menghadapi kendala asap tebal dan rendahnya jarak pandang sehingga operasi pemadaman melalui udara belum dapat dilakukan secara optimal.
Pemerintah terus mengerahkan satuan tugas darat, helikopter pemadam kebakaran, serta operasi modifikasi cuaca untuk menangani titik api di sejumlah wilayah terdampak.
Baca Juga: Menhut Raja Juli Sebut Siaga Karhutla Masih Sebulan Lagi